Perjalanan Dinas At Cost

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Auditor Itjen Kemdikbud
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Direktorat anggaran daerah
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
START.
Aritmatika Sosial.
03/04/2017 BARISAN DAN DERET KONSEP BARISAN DAN DERET 1.
SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Sesuai Perbup No : 59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012.
Studi Kelayakan Bisnis
LATIHAN SOAL-SOAL 1. Himpunan 2. Aritmatika Sosial 3. Persamaan GL.
Suku ke- n barisan aritmatika
Subnetting Cara Cepat I (IP Kelas C)
HASIL PENILAIAN PPID AWARD
/ / MARKETING PLAN / /
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Elastisitas.
Persamaan Linier dua Variabel.
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
Luas Daerah ( Integral ).
SEGI EMPAT 4/8/2017.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PEMANTAPAN PENGAMANAN UJIAN NASIONAL
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
ANUITAS BERTUMBUH DAN ANUITAS VARIABEL
SEGI EMPAT Oleh : ROHMAD F.F., S.Pd..
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
BIAYA, TARIF ANGKUTAN DAN PEMBENTUKAN HARGA
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
PERKEMBANGAN AREAL TEMBAKAU di KAB. BOJONEGORO TAHUN
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Akuntansi keuangan lanjutan 1
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
4.1.1 Identifikasi Kondisi dan Kecenderungan Kadar Besi (Fe) Dalam Air Minum dan Air Bersih Konsentrasi zat besi (Fe) dalam air di daerah kota dan kabupaten.
ARAHAN KARORENA POLDA JATIM
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
EVALUASI DAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013
UU 23 / 14 ??.
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh : Ketty Tri Setyorini
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Dikdasmen
INDUSTRI & PERDAGANGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI JAWA TIMUR
Jumlah Mahasiswa TA/Maba di masing-masing CC (1)
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
UU KIP Ketty Tri Setyorini. UU KIP Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang mendapat APBD / APBN atau sumbangan masyarakat PEMOHON / PUBLIK.
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
bps#Sampang2018#statistics
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019
TANGGAL PENYERAHAN LAPORAN
SEKSI BAGASI BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
PENINGKATAN AKSES, MUTU & LAYANAN MADRASAH Tahun Anggaran 2019
Transcript presentasi:

Perjalanan Dinas At Cost

DASAR PELAKSANAAN Permendagri 37 Tahun 2012 Permendagri 16 Tahun 2013 PMK 113/PMK.05/2012 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 22 Pebruari 2013 188.32/910/SI

Pelaksanaan Perjalanan Dinas At cost Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2013 Tidak merubah plafon anggaran dari Perjalanan Dinas Yang berubah hanya bentuk pertanggungjawaban nya saja

Perjalanan Dinas yang diberlakukan Pemprov Jatim saat ini Perjalanan Dinas Luar Daerah tdd : 1. Uang harian (uang makan, transport lokal, uang saku dan penginapan)  lumpsum 2. Biaya tiket  At cost Perjalanan Dinas Dalam Daerah tdd : 1. Uang harian (uang makan, transport lokal, uang 2. Bantuan transport  lumpsum

Perjalanan Dinas At Cost Komponen yang diterima oleh yang bersangkutan (secara lumpsum/tidak ada bukti pertanggungjawaban): 1. Uang Harian (uang makan, uang transport lokal dan uang saku) 2. uang representasi (khusus Gub, wagub, Eselon I, Eselon II dan Pimpinan dan anggota DPRD) Yang dipertanggungjawabkan secara At cost dan dibuktikan dgn kuitansi yang sah dan /atau dilengkapi surat pernyataan jika diperlukan; 1. Biaya Transport  dipertanggungjawabkan At cost tdd : Tiket, taxi, angkutan umum. 2. Biaya Penginapan  dipertanggungjawabkan At cost 3. Sewa kendaraan  dipertanggungjawabkan At cost Hanya untuk pejabat negara.

