Paket Soal III PPh OP.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGAKUAN PENDAPATAN Penjualan Tunai Penjualan Kredit
Advertisements

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
Oleh : Muhammad Bahrul Ilmi, SE. M.ESy. Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008 Undang-undang.
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PPH FINAL PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 15.
PPh Pasal 25.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh OP)
LATIHAN SOAL-SOAL 1. Himpunan 2. Aritmatika Sosial 3. Persamaan GL.
adalah PPh yang tidak dapat dikreditkan dengan total utang pajak
RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM PPH PASAL ORANG PRIBADI (UU NO
Pajak WP Orang Pribadi.
Pasa 7 UU No. 36 Tahun 2008 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : a. Rp ,-- untuk diri Wajib Pajak orang.
Bab II Pajak Penghasilan
PPh Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta. Dasar Hukum PPh 1.Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); 2.Undang-Undang No. 7.
PERTEMUAN KE 3: PPh Pasal 15
Pengenalan Pajak Surakarta, 6 Januari 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.
AKUNTANSi AKUNTANSi AKTIVA TETAP AKTIVA TETAP.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak

Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis
KLASIFIKASI BIAYA.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Kuliah Pertemuan ke: 10 PPh Ps. 24
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Pajak Penghasilan Final
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Pajak Penghasilan Pasal 24
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
UTANG PIUTANG PAJAK B. Sundari. SE., MM..
SUNSET POLICY.
NERACA LAJUR DAN JURNAL PENUTUP
Pajak Penghasilan Pasal 21
Praktikum PPh 21 Pertemuan II.
Karakteristik PPh Final
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Pajak Penghasilan (Pph 23) M-6
PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
Slide 4 Pencatatan Transaksi
PENGAKUAN PENDAPATAN Penjualan Tunai Penjualan Kredit
SPT 1770 S 1 SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi mempunyai penghasilan :
Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
SOSIALISASI CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS M. Arief Risman, SE., MSi KPP Madya Jakarta.
SURAT PEMBERITAHUAN ( SPT )
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PPh WP OP Hafiez Sofyani, SE., M.Sc PPh_Orang Pribadi.
PERTEMUAN KE 6 PAJAK PENGHASILAN UMUM.
PAJAK PENGHASILAN (PPH): PASAl 4 AYAT 2, PASAL 15 dan 26
PERTEMUAN KE-6 Secara Sistematis, Rincian Perhitungan PPh pasal 21
Materi 7.
SOSIALISASI CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS M. Arief Risman, SE., MSi KPP Madya Jakarta.
Penggabungan Penghasilan Istri dan Anak yang Belum Dewasa
PPh 4 ayat 2 & PPh 15 Perpajakan 2 21/09/2015.
PPh Orang Pribadi.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Hukum Pajak Pajak Penghasilan (PPh)
PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI (pph pasal 24)
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak Penghasilan.
Undang-undang No 36 Tahun 2008
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Kuis 3 Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 25
Transcript presentasi:

Paket Soal III PPh OP

Soal 1 Seorang individu pasti diperlakukan sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri (DN), kecuali... Bertempat tinggal di Indonesia. Berada dan berniat tinggal di Indonesia. Berkewarganegaraan Indonesia. Bekerja di Indonesia selama 10 bulan namun tidak berturut – turut.

Pembahasan 1 Sebagai contoh, WNI yang menetap di luar negeri bukan merupakan WP OP DN. C

Soal 2 Hibah yang tidak diperhitungkan sebagai penghasilan bagi OP yang menerima adalah apabila terdapat hubungan keluarga... Sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Sedarah dalam garis keturunan lurus. Semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat. Semenda dalam garis keturunan lurus.

Pembahasan 2 Hibah bersifat non taxable apabila diterima keluarga Sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. A

Objek pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah... Soal 3 Objek pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah... Bunga deposito yang diterima OP. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang diterima OP. Dividen yang diterima OP. Klaim asuransi yang diterima OP.

Pembahasan 3 Bunga deposito, SHU koperasi, dan dividen yang diterima WP OP dikenai PPh Final. D

Soal 4 Natura yang diterima karyawan akan menambah penghasilan apabila diberikan oleh pemberi kerja berstatus... Bukan WP. WP yang dikenakan pajak Final. WP dengan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit). WP dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).

Pembahasan 4 Natura bersifat taxable apabila diberikan oleh Bukan WP, WP yang dikenakan pajak Final, serta WP dengan deemed profit. D

Soal 5 Makan siang bagi seluruh pegawai yang diterima oleh karyawan akan bersifat...

Soal 5 Menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan pemberi kerja. Tidak menambah penghasilan karyawan dan dapat dibebankan pemberi kerja. Menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan pemberi kerja. Tidak menambah penghasilan karyawan dan tidak dapat dibebankan pemberi kerja.

