Audiensi dengan Komisi D DPRD Kab semarang 9 Juni 2010 Di RM Timlo Kab Semarang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
“PERAN TP PKK DALAM SISTEM INFORMASI POSYANDU”
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
DASAR HUKUM Pergub Jateng N0 67 th 2006
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
OLEH SESDITJEN KESBANGPOL
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU Disampaikan Oleh : H. NATA IRAWAN, SH, M.Si.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Oleh : Tjahjanulin Domai
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Latar Belakang  Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi  Kesehatan, pendidikan.
di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Kerjasama PROREP dan PATTIRO
PENCATATAN DAN PELAPORAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
PENGANGGARAN SANITASI
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Proses Penyusunan Perda
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
OLEH : drs. A. Fikri faqih, mm. Wakil ketua Komisi X DPR RI
PROSES PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAPM
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Penyusun: FREDERICK AFRIDUS RATU
APBN DAN APBD.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
PENCATATAN & PELAPORAN PROGRAM KESEHATAN LANSIA
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pengelolaan Hibah Daerah
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERTEMUAN POKJANAL POSYANDU TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2018 PROMOSI KESEHATAN UPTD PUSKESMAS PARE.
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
Transcript presentasi:

Audiensi dengan Komisi D DPRD Kab semarang 9 Juni 2010 Di RM Timlo Kab Semarang

Peserta - Komisi D : Pimpinan : Bambang DN (PDIP), Said Riswanto (PAN) dan yustina dian ( Demokrat). Anggota : Husni Anissa (PKS), Wiranto ( golkar). - Masyarakat : NGO dan bbrpa kader posyandu (jambon dan leyangan).

Permintaan 1.Dinkes : Teralokasikannya anggaran 2011 untuk membeli sarana prasarana untuk 1000 posyandu berupa : timbangan, pengukur tinggi, sarung timbangan dan buku = 300 ribu. Kalkulasi : 300 ribu X 1000 = 300 juta. 2.Bapermas : Teralokasikannya anggaran untuk pelatihan kader posyandu minimal 4 kali/ thn khusus untuk pengembangan kelembagaan. Target : dalam 2 tahun seluruh posyandu pratama n madya dan purnama ke mandiri. Alokasi 4 X 4 juta X 5 wilayah ( 1 wilayah terdiri bbrpa kecamatan) total : 100 juta.

Lanjutan… 3. Pokjanal : anggaran untuk koordinasi pokjanal kab semarang posyandu. Diperlukan untuk membahas terkait perkembangan posyandu. Besar anggaran sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh pokjanal ke banggar.

Hasil Yang disampaikann ketua komisi : -Komisi D akan menggagarkan alokasi untuk sarpras sebanyak 300 juta untuk APBD TA 2011 asalkan sudah tercantum di KUA-PPAS.(komunikasi dgn pak agus kasi permberdayaan masy dinkes sudah menambah di anggaran tinggal di TAPD). -Untuk pokjanal kab : anggota komisi D yang di banggar akan mengusulkan ke rapat banggar untuk memberikan alokasi dana hibah ke pokjanal dengan syarat konsep posyandu jelas dan termasuk tahapan bagaimana melarikan seluruh strata ke mandiri.

Lanjutan -Untuk bapermas berdasarkan tatib dewan terbaru akan berada di komisi A untuk pengembangan kelembagaan. -Hasil diskusi dengan nur fathan selaku wakil ketua komisi A akan menyampaikan ke rapat komisi dan memperjuangkan anggaran posyandu di banggar termasuk pokjanal. -Untuk pimwan Bu sulistyowati siap memback up untuk kebijakan di Banggar – TAPD. Asalkan anggaran lebih definif sesuai dengan masalah.