Uang Harian Dalam Daerah No. Kluster Pejabat/Eselon/Staf Uang Harian (Uang saku, uang makan dan transport lokal) (Rp) 1. Kelas I Gubernur,Wakil Gubernur 800.000 2. Kelas II Tingkat A Eselon I, Pimpinan DPRD 700.000 b. Tingkat B Anggota DPRD 600.000 c. Tingkat C Eselon II d. Tingkat D Eselon III 500.000 e. Tingkat E Eselon IV 400.000 f. Tingkat F - Staf Gol IV/III 350.000 - Staf Gol II/I 250.000

Uang Harian Luar Daerah No. Kluster Pejabat/Eselon/Staf Uang Harian (Uang saku, uang makan dan transport lokal) (Rp) 1. Kelas I Gubernur,Wakil Gubernur 1.550.000 2. Kelas II Tingkat A Eselon I, Pimpinan DPRD 1.400.000 b. Tingkat B Anggota DPRD 1.250.000 c. Tingkat C Eselon II 1.150.000 d. Tingkat D Eselon III 900.000 e. Tingkat E Eselon IV 750.000 f. Tingkat F - Staf Gol IV/III 600.000 - Staf Gol II/I 500.000

Uang Representasi Dipertanggungjawabkan secara lumpsum Diberikan per hari Gubernur/wakil Gubernur Rp. 250.000,- Eselon I dan Pimpinan DPRD Rp. 200.000,- Anggota DPRD Rp. 150.000,- Eselon II Rp. 150.000,-

Biaya Transport (Riil) Untuk Luar Daerah : Biaya Transport terdiri dari tiket dan Biaya transport dari tempat kedudukan ke Bandara dan Bandara sampai Tujuan maksimal Rp. 700.000  SPJ berupa print out dari taksi atau diupayakan kwit yang dittd sopir taksi dsb Untuk Dalam Daerah : Biaya transport terdiri dari tiket bis/kereta api dll maksimal Rp. 450.000  SPJ berupa tiket bis/kereta api, peron dsb

PENGINAPAN LUAR DAERAH (RIIL)  Sementara

PENGINAPAN DALAM DAERAH (RIIL) SEMENTARA

Sewa Kendaraan (Riil) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama / rombongan dapat menyewa kendaraan No Jenis Kendaraan Satuan Besaran 1 Roda enam/Bus Besar Unit/Hari 2.500.000,00 2 Roda enam/Bus Sedang 1.700.000,00 3 Roda Empat 700.000,00 4 Roda Dua 150.000,00

Biaya Penggantian BBM (PP) Apabila melakukan perjalanan dinas yang menggunakan mobil pribadi, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai penggantian biaya transport dari kota Surabaya ke kota tujuan atau sebaliknya (dibebankan dalam kode rek Perjalanan Dinas) Di SPJ kan berupa kuitansi dari SPBU Untuk yang memakai fasilitas kendaraan dinas beserta BBM yang ditanggung dari kantor tidak dapat penggantian biaya transport

Standar Biaya Penggantian BBM (PP) No Kab/Kota Jarak Tempuh Roda Empat Biaya 1 BATU 100 km 10 liter 200.000 2 BANGKALAN 28 3 60.000 BANYUWANGI 288 30 600.000 4 BLITAR 167 17 340.000 5 BOJONEGORO 108 11 220.000 6 BONDOWOSO 191 19 380.000 7 GRESIK 18 40.000 8 JEMBER 197 20 400.000 9 JOMBANG 79 160.000 KEDIRI 123 13 260.000 LAMONGAN 45 100.000 12 LUMAJANG 145 15 300.000 MADIUN 169 14 MAGETAN 193 MALANG 89 180.000 16 MOJOKERTO 49

Standar Biaya Penggantian BBM (PP) (2) No Kab/Kota Jarak Tempuh Roda Empat Biaya 17 NGANJUK 119 km 12 liter 240.000 18 NGAWI 181 360.000 19 PACITAN 276 28 560.000 20 PAMEKASAN 123 13 260.000 21 PASURUAN 60 6 120.000 22 PONOROGO 198 400.000 23 PROBOLINGGO 90 9 180.000 24 SAMPANG 25 SIDOARJO 26 SITUBONDO 194 27 SUMENEP 175 TRENGGALEK 196 29 TUBAN 103 10 200.000 30 TULUNGAGUNG 154 16 320.000

Thank You!