Hukum Islam Tentang Zakat, Haji dan Wakaf

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
Advertisements

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Penerapan Manajemen “Tertib Administrasi” Dalam Upaya Optimalisasi
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
manajemen KEPEGAWAIAN biro kepegawaian sekretariat jenderal
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nala Hotel Juli 2013.
MENURUT HUKUM INDONESIA
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
FRANKY NEZMAR AUGUS HARPADI, Proses Pendaftaran Tanah Wakaf yang Berasal dari Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Disusun oleh: Trika Novan Rachmadi
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
Website Dindik
PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK.
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Penerapan Manajemen “Tertib Administrasi” Dalam Upaya Optimalisasi
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
Kebijakan Pemerintah Tentang Wakaf
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
Ya Allah, Pembimbing Hidup kami
KABUPATEN BOJONEGORO.
REVIEW LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012
SEJARAH PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DI INDONESIA
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
SISTEM OPERASI MANAJEMEN BAZNAS (SIMBA) DAN CITRA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT BAZNAS KAB. LUWU UTARA Oleh: Dodi Ilham.
Manajemen Haji dan Umrah
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
ANALISIS UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERJADAP PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI PZU PP PERSIS KOTA BANDUNG HUKUM EKONOMI SYARIAH.
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum.
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Hukum Islam Tentang Zakat, Haji dan Wakaf BAB XI Hukum Islam Tentang Zakat, Haji dan Wakaf

SK KD Memahami hukum Islam Tentang Zakat, Haji dan Wakaf Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan Zakat, haji dan Wakaf Menyebutkan contoh- contoh pengelolaan zakat, haji dan wakaf Menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji dan wakag

Perundang-Undangan Tentang Zakat UU RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU RI No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No.D/291/Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Contoh Pengelolaan Zakat BAZ/LAZ (Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat) ----------------seperti : BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) - Pusat BAZDA ( Badan Amil Zakat Daerah) - Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota UPZ ( Unit Pengumpul Zakat) - Pengelolaan : Masjid/Langgar, RT, Sekolah, dll

Penerapan Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Zakat Muzaki BAZ/LAZ Terima kasih ya! UPZ/BAZDA/ BAZNAS MUSTAHIK

Perundang-Undangan Tentang Haji UU RI No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Perpres RI No.3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Keppres RI No. 112 Tahun 1964 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji secara Interdepartemental Keppres RI No.22 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji dan Pemerintah Keppres RI No.53 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Keppres RI No.63 Tahun 1983 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Keppres RI No. 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Keppres RI No.57 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Keputusan Menteri Agama No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Keputusan Dirjen Binmas Dan Penyelengaraan Haji No. D/377 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Contoh Pengelolaan/Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah menunjuk Bank untuk ONH Masyarakat memiliki rekening ONH dan menyetornya Melengkapi persyaratan seperti : Fc KTP, Surket dari Lurah/desa,Fc Surat Nikah,Pas Photo, Surkehat Mendaftarkan diri ke Kemenag Kab/Kota Menunggu daftar list Biaya yg disetorkan akan digunakan oleh penyelenggara Bila kelebihan dana, maka mnejadi kas DAU

Perundang-Undangan Tentang Wakaf PP RI No.28 Tahun 1977 Ttg Perwakafan Tanah Milik Permen Dalam Negeri RI No.6 Tahun 1977 Ttg Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafaan Tanah Milik Permen Agama RI No.1 Tahun 1978 Ttg Peraturan Pelaksanaan PP No.28/1977 Ttg Perwakafan Tanah Milik Instruksi Menteri Agama RI No.3 Tahun 1987 Ttg Bimbingan dan Pembinaan Kepada Badab Hukum Keagamaan sebagai Nadzir dan Badan Hukum Keagamaan yang Memiliki Tanah Surat Edaran Dirjen Lembaga Islam dan Urusan Haji No.DII/5/Ed./07/1961 Ttg Pedfataran Perwakafan Tanah Milik

Contoh Pengelolaan Wakaf Mendaftarkan diri ke Pejabat PPAIW - membawa sertifikat Tanah Orang yang menerima wakaf (nadzir) harus : Mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya Membuat laporan secara berkala Berhak mendapatkan penghasilan atau fasilitas dari kekayaan tersebut