Kelompok 2 Yoe Di Ratna Sari Venny Tanawi Kenneth Kelvin Pratama Kelvin Baskoro Edwin J

Pengertian e-government  E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Pengertian e-government (lanjutan) E-government menurut World Bank  “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government”  E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis dan bagian pemerintah lainnya

Pengaplikasian e-government e-Government dapat diaplikasikan pada :  Legislatif  Yudikatif  Administrasi publik

Model penyampaian e-government  Government-to-Citizen atau Government- to-Customer (G2C)  Government-to-Business (G2B)  Government-to-Government (G2G)

Manfaat e-government  E-Government meningkatkan efisiensi  E-Government meningkatkan layanan  E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu  E-Government berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi  E-Government adalah kontributor reformasi utama  E-Government membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya  E-Government meningkatkan transparansi dan tanggung jawab

Keuntungan penerapan e-government  Mengurangi biaya operasional  Memudahkan komunikasi terhadap pemerintah  Layanan terhadap masyarakat lebih transparan  Memungkinkan hubungan ID card ke sistem(e-ktp)

Kekurangan penerapan e-government  Pengurangan interaksi sumber daya manusia  Mengisolasi warga yang tidak mengenal internet  Hanya familiar pada masyarakat kelas menengah  Mudah terjadi penyimpangan dengan alasan kesalahan teknologi

Kerangka arsitektur e- Goverment

Langkah-langkah pengembangan e- government (Menurut Center for Democracy and Technology dan InfoDev)  Publish yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah.  Interact yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.  Transact yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online.

Kesiapan menuju keberhasilan e-Government menurut Heeks (2001)  Infrastruktur legal/hukum. Perlu adanya perangkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, security data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.  Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani e- Government yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.

Kesiapan menuju keberhasilan e-Government menurut Heeks (2001) (Lanjutan)  Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas professional dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah dalam e-Government milik pemerintah.  Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung e-Government.

Kesiapan menuju keberhasilan e- Government menurut Heeks (2001) (Lanjutan)  Suport, Capacity, Value  Political environment, Leadership, Planning, Stakeholder, Transparency, Budgets, Technology, innovation.

Kesuksesan Transformasi pada E-Government 5 elemen yang menunjang transformasi pada e- government : Process Reform fokus : bukan hanya tentang otomatisasi proses dan inefisiensi, tetapi penciptaan proses baru dan hubungan baru antara pemerintahan dan rakyatnya. Leadership fokus : semua pejabat terpilih dan administrator dari seluruh tingkat pemerintahan dibutuhukan untuk memahami teknologi dan tujuan kebijakan untuk melakukan reformasi.

Kesuksesan Transformasi pada E- Government (lanjutan)  Strategic Investment fokus : memprioritaskan program dari sekian banyak program yang ingin dijalankan serta menyesuaikan dengan sumber daya yang ada.  Collaboration fokus : mengeksplorasi hubungan instansipemerintah dengan swasta dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memaksimalkan kualitas kerjasama.  Civic Engagement fokus : membangun hubungan dengan rakyat dan melibatkan rakyat dalam kepemerintahan.

Seventeen Challenges and Opportunities of E-Government Implementation Infrastructure Development -teknologi baru dan alat komunikasi Trust kepercayaan dalam lembaga, antar lembaga, di pemerintah, dan dengan bisnis, LSM dan warga negara. · Privacy · Security (attack / misuse)

Seventeen Challenges and Opportunities of E-Government Implementation (lanjutan) Law and Public Policy -kebijakan publik dan hukum support untuk update data yang berupa elektronik dokumen dan transaksi. Digital Divide · E-literacy (kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi serta menciptakan informasi) · Accessibility

Seventeen Challenges and Opportunities of E-Government Implementation (Lanjutan) Transparency Interoperability Records Management (manage informasi) Permanent Availability and Preservation (historical informasi) Education and Marketing (bermanfaat apabila dimengerti oleh pengguna)

Seventeen Challenges and Opportunities of E-Government Implementation (Lanjutan) Public/Private Competition/Collaboration (Pembatasan sektor publik dan privat agar terbentuk peran yang maksimal) Workforce Issues (human resource harus terstruktur dan terkelola ) Cost Structures (planning sebaik mungkin, agar menghasilkan keuntungan) Benchmarking/Qualitative Methods

Kesimpulan Teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang di zaman ini membuat negara untuk selalu bersaing dalam pelayanan masyarakat. Penggunaan e-government pada pemerintahan merupakan hal yang penting bagi negara karena dengan adanya e-government, negara lebih dapat malayani warga Negara dengan efektif dan efesian. Dengan adanya e-government memudahkan seluruh warga masyarakat dalam menyalurkan inspirasi dan sebagai tempat untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan dengan hasil opini masyarakat.

Referensi   m_content&view=article&id=67&Itemid=82&lang =id m_content&view=article&id=67&Itemid=82&lang =id  eaching/CS5038/assessment/essays/essays_from _2006/groupB/eeadie-1.html eaching/CS5038/assessment/essays/essays_from _2006/groupB/eeadie-1.html  files/resource/InfodevDocuments_16.pdf files/resource/InfodevDocuments_16.pdf (THE E-GOVERNMENT HANDBOOK FOR DEVELOPING COUNTRIES --- A Project of InfoDev and The Center for Democracy & Technology)

Referensi Jurnal  Sosiawan, Edwi Arief, 2008, Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government di Indonesia, Jurnal Ilmu Komunikasi, UPNVY 