. Pengertian belanja daerah. PENGERTIAN BELANJA DAERAH Menurut UU 17/2003 (Bab 1 Pasal 1 ayat 16) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Sisa Hasil Usaha (SHU) Rita Tri Yusnita.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Pertemuan Ke empat… APBD.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Prof. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. CA
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
ANGGARAN.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SIKLUS APBN.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Berbasis Kinerja
PERTEMUAN 5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
BAB IV Lanjutan.
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
STRUKTUR & PENGANGGARAN BERDASARKAN DOKUMEN SPM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
STANDAR PELAPORAN KEUANGAN ORG. NIR LABA Pertemuan 2
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Bab 19 PRINSIP – PRINSIP PERPAJAKAN
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
LATIHAN PR PEREKONOMAN 3 SEKTOR
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
ANGGARAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Anggaran Mispiyanti, S.E., M.Ak., Ak..
Pendapatan dan Belanja
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
Pajak Penghasilan.
Penganggaran KESEHATAN
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Penganggaran KESEHATAN
Penganggaran KESEHATAN
Transcript presentasi:

. Pengertian belanja daerah

PENGERTIAN BELANJA DAERAH Menurut UU 17/2003 (Bab 1 Pasal 1 ayat 16) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Menurut UU 32/2004 (Bab 1 Pasal 1 ayat 16) Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam pertiode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Kepmendagri 29 /2002(Bab 1 Pasal 1 point q) Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah

Pola belanja daerah Sistem anggaran sangat menentukan pola belanja daerah Sistem anggaran tradisional atau sistem anggaran berimbang (zero budgeting) Pola belanja yang berkembang adalah pendapatan dan belanja harus seimbang (semua anggaran harus habis), maka muncul perilaku menghabis-habiskan anggaran pada akhir tahun anggaran. Sistem anggaran kinerja Pola belanja yang berkembang adalah pendapatan dan belanja tidak harus sama (anggaran bisa defisit atau surplus), maka kalau surplus, tidak perlu menghabis-habiskan anggaran. Sistem anggaran berbasis perencanaan program (planning programming budgeting system/PPBS) Pola belanja yang berkembang adalah mempertimbangan manfaat dari setiap jenis belanja; tidak sebatas memenuhi standar kinerja. Setiap jenis belanja harus disesuakan dengan rencana yang telah ditetapkan dan ada pembedaan belanja untuk struktur organisasi dan belanja untuk program atau kegiatan.