KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
MONITORING DAN SUPERVISI
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
MENURUT HUKUM INDONESIA
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ( Sebagai ( Sebagai Pengganti UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000) DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.,MS.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Hubungan Antar Pemerintahan
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012.
o j k Otoritas jasa keuangan
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
LEMBAGA PEMBIAYAAN KARTU KREDIT
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
RESOLUSI KONFLIK MELALUI PROSES ADMINISTRASI
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Ombudsman Republik Indonesia 2016
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
BIROKRASI SEBAGAI PENYEDIA PELAYANAN PUBLIK
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK & OJK
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Oleh Riski Isminar Ardianti.,M.Ec.Dev
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
Oleh Riski Isminar Ardianti.,M.Ec.Dev
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.