PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG HAK TANAH & PENDAFTARAN TANAH.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Advertisements

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

PENJUALAN DAN PEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

Rumah Susun Di INDONESIA.

MENURUT HUKUM INDONESIA

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

HAK ATAS TANAH M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.

Sebagai Satu-Satunya Lembaga Hak Jaminan atas Tanah

UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI

BAB V HAK ATAS TANAH.

Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N

HUKUM WAKAF Widhi handoko.

Putusan Arbitrase.

PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK

SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM

PELAKSANAAN DAN PENYIMPANGAN DALAM TUGAS PPAT

LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12

ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl.1924 No. 291

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.

Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.

PEROLEHAN TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.

Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7

PEROLEHAN TANAH DALAM SUATU SISTEM MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL

PENGADILAN PAJAK.

KASUS-KASUS PERKREDITAN

PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT 2009

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF

BEA MATERAI Bea Materai.

KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN

JADWAL PENGAJUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014

Materi-10 HAK TANGGUNGAN

Materi-8 HAK GUNA BANGUNAN

PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Pendaftaran Hak Tanggungan

Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret

Pertimbangan yang menjadi Prasyarat utama Sesuatu benda Dapat diterima

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)

HAK-HAK ATAS TANAH.

SKMHT Notariil ?.

Hukum administrasi pelayanan publik

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

SOSIALISASI SITU.

SURAT KUASA MEMBEBANI HAK TANGGUNGAN

Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB

HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN.

lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk

Sebagai Satu-Satunya Lembaga Hak Jaminan atas Tanah

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)

Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur

PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG

Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur

DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd

Perpajakan I 06 BPHTB Dan Bea Materai Dra. Muti’ah, M.Si FEB AKUNTANSI.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

PENDAFTARAN TANAH. Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan : 1.tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan.

INBRENG DAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

PENGADMINISTRASIAN BPHTB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SESI-5 UNIVERSITAS TERBUKA.

Transcript presentasi:

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG HAK TANAH & PENDAFTARAN TANAH

1. UU no 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. PP no. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 3. PP no. 37 Tahun 1998 Tentang PPAT 4. PerKaBPN no 1Tahun 2006 Tentang Ketentua pelaksanaan PP no 37 Tahun PerKaBPN RI no 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

- FRONT OFFICE: 1. Sarana & Sarana : -untuk menciptakan kenyamanan 2. Mesin antrian : - Ketertiban antrian pengguna layanan 3. Manager Loket : - Informasi,loket prioritas,pengelolaan pengaduan 4. Optimalisasi: - APM utk informasi pertanahan - Aplikasi info pemberkasan 5. PENATAAN BERKAS PERMOHONAN YG TERTIB 6. PENATAAN SISTEM PENERBITAN SPS

- BACK OFFICE: 1. Pembenahan dan Pemanfaatan IT 2. Efisiensi alur kerja dan penataan SDM yang berkompeten 3. Peningkatan SDM

Akan menyesuaikan dengan PMNA/KaBPN no 3 Tahun 1997 dan Ketentuan lain yang berlaku

NoPermasalahan Seharusnya 1BN waris : Surat Keterangan Waris /Akta Waris/Akta wasiat Sesuai SOP asli 2Alas Hak ( diluar kegiatan PPAT ) : Putusan PN,Merger,inbreng dll Sesuai SOP asli/salinan oleh pejabat yang berwenang 3Legalisir suratharus menyatakan sesuai aslinya 4BN Lelangpernyataan harus secara tegas menguasai secara fisik dan tidak ada sengketa 5SSP/SSBasli sesuai lembar yang untuk kantah 6Nama WP/NPWP pada SSP/SSBsesuai dengan WP nya 7Tanggal & no Akta PPAT menggunakan jenis huruf yg sesuai ketentuan

NoPermasalahan Seharusnya 8Renvoi aktaBubuhkan paraf para pihak 9Hindari Kesalahan ketikan dalam akta (Khususnya nilai HT ) Apabila sdh lama ( pejabat ganti ) belum ada mekanisme pembetulannya 10BN waris : pewaris dlm SKW/Akta WrsPihak PEWARIS adalah Pemegang hak 11Laporan Bulanan PPATWajib lapor meski NIHIL 12SKMHT dibuat secara Notariil Dibuat dg ditandatangani oleh para pihak ( sesuai edaran Kanwil tgl. 30 mei 2013 No 2909/ /V/ Peralihan HGB diatas HPL Wajib ijin/persetujuan Pemegang HPL

NOPermasalahanSeharusnya 14Peralihan Hak ke Badan HukumMelengkapi ijin/keterangan Lokasi 15BN : Pihak yang mengalihkan hak dalam status duda/janda(karena cerai) Jika harta bersama dilengkapi bantuan persetujuan mantan sumi/istri atau akta pembagian harta

NOPermasalahanSeharusnya 1Pemecahan oleh Badan HukumDilampiri Site Plan dari DTK 2Permohonan cek ditanda tangani pegawai dengan atas nama PPAT Ditanda Tangani PPAT dan di Cap PPAT 3Pemecahan di Kec.Ngaliyan,Mijen,Gunung Pati min 120 m2 Sesuai Perda No.14 Tahun 2011

NOPermasalahan Seharusnya 1Perpanjangan HGB tidak boleh mepet jangka waktu hak berakhir 2 tahun sebelum berakhirnya hak 2HGB habis HT HapusPembaharuan HGB perhatikan HT nya/pernyataan dari Bank akan dipasang kembali 3 Perpanjangan HGB diatas HPLJangka waktu perpanjangan tidak boleh melebihi ijin dari pemegang HPL 4Perolehan tanah oleh Badan Hukum dg cara pelepasan hak Dibuat setelah adanya ijin /keterangan Lokasi sesuai jangka waktu berlakunya.

TERIMA KASIH