HUKUM BENDA MILIK NEGARA II

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

Advertisements

Disajikan oleh: Nur Hasanah, SE, MSc

Rumah Susun Di INDONESIA

MENURUT HUKUM INDONESIA

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH

Intensive Course Human Resources Development Management

SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:

Ketetapan Fiktif Negatif

BAB V HAK ATAS TANAH.

KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

HUKUM WAKAF Widhi handoko.

HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum

DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM DOSEN FAKULTAS HUKUM UMY

PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK

Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.

IMPLEMENTASI KNOWLEDGE SHERING

Materi-11 PENGADAAN TANAH

PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

Materi-7 HAK GUNA USAHA DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM

Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH

PEROLEHAN TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

PENEMUAN HUKUM KELOMPOK ADELIA SAFINA ADRIAN ALEXANDER T MELINDA NOVIKA KHOLIS PUTRI RURY.

Pelaksanaan PUTUSAN (Eksekusi)

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF

Penghapusan Piutang Negara

SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO

Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan

Pelaksanaan Sita Eksekusi

Materi-8 HAK GUNA BANGUNAN

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI

Materi-9 HAK PAKAI DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM

PEMBERHENTIAN KARYAWAN (Pemutusan Hubungan Kerja)

PERSEROAN TERBATAS 1.

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

ASAS LANDREFORM.

SALAM ADHYAKSA.

TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,

HAK PENGUASAAN ATAS TANAH

PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.

Penggusuran Paksa dan Perjuangan Warga Bukit Duri

HAK-HAK ATAS TANAH.

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017

SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan

PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

PENYELESAIAN SENGKETA

lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH

HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

PENGERTIAN SITA JAMINAN

PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI

DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd

POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA

Profil BHP Dan Hubungannya Dengan Instansi Terkait

Masyarakat Hukum Adat: Dalam Refleksi Perubahan Kebijakan Kehutanan

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.

LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH

Transcript presentasi:

HUKUM BENDA MILIK NEGARA II ( Pengadaan Benda Milik Negara Berupa Tanah oleh Pemerintah )

CARA PEMERINTAH MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH Ada 2 cara pemerintah untuk mendapatkan Hak AtasTanah (HAT): 1. Dengan cara pencabutan berdasarkan UU No. 20/1961 2. Dengan cara pembebasan berdasarkan Keppres No. 55/1993. Keppres ini diganti dengan Keppres No. 36/2005.

PENCABUTAN HAT Jika negara membutuhkan tanah untuk kepentingannya, sedangkan tanah tersebut sudah dimiliki oleh perseorangan maka dapat dilakukan pencabutan. Pencabutan HAT merupakan pelepasan HAT kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan ganti rugi yang layak. Pemerintah biasanya melakukan pencabutan HAT apabila usaha pembebasan HAT tidak berhasil.

PENCABUTAN HAT (2) Macam-macam prosedur pencabutan: Prosedur Cepat Prosedur Biasa Sepanjang sejarah, pencabutan HAT baru terjadi 1 kali. Untuk pencabutan HAT, seseorang harus mendapat SK Pencabutan. SK ini dapat digugat di Pengadilan Tinggi, tetapi hanya untuk masalah ganti ruginya saja.

PEMBEBASAN HAT Dasar Hukum: Keppres No. 55/1993 jo Keppres 36/2005. Dalam pembebasan ditekankan adanya musyawarah untuk mufakat antara pemilik tanah dengan panitia pelepasan tanah. Tanpa mufakat, tidak ada pelepasan hak. Untuk tanah yg kurang dari 1 hektar, bisa dilakukan pelepasan biasa (mis: jual beli, sewa menyewa,dsb). Sementara untuk tanah yg lebih dari 1 hektar, harus melalui prosedur pelepasan HAT.

PROSEDUR PEMBEBASAN TANAH 1. Dibentuk panitia pembebasan tanah di setiap kabupaten/kota, yang dipimpin oleh Bupati/walikota, dan wakilnya adalah Kepala Kantor Pertanahan. Anggota panitia tersebut, yaitu: Kepala Seksi Pertanahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Camat dan Kades. 2. Instansi yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertanahan. 3. Selanjutnya akan dipelajari oleh Bupati dan diserahkan kepada Panitia Pembebasan Tanah. 4. Inventarisasi dan penentuan/penaksiran harga nyata yang tercantum dalam PBB. 5. Musyawarah antara pemilik tanah, panitia pembebasan tanah dan instansi yang membutuhkan tanah.

GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH Ganti rugi yang bisa didapatkan dari pembebasan tanah adalah : 1. Ganti Rugi 2. Ganti Rugi dan Penempatan Kembali di tempat lain.