PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI PNPM. PENGERTIAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ATAU YANG DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT SEBAGAI “DEVELOPMENT” ADALAH : SERANGKAIAN.
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
Program Desa/Kelurahan Tangguh
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
“Bersama Membangun Kemandirian”
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRB-BK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
DESENTRALISASI KESEHATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Pendekatan Pembangunan Wilayah
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Kelurahan Bambankerep RW 04 Kecamatan Ngaliyan Semarang Kelompok, Muhammad Baihaqi ( ) Hidayatun.
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI KOTAKU.
Bahan tayang 3-4 Mei.
PENDAMPINGAN.
Model-Model Usaha Agribisnis
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
AKUNTABILITAS KINERJA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
Pariwisata Bekelanjutan
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
TUGAS PRAKTIKUM 2 MK PERENCANAAN PARTISIPATIF ILMU PERENCANAAN WILAYAH
Pengorganisasian Masyarakat Sekolah dalam Upaya-upaya Pengurangan
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
DESTANA desa tangguh bencana.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
Materi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program PISEW
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah PERTEMUAN – 11 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
PEMBANGUNAN KAWASAN.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI Perkotaan PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI

Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri Program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat , dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan Khusus  1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya 3. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 4. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Komponen Program PNPM-MANDIRI 1. Pengembangan Masyarakat. Serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

2. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

3.Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.