Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Seni Budaya

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Pengadaan Lahan Bermain Dan Olahraga, Memanfaatkan Gedung-gedung Tidak Terpakai. Dimas Tutus Mahardiko. ST.

Advertisements

CIRI CIRI SEKOLAH MELAKSANAKAN MBS

PERLINDUNGAN ANAK UU RI NO. 23 TH 2002

UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

ICESCR: Kerja Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Patrick Anderson Forest Peoples Programme. Hak Asasi Manusia di PBB Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat MA punya hak2: Memiliki dan menguasai wilayah.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang

UU 13/2003 (ketenagakerjaan)

HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.

HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)

Hak Asasi Anak dan Perempuan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,

Sekilas UU No. 23 Th Tentang Perlindungan Anak

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) DEPARTEMEN PENDIDIKAN.

Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.

H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA

Manajemen Penguatan Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat Disampaikan pada Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Keluarga, Bogor, Oktober.

KURIKULUM 2013 DAN PROFESIONALISASI BIMBINGAN DAN KONSELING

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pendidikan kewarganegaraan

KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.

Kurikulum PKN dan Agama

PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN

HAK IBU BEKERJA UNTUK MENYUSUI

Selasa, 8 September 2015 Perlindungan Anak.

Pendidikan Kewarganegaraan

INSTRUMEN HAM INDONESIA

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.

HAK PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN HAM

Hak Anak dan Perlindungan Anak Menurut KHA Dan UU No.23 Th.2002.

Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

Reaksi Perilaku Sakit (Kusmiyati, 1990)

SKL SD/MI/SDLB/ Paket A

Penuhi Hak Atas Pendidikan dan Rebut Kebebasan Akademis

Nilai-Nilai Karakter Anak di Indonesia

Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) KOMPETENSI INTI (KI) KOMPETENSI DASAR (KD) PPT

Partisipasi Anak Berarti:

Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )

HAM DAN MASYARAKAT SIPIL

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

FORUM ANAK Media Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

INSTRUMEN HAM INDONESIA

Bab 1 Hak Asasi Manusia.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) KOMPETENSI INTI (KI) KOMPETENSI DASAR (KD) PPT

Pertemuan 7 HAK ASASI MANUSIA Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.

PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.

HARMONISASI HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

Transcript presentasi:

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Seni Budaya

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Seni Budaya Setiap anak berhak atas: pendidikan & pelatihan berkualitas tanpa diskriminasi. waktu istirahat & waktu luang untuk bermain & melakukan kegiatan seni budaya. Klaster ini menekankan bahwa lembaga pendidikan bertujuan mengembangkan minat, bakat, kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya Angka partisipasi pendidikan anak usia dini Persentase wajib belajar 12 tahun Presentase sekolah ramah anak Adanya rute aman dan selamat ke sekolah Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA Pembagian kelompok : kelompok ke-1 : kelompok Pro; kelompok ke-2 : kelompok kontra; kelompok ke-3 : Pengamat; kelompok ke-4 : wasit

PRO – KONTRA Pro  Mempertahankan pendapat (hak-hak anak-anak menempuh pendidikan, memperoleh lahan bermain/olah raga, mengembangkan potensi seni & budaya … dst (kembangkan sendiri) Kontra membantah kelompok pro

MASYARAKAT INTERNASIONAL PIHAK-PIHAK BERTANGGUNGJAWAB DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK MASYARAKAT INTERNASIONAL PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH LOKAL MASYARAKAT KELUARGA ANAK

Anak = pemegang hak/subjek atas hak (rights holder) Anak = pemegang hak/subjek atas hak (rights holder). Anak tidak dapat mengklaim hak asasinya Keluarga  bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak sbg bentuk pengakuan terhadap hak-hak anak Masyarakat = others responsible  membantu keluarga memenuhi tanggung jawabnya, menjaga & mengakui hak-hak anak, serta membantu negara menjalankan kewajiban Pemerintah = representasi negara sbg pemangku kewajiban (duty bearer)  peraturan untuk mengakui hak-hak anak Masyarakat internasional = Konsekuensi meratifikasi KHA adalah Indonesia wajib mengirimkan laporan periodik [5 tahunan] yang melaporkan pelaksanaan KHA ke komite hak anak PBB  memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti penjelasan gambar