MASA DEMOKRASI LIBERAL Demokrasi liberal adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan (berpolitik). 1. Sistem politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal banyaknya partai politik dibentuknya parlemen dengan kabinet-kabinetnya. Selama masa demokrasi liberal bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Kabinet-kabinet pada Masa Demokrasi Liberal Kabinet Nasir Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamijoyo Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali II Kabinet Djuanda Klik.. Klik.. Klik.. Klik.. Klik.. Klik.. Klik..

KABINET NASIR (6 Sept.1950 - 21 Maret 1951). Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan MASYUMI Program kerja: 1. Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman 2. Konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang dalam masyarakat. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat Jatuhnya Kabinet Nasir dikarenakan gagalnya penyeleasian masalah Irian Barat sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen. Klik.

KABINET SUKIMAN (27 April 1951 - 3 April 1952) Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan MASYUMI Program kerja: 1. Meningkatkan keamanan dan ketentraman 2. Stabilitas Sosial-Ekonomi. 3. Mempercepat persiapan-pesiapan PEMILU. 4. Menjalankan politik luar negri bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Jatuhnya Kabinet Sukiman dikarenakan adanya hubungan antara Indonesia dengan Amerika tentang bantuan ekonomi, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen yaitu pelanggaran pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Klik.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO (31 Juli1953 – 12 Agustus1955) Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan NU Program kerja: 1. Persiapan PEMILU 2. Kemakmuran rakyat. 3. Pendidikan rakyat. 4. Keamanan rakyat. Jatuhnya Kabinet ALI ,I dikarenakan adanya kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952 dan krisis ekonomi yang makin memburuk ditambah lagi pengunduruan diri partai-partai koalisi dalam kabinet Ali. Klik.

KABINET WILOPO (3 April 1952 - 3 Juni 1953) Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI, MASYUMI, koalisi partai-partai dan non partai. Program kerja: 1. Persiapan PEMILU. 2. Kemakmuran rakyat. 3. Pendidikan rakyat. 4. Keamanan rakyat. 5. Menjalankan politik luar negri bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Jatuhnya Kabinet Wilopo dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari parlemen yaitu terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 dan 16 Maret 1953. Klik.

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus1955 – 3 Maret 1956) Kabinet ini merupakan koalisi partai MASYUMI dan NU Program kerja: 1. Pelaksanan PEMILU 2. Pemberantasan korupsi. Jatuhnya Kabinet Burhanuddin dikarenakan adanya banyak mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya ketidak tenangan. Klik.

KABINET ALI II (20 Maret1956 – 4 Maret1957) Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI, MASYUMI dan NU Program kerja lima tahun: 1. Pengembalikan Irian Barat. 2. Pembentukan daerah otonom dan DPRD. 3. Perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomo nasional. Jatuhnya Kabinet ALI ,II dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk ,ditambah lagi pengunduruan diri partai-partai koalisi dalam kabinet Ali. Klik.

KABINET DJUANDA (9 April 1957 – 5 Juli 1959) Kabinet ini merupakan kabinet non partai Program kerja Panca Karya: 1. Membentuk Dewan Nasional. 2.Normalisasi keadaan republik. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan Irian Barat. 5. mempergiat pembangunan. Jatuhnya Kabinet Djuanda dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk ,dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Klik.

2. Sistem perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal Kondisi perekonomian yang memburuk diantarnya: - Beban hutang luar negeri yang ditanggungkan Indonesia setelah KMB. - Politik keuangan yang dirancang di negara Belanda. - Kurangnya tenaga ahli yang dapat mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. - Banyaknya pengeluaran biaya operasional untuk kestabilan keamanan. - Devisit yang besarhingga mencapai 5,1 M. - Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan. - Jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat besar.

Usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Gunting Syarifudin pemotongan nilai mata uang (sanering) yang bernilai Rp.2,50 keatas hingga setengahnya. Program benteng usaha membentengi perekonomian Indonesia dari kekuatan pengusaha asing dengan memberikan bantuan modal dan dukungan mental kepada pengusaha pribumi. Nasionalisasi De Javasche Bank merubah sistem operasional bank dan mereformasi struktur organisasi De Javasche Bank. Sistem Ali-Baba Indonesianisasi kebijakan ekonomi dengan memanfaatkan pengusaha nonpribumi (Baba) oleh pengusaha pribumi (Ali) dengan tujuan untuk memudahkan pengusaha pribumi mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Persetujuan Finansial (Finek) Rencaana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

SOLIDARITAS DAN KERJASAMA ANTAR BANGSA KAA Diselenggarakan Bandung, 18 April 1955 5 Negara Asia Indonesia Pakistan Srilanka Pemrakarsa India Birma Diikuti 29 Negara Asia - Afrika Afganistan India Libanon Pakistan Birma Indonesia Liberia RRC Jepang Irak Libia Saudi Arabia Ethiopia Iran Muangthai Srilanka Filipina Kamboja Mesir Sudan Ghana Laos Nepal Suriah Turki Yordania Vietnam Utara Vietnam Selatan Yaman

Sebelum konferensi diadakan, kelima negara pemrakarsa telah mengadakan serangkaian pertemuan persiapan pertama di Kolombo pada bulan April 1954 dan kemudian di Bogor pada bulan Desember dalam tahun yang sama. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan : Dalam suasana makin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya. Usaha-usaha untuk menggalang persatuan dan solidaritas diantara negara- negara yang berkembang dan merdeka. Situasi internasional pada masa itu diliputi oleh kecemasan: Akan timbulnya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur. Timbulnya perang Atom. Situasi ini mendorong negara-negara yang sedang berkembang untuk mencari jalan membantu meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian.

DASASILA BANDUNG: 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB. a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah dan besar. b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Menyelesaikan segala perselisihan Internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, arbitrase, atau penyelesaian hukum atau cara damai lain-lain lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban Internasional.

KONFERENSI LONDON Konferensi london merupakan kelanjutan dari dibukanya Terusan Suez oleh Ratu Eugenie dari perancis pada 17 November 1869. Terusan menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah sehingga memudahkan bangsa Eropa untuk berlayar menuju Barat tanpa harus memutari Benua Afrika. Dibukanya Terusan Suez membawa dampak diantaranya: Makin ramainya perdagangan Asia-Eropa. Makin cepatnya pembauran budaya barat dan timur. Makin cepatnya pengaruh paham di Eropa dan mempercepat tumbuhnya nasionalisme di Asia. Pada perkembanganya daerah ini menimbulkan krisis yang mengacu pada perang terbuka antar dunia (Perang Dunia).

TERUSAN SUEZ