MK MANAJEMEN SD PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2012

Asal Usul Ko Manajemen Perikanan Ko manajemen lahir karena adanya kemauan serta inisiatif pemerintah dan masyarakat Langkah langkah pemerintah yang bisa dipandang sebagai proses kelahiran ko manajemen adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah secara resmi mengakui aturan aturan yang secara informal telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat 2. Pemerintah menyerahkan,mendelegasikan,atau mengalihkan wewenangnya kepada kelompok masyarakat dalam hal ini membuat keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya

Batasan Ko Manajemen - Pembagian atau pendistribusian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan. - Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab bersama sama dalam melakukan seluruh tahapan pengelolaan perikanan. - Menyiratkan bahwa kerjasama antar pemerintah dan masyarakat merupakan inti ko manajemen

Manfaat yang ingin dicapai Status pengelolaan perikanan yang lebih tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan merata tujuan utama pengelolaan sumberdaya perikanan.

Tiga tujuan sekunder adalah: 1. Ko manajemen perikanan merupakan jalan kearah terwujudnya pembangunan berbasis masyarakat 2. Ko manajemen perikanan merupakan cara untuk mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif 3. Ko manajemen perikanan adalah mekanisme untuk mencapai visi dan tujuan nelayan lokal serta mengurangi konflik antar nelayan melalui proses demokrasi partisipatif

Hirarki Ko Manajemen Tiga hal yang menentukan variasi bentuk ko manajemen serta hirarkinya adalah : 1. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan 2. Bentuk tugas dan fungsi manajemen yang dapat atau akan dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat atau didistribusikan di antara kedua pihak 3. Tahapan proses manajemen ketika secara aktual kerjasama pengelolaan betul-betul terwujud. ( Sebagai contoh, pada tahapan perencanaan, implementasi, atau evaluasi)

Variasi bentuk ko manajemen yang ditemukan disuatu lokasi ternyata berbeda dengan bentuk-bentuk ko manajemen yang di kemukakan ini. Sebagai contoh, Nikijuluw(1998) dalam melakukan kajian tentang pengelolaan sumberdaya perairan terumbu karang di perairan Desa Jemluk, Bali Timur, menyimpulkan bahwa bentuk ko manajemen yang ada disana adalah semacam build-transfer-operation (BTO), dimana pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang besar pada saat institusi ko manajemen dibentuk dan sesudah terbentuk diserahkan kepada masyarakat dalam implementasinya.

Sen and Nielsen(1996) sebelum mengajukan suatu hirarki lain yang lebih sederhana yang terdiri dari lima bentuk ko manajemen, yaitu: 1. Instruksi 2. Konsultasi 3. Kooperatif 4. Advokatif 5. Informasi

Peranan Masyarakat dan Pemerintah Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang sejajar yang bekerjasama untuk melaksanakan semua tahapan dan tugas proses pengelolaan sumberdaya perikanan. Peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap bentuk ko manajemen tergantung pada kemampuan utusan mereka dalam hal bernegosiasi,pemilikan pengetahuan dan pengalaman,legitimasi yang dimiliki dari masyarakat pendukungnya,serta komitmen mereka selaku individu untuk mengutamakan kepentingan bersama.

Peranan masyarakat ini juga sangat tergantung pada kehendak pemerintah secara politis (political will) dalam mengutamakan masyarakat. Bila pemerintah sangat kuat dan di pihak lain masyarakat lemah,yang terjadi adalah bentuk ko manajemen di mana pemerintah yang memiliki peran yang besar. Pemegang kepentingan lainnya(stakeholder,seperti akademisi,peneliti,pemerhati lingkungan,dan mereka yang mewakili kepentingan publik yang tidak masuk sebagai pemegang kepentingan.

Tugas-tugas Ko Manajemen Perumusan kebijakan, estimasi potensi sumberdaya, penentuan hak-hak pemanfaatan sumberdaya, pengaturan cara-cara penangkapan ikan, pengaturan pasar, pemantauan, pengendalian dan penegakan hukum

Contoh Ko Manajemen 1. Ko Manajemen Instruktif - Ko manajemen Perairan umum Bangladesh Kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang dimediasi oleh LSM, LSM memainkan peranan penting dlm mengorganisir dan mewakili nelayan sampai nelayan dapat mengorganisir dan mewakili dirinya sendiri

2. Ko Manajemen Konsultatif Teluk San Miguel, Filipina Pemerintah, masyarakat dan LSM merumuskan kebijakan pengelolaan Teluk San Miguel. Meskipun masyarakat lokal lebih banyak keterlibatannya tapi pemerintah masih memegang peranan yang sangat vital

3. Ko Manajemen Kooperatif Kawasan Lindung Laut, Pulau San Salvador, Filipina Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan peranan yang sama dalam pengelolaan kawasan lindung laut Pulau San Salvador

4. Ko Manajemen Advokatif Regulasi waktu penangkapan, Denmark Masyarakat melalui kelompok kerja lebih banyak berperan dari pada pemerintah dalam menentukan jangka waktu maksimum trip suatu kapal penangkapan ikan

5. Ko Manajemen Informatif Organisasi Produsen Ikan Sebelah, Belanda Kelompok nelayan bertanggung jawab untuk mengimplementasi dan menjalankan regulasi, menetapkan sanksi, serta menata pertukaran kuota antar kelompok nelayan. Pemerintah hanya mengawasi dan nelayan menginformasikan kpd pemerintah tentang regulasi yang diimplementasikannya.