Human Development Approach for Planning and Monitoring Presented by Taufik Hanafi Director for Education and Religious Affairs BAPPENAS Jakarta, October.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
Bimtek KTSP 2009 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006Tentang STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
Anggaran Responsif Gender
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Pendidikan Karakter di SMP oleh Eko Widodo
Desain Induk Kependudukan
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PLANNING AND BUDGETING USING HDI
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
Millenium Development Goals
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (Polstranas)
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
POLSTRANAS.
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Ella Ekaristy,S.Pd.
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (Polstranas)
Paradigma Pembangunan Gender.
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

Human Development Approach for Planning and Monitoring Presented by Taufik Hanafi Director for Education and Religious Affairs BAPPENAS Jakarta, October 13-14, 2009 Presented at Policy Seminar: Strengthening Development Planning and Performance Evaluation in Support of Local Government Practices hosted by UNDP in partnership with BAPPENAS

2 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional MISI • Melindungi tumpah darah • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia MAJU MANDIRI ADIL MAKMUR VISI Tujuan negara (UUD 45) ARAHAN RPJPN

3 Karakter Bangsa:  Tangguh  Kompetitif  Akhlak Mulia  Bermoral Mantapnya budaya bangsa:  Peradaban  Harkat  Martabat  Jati diri  Kepribadian Pembangunan Agama: -Agama sbg landasan moral & etika -Membina akhlak mulia, etos kerja, menghargai prestasi -Meningkatkan kerukunan hidup, saling percaya dan harmonisasi Pembangunan & Pemantapan Jati Diri Bangsa: -Karakter bangsa & sistem sosial berakar, unik, modern, unggul -Pembangunan olahraga: peningkatan budaya dan prestasi olahraga Pengembangan budaya inovatif berorientasi Iptek: -Penghargaan masyarakat terhadap Iptek -Pengembangan tradisi iptek -Pengungkapan kreativitas melalui kesenian SASARAN POKOK MISI 1: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab ARAH PEMBANGUNAN

4 SASARAN POKOK MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Pengendalian jumlah & laju pertumbuhan penduduk: -Pelayanan KB & kesehatn reproduksi -Penataan persebaran dan mobilitas penduduk -Sistem administrasi kependudukan Pendidikan: -Peningkatan kualitas SDM yang bermartabat, berharkat, barakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing di era global -Mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan -Menumbuhkan kebanggaan kebangsaaan, akhlak mulia, kemampuan hidup bersama -Pelayanan pendidikan sepanjang hayat Kualitas SDM  IPM  IPG  Penduduk tumbuh seimbang ARAH PEMBANGUNAN

5 SASARAN POKOK MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Kesehatan -Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat -Pembangunan berwawasan kesehatan Pemb. Perempuan & anak: -Peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi, & diskriminasi -Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG Pemuda: -Pembangunan karakter bangsa & partispasi pemuda -Budaya & prestasi olahraga Kualitas SDM  IPM  IPG  Penduduk tumbuh seimbang ARAH PEMBANGUNAN

6 •Kompetitif •Tangguh •Berkepribadian •Penduduk Tumbuh Seimbang •Berharkat •Bermartabat •Bermoral •Memiliki jati diri •Sehat •Berpendidikan Pemb Manusia Insan Sumber Daya Pembangunan KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA Pembangunan manusia mencakup seluruh siklus hidup manusia dari sejak dalam kandungan hingga akhir hayat RPJP

7 Agama Budaya Pendidikan Kesehatan Gizi Pert Penduduk Olahraga Insan Sumber Daya Globalisasi Demokratisasi Desentralisasi Good Governance Penguatan Kelembagan Keadilan dan Kesetaraan gender Dll… Faktor Lain yang Berpengaruh Ekonomi Hukum & HAM SDA - LH Infrastruktur Dll.. Pembangunan Manusia Kelembagaan Interaksi Pembangunan Manusia dengan Pembangunan Bidang Lain

