AUDIT PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR RI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Public Finance Management: Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Publik AAS Alumni Professional Development Activity Jakarta, 7 Maret 2014.
Advertisements

ANALISIS PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN KONSTRUKSI PADA PT
Pendekatan Situasional
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
FC Cemerlang Jurnal # Debet Kredit D K A Mesin FC Rp Kas
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Bab 5 Pengambilan Risiko
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Ch # 5 Harga Pokok Pesanan.
PRESS CONFERENCE Januari 2013
Adminstrasi Asset dan Inventaris.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
Sesi : 3.
Pertemuan 7 Proyek Sistem Informasi Viska Armalina, ST., M.Eng
SWAKELOLA Oleh : Tim LPP Mitra Timur.
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dan Metode Pengumumannya Melalui SiRUP
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN MODAL
Program Dinamis (Dynamic Programming)
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
Rapat Kerja Perencanaan Tahunan/Fakultas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun – 21 Oktober 2011,
Manajemen Pengadaan Proyek
Impeachment atau Pemakzulan
Pengakuan Pendapatan.
PERKIRAAN BIAYA / RENCANA ANGGARAN BIAYA
Pembiayaan Pembangunan
Rencana Anggaran Biaya Pertemuan Matakuliah: R0494 – Teknologi Bangunan III Tahun: 2008.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PENGADAAN BARANG/JASA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Update dan Status Program PRIM NTB
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
ESTIMASI BIAYA DAN PENGANGGARAN
JASA KONSULTAN/ AHLI Besaran biaya jasa konsultan biasanya diukur dan ditetapkan berdasarkan atas portofolio atau hasil karya yang pernah dikerjakan. Semakin.
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
SINKING FUND DANA PELUNASAN
Contract close out Pertemuan 13
Pembiayaan Pembangunan
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
Manajemen proyek analisis kelayakan proyek ada 3 yaitu -pp -roi -npv
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
PERENCANAAN SUMBER DAYA
Manajemen Proyek IT oleh: Indah Susilawati, S.T., M.Eng.
Pertemuan Tindaklanjut Revisi 57 ke 52 Kanwil Kemenag Jawa Timur
BANK SYARIAH.
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Dynamic Programming (3)
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PERILAKU DAN DINAMIKA PROYEK
Management (knowedge area #4)
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Materi Kuliah Manajemen Konstruksi Dosen: Emma Akmalah, Ph.D.
MANAJEMEN PROYEK Pengantar.
A P B N.
PERMASALAHAN PBJ DI PTN
UNSUR-UNSUR PENGELOLA PROYEK. Pemilik Proyek Pemilik proyek disebut juga sebagai pemberi tugas, owner atau bouwheer adalah suatu badan usaha atau perorangan,
Transcript presentasi:

AUDIT PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR RI

Kelompok 3 Manpro Achmad Fajar R Irwansyah Putra Muhammad Iqbal Hersa Dwi

Introduction DPR merencanakan akan melakukan pembangunan gedung baru dengan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun yang dilengkapi berbagai fasilitas yang diharapkan dapat menunjang kinerja anggota DPR RI seperti ruang istirahat, ruang rapat, ruang tamu, dan ruang pribadi serta kamar mandi yang cukup mewah. terdiri dari 27 lantai dengan total luas 120 ribu meter persegi. Daya tampung gedung mencapai 540 anggota Dewan plus dua staf ahli dan satu asisten pribadi masing-masing

Sumber Dana dan Spesifikasi Gedung

Current Status Total biaya pembangunan gedung sekitar Rp1.162.202.186.793 (Rp1,162 triliun). Belum termasuk anggaran untuk IT, sistem keamanan dan furniture. Rinciannya: Biaya Konstruksi Fisik Rp1.125.074.721.000 Biaya Konsultan Perencana Rp19.126.270.257 Biaya Konsultan MK Rp16.876.120.815 Biaya Pengelolaan Kegiatan Rp1.125.074.721 Proyek pembangunan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 Dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 250 Milyar dari total dana yang dibutuhkan Lelang konsultan perencanaan dimenangkan oleh PT Yodya Karya dan PT Ciria Jasa. Daya tampung gedung mencapai 540 anggota Dewan plus dua staf ahli dan satu asisten pribadi masing-masing

Future Project Sumber dana untuk proyek pembangunan gedung ini bersumber dari dana 3 tahun APBN 2010 Rp. 50 Milyar 2011 Rp. 800 Milyar 2012 sisanya Karena menuai banyak kritikan maka proyek pembangunan gedung baru DPR RI sedang dikaji ulang. Jika hasilnya berupa pembatalan proyek maka anggota Dewan diminta tak mengajukan penambahan staf ahli. Inilah satu- satunya alasan di balik urgensi pembangunan gedung. Jika hasilnya ditunda, maka alokasi dana dari APBN periode ini tidak akan cair.

Critical Management Issue Pembangunan gedung DPR tidak didukung oleh semua pihak di DPR rencana pembangunan DPR belum pernah diputuskan dalam forum rapat pimpinan DPR tidak transparan dalam memutuskan pembiayaan gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah telah memberikan laporan bahwa Gedung Nusantara I DPR miring 7 derajat. Gedung DPR hanya membutuhkan perbaikan di sejumlah titik dengan metode injeksi

Risk Analyisis Berpeluang terjadinya korupsi Saat perencanaan, bisa jadi ada main mata antara pemohon proyek (anggota DPR) dengan konsultan. Tujuannya adalah untuk menggelembungkan dana yang dianggarkan untuk proyek. Penyiasatan anggaran, sejauh ini DPR mengajukan bahwa anggaran pembangunan nantinya dimasukkan dalam APBN. Sementara, DPR sebenarnya sudah memiliki anggaran renovasi yang juga tak kecil. Tumpang tindih anggaran ini bisa disiasati untuk kepentingan- kepentingan jahat. Menggelar tender. Proyek yang nilainya bisa mencapai triliunan ini, tentunya akan membuat berbagai pihak berebutan untuk ikut serta. Di sini bisa ada praktik suap oleh para kontraktor. Parah-parahnya, anggota DPR juga bisa melakukan tender sepihak. Mark up harga barang.

Final Comments Demi rasa keadilan rakyat, rencana pembangunan gedung baru DPR RI dibatalkan Sebaiknya pertimbangkan lagi dalam kondisi yang masih relatif sulit seperti sekarang ini, apalagi jika memang ada rencana menyediakan fasilitas mewah di sana Karena gedung yang ada sekarang masih memadai dan bahkan bernilai sejarah. Gedung DPR di Senayan seharusnya dilestarikan dan hanya membutuhkan perbaikan jika mengalami kerusakan