Workshop Nasional Jakarta Tgl Peb. 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
DATA PARTISIPATIF Desa Anawolu Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
(CLAPP) Gender sosial inklusif
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PELEMBAGAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.
Program Desa/Kelurahan Tangguh
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
SHARING PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA BASE SHARING PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA BASE Darwis LP2DER Bima (Mitra ACCESS.
Sistem Informasi Manajemen
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU Disampaikan Oleh : H. NATA IRAWAN, SH, M.Si.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
ACCESS TAHAP II Warga dan Organisasinya Berdaya dan Berinteraksi Aktif dengan Pemerintahan Lokal dalam Upaya Meningkatkan Hasil- Hasil Pembangunan di 20.
“Bersama Membangun Kemandirian”
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA
Oleh : dr. Hj. ERNI GUNTARTI Ketua Umum Tim Penggerak PKK
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan)
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bambankerep RW 04 Kecamatan Ngaliyan Semarang Kelompok, Muhammad Baihaqi ( ) Hidayatun.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Analisis Empiris Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Depok
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Transcript presentasi:

Workshop Nasional Jakarta Tgl. 27-28 Peb. 2014 SHARE PENGALAMAN PENGEMBANGAN DAN MANFAAT PETA SOSIAL EKONOMI INTERAKTIF Bappeda Kab. Dompu. muis/habibi.satlak

KABUPATEN DOMPU Pusat Kabupaten Dompu terletak pada koordinat :-8.541428 Longitude, 118.404516 Latitude Luas : 2.324,55 Km2 Jumlah Kecamatan : 8 Kecamatan Jumlah Desa : 72 Desa, 9 Kelurahan Jumlah Penduduk : 219.085 Jiwa, (108.344 Perempuan, 110,741 Laki-Laki)

Latar Belakang Pembangunan yang diharapkan mampu menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat selalu menjadi tema penting pada setiap pembahasan pembangunan oleh para pihak. Warga desa/kelurahan merasa jenuh dengan proses musrenbangdes/kel karena kurang ada sinergisitas antara perencanaan pembangunan desa/kelurahan dengan perencanaan pembangunan pemerintah /kecamatan dan kabupaten Berangkat dari kondisi tersebut, Pemkab Dompu bersama NGO lokal (mitra ACCESS Phase II) melakukan upaya peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan pendataan aset dan potensi sosial ekonomi desa/kelurahan, pendataan kependudukan beserta penyebarannya, dan pengkalsifikasian tingkat kesejahteraan keluarga yang divisualisasikan dalam peta sosial ekonomi dan kependudukan interaktif desa/kelurahan.

Bagaimana Menjawab Tantangan? Pemkab Dompu bersama NGO Lokal (Mitra ACCESS Phase II) membuat terobosan dengan melakukan: Penggalian data aset dan potensi sosial ekonomi masyarakat desa/kelurahan serta tantangannya, Penggalian data sosial kependudukan dan Penyebarannya, Pemetaan Apresiatif Desa sosial ekonomi berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga (miskin, sedang, kaya) berdasarkan kearifan lokal serta ketersebarannya dengan menggunakan JOSM dan QGIS, Penyusunan Buku profil dan peta sosial ekonomi desa/kelurahan. Penyusunan Buku Profil Kabupaten Dompu, Penyusunan Peraturan Bupati Dompu tentang Pemanfaatan Database Aset Potensi Sosek, Peta Interaktif Kependudukan dan Penyebarannya.

Manfaat Database & Peta Sosial Ekonomi Bagi Pemerintah Daerah: Pemda dapat mensinergikan perencanaan lintas sektoral secara integral dan komprehensif. Pemda memiliki alat untuk melakukan monev terhadap intervensi program Dinas PU melalui peta sosial ekonomi dapat : Melihat langsung peta wilayah yang dilintasi oleh proyek bendungan Raba Baka Kompleks Klarifikasi data rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dari Kemenpera RI dan APBD I NTB (Th. 2013 di 3 Kec/26 Desa/Kel.sebanyak 2.041 Rumah) PLN melalui Peta Interaktif dapat mengetahui Rumah Tangga memiliki/tidak alat penerangan Listrik atau yang cantol Rumah Tangga lain. BPBD sudah memanfaatkan Peta interaktif sebagai acuan strategi Pengurangan Resiko Bencana

Lanjutan ………….. Dinas Kesehatan dapat mengevaluasi warga penerima Jamkesmas, Jamkesda,Askeskin, Sanitasi air bersih & sarana MCK serta lokasi endemi wabah penyakit malaria Satlak PIJAR dapat memanfaatkan data kepemilikan lahan dan ternak untuk pengembangan program PIJAR Mengetahui warga yang berhak menerima Raskin & Balsem, PKH, dsb. Untuk Perencanaan & penentuan lokasi sarana air bersih untuk warga miskin PLAN Dompu memanfaatkan peta sosial ekonomi untuk program pelatihan fasilitator PRA Bahan dasar untuk Musrenbang Tahun 2014

Manfat lanjutan… Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan: Warga lebih mengenali desa/kel & mengetahui aset potensi yang ada di desa/kelurahan Memiliki informasi akurat tingkat kesejahteraan warga Dapat menyusun rencana strategis pembangunan yang lebih terukur (Musrenbang Dus/Des/Kel) Berkurangnya konflik sosial sebagai akibat dari intervensi program pembangunan Pengelolaan pembangunan desa/kel lebih efektif & efisien KPM & kader desa/kel.lainnya dipercaya sebagai Mitra Pemerintah Desa/Kel. Dalam pengelolaan Program Pembangunan Desa/kel.

Peta Sosial Ekonomi Desa Sebagai Alat Konsolidasi Perencanaan Lintas Sektor Miskin Sedang Kaya

Peta Sosial Ekonomi Desa Sebagai Petunjuk Dalam Menentukan Sasaran Program Pembangunan Sesuai Peruntukannya Pada Program Rumah Kumuh Tahun 2013 (Desa Hu’u – Kec. Hu’u)

Data & Peta Sosial Ekonomi Sebagai Petunjuk Dalam Menentukan Lokasi Pembangunan Sarpra Sesuai Peruntukannya

Aksi Yang Dilakukan Kab. Dompu Th. 2009-2010 Penetapan Kec. Manggelewa sbg. Kec. Model (9 desa) Buku Profil dan Peta Desa Peta Sosial Ekonomi Masih Sistem Manual KPM 36 org Dana Dukungan APBD Rp. 160 Juta. Th. 2011 Pengembangan Prog. 2 Kec. HU’u & Pajo (11 desa) Peta Sosial Ekonomi Sistem Digital (interaktif) KPM 44 org Forum KPM Kab. Dompu Dana Dukungan APBD Rp. 80 Juta. Forum Lintas Aktor 2010 – 2012 Rp. 130 Juta Th. 2012/2013/2014 Replikasi Program di 5 Kec. (Dompu, Woja, Kempo, Kilo & Pekat) 59 desa/Kel Peta Inerektif Sosial Ekonomi dan Kependudukan Ahli Peta Interaktif 5, Fasdes 38, KPM 316 SAID dirintis 10 Desa akan direplikasi scr berthp 2014 Dana APBD II Rp. 2 M Replikasi 59 Desa/Kelurahan Th. 2013 Bk. Profil Kab. dan Perbub Pemanfaatan Database Aset Potensi Sosek & Kependukan 300 Jt.

Waah……Warga saya ada berapa ya Waah……Warga saya ada berapa ya ??? Eh ternyata masih banyak yang Miskin nich! Walahahhhh 3x! TERIMA KASIH