8 8 Etos Kerja Harkat Martabat Jatidiri Saling percaya Harmonis Rukun Akhlak Mulia Orientasi Iptek Bermoral Sehat Berpendidikan Kompetitif Tangguh Kreatif Kualitas hidup Perempuan & Anak Berpendidikan Harmonis Toleran Saling percaya Peran Pembangunan SDM terhadap Misi Pembangunan Misi 1: Berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya Misi 2: Bangsa Berdaya Saing Misi 3: Demokratis berlandaskan Hukum Misi 4: Aman, Damai, Bersatu Misi 5: Pemerataan Pembangunan & Berkeadilan Misi 6: Asri dan Lestari Misi 7: Neg. kepulauan yg mandiri, maju, kuat Misi 8: Peran dalam Pergaulan Internasional Maju Mandiri Adil Makmur Insan Sumber Daya Jatidiri Berpendidikan Akhlak Mulia Berpendidikan Kompetitif

9 ANALISA SITUASI  Kondisi manusia Indonesia saat ini  Faktor-faktor yang berpengaruh  IPM, IPG, IKM LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan) Demokratisasi Desentralisasi Kesinambungan fiskal Kesetaraan gender Globalisasi Komitmen global Penyakit lintas negara Kelembagaan ISU STRATEGIS  Jumlah dan struktur umur penduduk  Karakter manusia Indonesia  Akses dan kualitas pelayanan sosial dasar  Kesenjangan PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA •Arah Kebijakan •Strategi •Program •Kegiatan LANDASAN HUKUM •UUD UU Kesehatan  RPJPN UU Pendidikan  RPJM dll MANUSIA INDONESIA MASA DEPAN Tangguh Berkompetitif Berakhlak Mulia Bermoral Sehat Berpendidikan SASARAN RPJM Kerangka Pikir Pembangunan Manusia Indonesia

10 Trend HDI dan Indek Komposit HDI Tahun Indeks Komposit HDI Tahun Life expectancy at birth (years) 66,2 66,666,867,269,770,5 Adult literacy rate (% aged 15 and above) 86,987,387,9 90,4 92 Combined gross enrolment ratio in education ,2 GDP per capita (PPP US$) HDI value0,6840,6820,6920,6970,7110,7280,734 Ranking 110 dari 173 negara 112 dari 175 negara 111 dari 177 negara 110 dari 177 negara 108 dari 177 negara 107 dari 177 negara 111 dari 182 negara Sumber : HDR (berbagai Tahun)

11 Human Development Index di Negara-negara ASEAN, Tahun HDIRankingHDIRankingHDIRankingHDIRanking Singapura 0,922250,918280,94423 Brunei Darussalam 0,894300,919270,9230 Malaysia0,805610,811630,823630,82966 Thailand0,784740,781780,786810,78387 Pilipina0,763840,771900, , Vietnam0, , , , Indonesia0, , , , Myanmar 0, , , Cambodia0, , , ,593137

12 MDG Poverty & Hunger EDUCATION GENDER CHLD HEALTH Maternal Health Comm. Diseases ENVIRONMENT PARTNERSHIP 18 Target pada tahun Indikator dengan tahun dasar Tujuan

13 MDG dan Pembangunan Nasional • MDGs: sejalan dengan tujuan pembangunan (Propenas , RPJMN , dan RPJPN )  Penanggulangan kemiskinan  Ketahanan pangan dan gizi  pembangunan kesehatan  Pembangunan pendidikan  Keadilan dan kesetaraan gender.

