Hasil Konsensus Nasional RAKORNAS PDUI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BEASISWA PPA/BBM TAHUN 2013
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
MENURUT HUKUM INDONESIA
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Revitalisasi Institute Sathya Sai Education Indonesia Education Session, NATIONAL SAI CONVENTION Denpasar, December 2013.
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) dari Hari ke Hari Pada bulan September 1932 saya sudah pindah pondokan, menyewa di Jalan Kopo. Waktu itu Pimpinan Umum.
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Struktur Organisasi Koperasi Kredit
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAWASAN
PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN PENGURUS OLEH PENGAWAS
SOSIALISASI TAHAPAN KONFERENSI WILAYAH
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
SOSIALISASI TAHAPAN KONFERENSI CABANG
Hotel Lombok Raya Mataram, 18 Juli 2008 KESEPAKATAN BERSAMA PERTEMUAN TAHUNAN FORUM KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DEPARTEMEN SOSIAL RI.
Disampaikan AGUS RIYANTO,SH.,MH
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENGADILAN PAJAK.
KOMNAS HAM.
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
PEMBEKALAN PENGAWAS UN TAHUN 2015
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
ORGANISASI PROFESI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Up Date Terbaru Peraturan
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
HIMA KEPERAWATAN BANDUNG
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
Kajian Aspek hukum Lembaga Akreditasi Mandiri dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi   PB.IDI – MKKI.IDI.
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
Challenges In Medical Education Present and Future
TIM MKKI *) Diajukan pada : 1.Rapat Pleno Bersama MKKI-MPPK 15/02/2011
PERAN IDI DALAM PROGRAM INTERSIP DISTRIBUSI DOKTER
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
KILAS BALIK KEPENGAWASAN Ketua Pengawas Puskopdit BAG
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
KEKUASAAN KEHAKIMAN Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk.
S O S I A L I S A S I uJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TINGKAT MTS DAN MA TAHUN PELAJARAN
    Jakarta 11 Desember 2010 KAMPUS FISIP UI.
Berda’wah via IDI: Why not?
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
PAPARAN Inspektur Wilayah III
Soal koperasi dan pengelolaan koperasi
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
JABATAN DIREKTUR DIREKTUR POLTEKKES Dosen dengan tugas tambahan
KEMENTERIAN KESEHATAN
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
Pengurus Yayasan.
RANAH-RANAH KEGIATAN SEORANG DOKTER. Tujuan Pembelajaran Umum Peserta mampu Menjelaskan Ranah- Ranah Kegiatan Dokter.
RAPAT KERJA WILAYAH RAPI WILAYAH 09 CILACAP
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

Hasil Konsensus Nasional RAKORNAS PDUI 12 Oktober 2013 Di Hotel Harris Tebet, Jakarta Selatan

AGENDA Penyesuaian PDUI terhadap AD ART IDI Penyesuaian PDUI dengan UU Pendidikan Kedokteran Kolegium Dokter Primer Indonesia dan Uji Kompetensi Kredensialing BPJS Persiapan Kongres Pencapaian Kompetensi Pedoman Bagi Hasil Kegiatan PDUI Cabang dengan Pihak Ketiga

Penyesuaian PDUI terhadap AD ART IDI Dalam AD ART IDI ditafsirkan Komisariat tidak dilarang, bahkan tetap dipertahankan dan terus dikembangkan sesuai dengan pertimbangan masing-masing PDUI Cabang Komisariat merupakan bagian kepengurusan PDUI Cabang Kewenangan tetap sesuai dengan tata laksana PDUI Merekomendasikan nomenklatur “komisariat” diperjuangkan pada muktamar IDI ke-29 yang akan datang

Penyesuaian PDUI dengan UU Pendidikan Kedokteran Tidak diperlukan penyesuaian nama terkait UU Pendidikan Kedokteran Tetap digunakan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Akan dibahas lebih lanjut di Kongres II PDUI, dalam hal wadah tempat berhimpunnya Dokter Layanan Primer

Kolegium Dokter Primer Indonesia dan Uji Kompetensi Tentang uji kompetensi retaker khusus, harus dilakukan audit yaitu 1) audit terhadap proses pemeriksaan jawaban, 2) audit terhadap soal yang diberikan PDUI mendukung sepenuhnya PB IDI dalam penanganan uji kompetensi retaker khusus Diusulkan standar kelulusan dengan menggunakan standar rata-rata kelas Ketua KDPI dinilai melampaui kewenangannya, diusulkan untuk dievaluasi dan jika ditemukan pelanggaran organisasi yang fatal maka segera di lakukan penggantian.

Kredensialing BPJS Perlu untuk mengawal prasyarat dalam kredensialing yang memberatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer Mengawal permenkes tentang syarat pendirian klinik Perlu membuat pemetaan kondisi dokter umum di seluruh Indonesia

Persiapan Kongres II Diusulkan 5 (lima) kota tempat kongres : Denpasar Banda Aceh Makassar Bandung Banjarmasin Kepengurusan PDUI Cabang yang telah berakhir periode kepengurusannya disesuaikan dengan Pengurus Pusat PDUI, yaitu 5 tahun sampai dengan pelaksanaan Kongres II

Pencapaian Kompetensi Pencapaian kompetensi dilakukan melalui P2KB terstruktur yang isinya akan disusun oleh KDPI dan BP2KB Pusat Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran Primer yang telah disusun dapat dijadikan acuan uji kompetensi dan exit examination Setiap BP2KB di setiap tingkatan harus ada ex officio PDUI berdasarkan surat edaran PB IDI

Pedoman Bagi Hasil Kegiatan PDUI Cabang dengan Pihak Lain Pembagian sisa hasil usaha diberikan maksimal 25% kepada pihak lain (seperti: Event Organizer) Perjanjian kerjasama dengan pihak lain ditandatangani oleh Ketua PDUI Cabang dengan dua orang saksi (sekretaris dan bendahara) Pembagian sisa hasil usaha untuk panitia internal PDUI sebesar 20% dari pendapatan bersih panitia pelaksana.