14 Pencapaian MDG Gap antara target dan pencapaian:  Mengarah pada Pencapaian MDG:  bidang pendidikan dasar, gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan kematian anak, penanggulangan TB  Belum mengarah pada pencapaianMDG:  gizi, kematian ibu, penanggulangan malaria, dan HIV/AIDS serta akses kepada air minum dan sanitasi

15 Pencapaian MDG Indonesia & di antara negara-negara lain Kemiskinan Kurang Gizi Pendidikan Dasar Gender Kematian Anak Kematian Ibu Akes Air Bersih Akses Sanitasi T.a.d Off track serius Off track On track Tercapai Pencapaian Indonesia ( ) Sumber: Global Monitoring Report 2007

16 Pencapaian target MDGs di setiap provinsi dalam kurun tahun 1993 sampai 2006 menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Berdasarkan pencapaian 13 indikator sebagaimana dibahas dalam uarain di atas, maka pada tahun 1993, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan rata-rata pencapaian umum yang terbaik. Sementara Papua pada tahun 1993 merupakan provinsi dengan pencapaian paling buruk. Pada tahun 2000 posisi Provinsi Sumatera Barat menduduk posisi ke-5, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang terburuk menggantikan posisi Provinsi Papua. Pada tahun 2006, Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan pencapaian umum yang terbaik. Sementara itu Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan pencapaian terburuk. Indeks MDGs Indonesia Capaian MDGs di Daerah

17 Contoh: PENGARUSUTAMAAN MDG dan PENGGUNAAN INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJP MDG; other International Conventions; IPM, IPG, IKM Program Implementations RPJMN (5Y) Strategic Plan Sectoral Program 3 Development Agenda Peace 2.Justice and democracy 3.People Welfare: a.Reducing poverty and unemployment b.Improving quality of HR c.Improving Quality of Environment and natural resource management d.Infrastructure Improvement Regional Program National Budget Local Gov Budget Annual Development Plan (RKP) PRSP

18 Tantangan dalam Menggunakan HD Approach  Pengembangan peta jalan (roadmap)  Misalnya untuk pencapaian MDG: sebagai milestone (tahapan) pelaksanaan pencapaian MDGs  mencakup aspek perencanaan, penganggaran • Menterjemahkan Indikator dan sasaran di tingkat daerah • Meningkatkan awareness stakeholder di daerah • Meningkatkan kapasitas SDM dan pendanaan • Menjabarkan sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan dalam dokumen perencanaan • Bagaimana menetapkan sasaran antar daerah (seragam atau tergantung kondisi lokal Identifikasi indikator untuk monev

19  Desentralisasi:  Peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik mempengaruhi pencapaian MDGs menjadi semakin besar  Peran kebijakan dan anggaran daerah dalam pencapaian MDGs perlu diperluas  Pembagian Urusan (PP No. 38/2007  Kerangka umum bidang kebijakan yang terkait pencapaian MDGs yang dilaksanakan oleh daerah selaku aktor utama, contoh Kesehatan, Pendidikan  Pencapaian indikator MDGs perlu diintegrasikan sebagai bagian dari indikator target, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari proses perencanaan dan penganggaran di daerah  Peran kebijakan pemerintah daerah bersifat komplementer terhadap program pemerintah pusat  Kombinasi program PNPM dengan program pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan

20  Selain meningkatkan peran pemerintah, kebijakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan manusia memberikan perhatian khusus kepada provinsi dan kab/kota yang relatif tertinggal  Pengembangan berbagai indikator HD yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia dengan lebih utuh.  Tantangan bagi Pemerintah adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara lebih tajam sehingga menguntungkan daerah tertinggal, terutama yang memiliki sumber daya fiskal rendah, misalnya dengan mempertajam penargetan program-program dekonsentrasi.  Meningkatkan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta advokasi program- program pembangunan  Pengembangan model dan best practices HD Approach

21 HARAPAN PADA PEMERINTAH DAERAH  Sebagaimana dilakukan di tingkat pusat, sasaran, kebijakan program dan kegiatan perlu diarusutamakan dalam perencanaan daerah  Sebagai bagian dari Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah & Rencana Kerja Daerah  Sebagai bagian dari Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah & Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah

22