Pembahasan 5 Makan siang bagi seluruh pegawai bersifat non taxable bagi karyawan dan deductible bagi pemberi kerja. B

Perlakuan perpajakan bagi Perusahaan Perseorangan adalah... Soal 6 Perlakuan perpajakan bagi Perusahaan Perseorangan adalah... Diperlakukan independen sebagai badan usaha terpisah. Diperlakukan menyatu dengan penghasilan pemilik. Dapat diperlakukan independen atau menyatu, tergantung apakah pemilik memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semua pernyataan salah.

Pembahasan 6 Penghasilan dari perusahaan perseorangan digabungkan dengan penghasilan lain yang diperoleh pemilik. B

Soal 7 Tanggungan seorang OP dapat diberikan PTKP apabila memiliki hubungan keluarga... Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

Pembahasan 7 Tanggungan dapat diberikan PTKP apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus, atau anak angkat. A

Soal 8 Penghasilan Suami dan Istri dikenai PPh secara tidak terpisah apabila... Suami Istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Suami Istri tinggal dalam wilayah kekuasaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berbeda.

D Pembahasan 8 Penghasilan Suami dan Istri dikenai PPh secara terpisah apabila hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, dikehendaki berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan, atau Istri memilih menjalankan kewajiban sendiri.

Penghasilan anak akan digabungkan dengan Orang Tua apabila... Soal 9 Penghasilan anak akan digabungkan dengan Orang Tua apabila... Belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah. Belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, serta penghasilan tidak terkait penghasilan Orang Tua. Belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, serta penghasilan tidak terkait penghasilan Orang Tua.

Pembahasan 9 Anak yang belum dewasa merupakan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. B

Soal 10 Kewajiban perpajakan Istri dianggap telah selesai ditunaikan melalui pemotongan oleh pemberi kerja apabila...

Soal 10 Penghasilan Istri berasal dari 1 pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan Istri berasal dari 1 pemberi kerja, telah dipotong PPh Pasal 21, dan pekerjaan tidak berhubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas Suami atau anggota keluarga lain. Penghasilan Istri berasal dari 1 pemberi kerja, telah dipotong PPh Pasal 21, baik pekerjaan berhubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas Suami atau anggota keluarga lain maupun tidak. Semua pernyataan salah.

Pembahasan 10 Kewajiban perpajakan Istri dianggap selesai apabila penghasilan berasal dari 1 pemberi kerja, telah dipotong PPh Pasal 21, dan tidak berhubungan dengan usaha anggota keluarga lain. B

Ketentuan mengenai kompensasi kerugian bagi WP OP adalah... Soal 11 Ketentuan mengenai kompensasi kerugian bagi WP OP adalah... Tidak diberikan, sebab hanya diberikan bagi WP Badan. Diberikan dengan ketentuan serupa WP Badan. Diberikan dengan ketentuan serupa WP Badan, dengan kompensasi bagi Suami Istri digabungkan. Diberikan dengan ketentuan serupa WP Badan, dengan kompensasi bagi Suami Istri diperhitungkan terpisah.

Pembahasan 11 Kompensasi kerugian bagi WP OP diberikan serupa WP Badan, kompensasi Suami Istri digabungkan. C

Soal 12 Hubungan istimewa dianggap ada apabila OP saling memiliki hubungan keluarga... Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping. Sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.

Pembahasan 12 Hubungan istimewa meliputi hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat. D

Soal 13 WP OP yang menyampaikan SPT pada hari terakhir batas penyampaian akan membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai SPT tahun berjalan sejak bulan... Februari. Maret April Mei.

Pembahasan 13 WP OP yang menyampaikan SPT per 31 Maret akan membayarkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai SPT tahun berjalan sejak bulan Maret. B

Hadiah kompetisi yang diterima oleh WP OP akan dikenakan... Soal 14 Hadiah kompetisi yang diterima oleh WP OP akan dikenakan... Pemotongan PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Final Tidak dipotong, langsung digabungkan dalam SPT Tahunan.

Hadiah kompetisi yang diterima oleh WP OP akan dipotong PPh Pasal 21. Pembahasan 14 Hadiah kompetisi yang diterima oleh WP OP akan dipotong PPh Pasal 21. A

Ketentuan atas dividen yang diterima OP adalah... Soal 15 Ketentuan atas dividen yang diterima OP adalah... Dikenai pemotongan PPh Pasal 23. Dikenai pemotongan PPh Final. Tidak dipotong, langsung digabungkan dalam SPT Tahunan. Bukan merupakan objek pajak apabila memiliki kepemilikan minimal 25% dan berasal dari cadangan laba ditahan.

Dividen yang diterima WP OP dipotong PPh Final. Pembahasan 15 Dividen yang diterima WP OP dipotong PPh Final. B

Soal 16 Pendapatan bunga yang diterima oleh OP akan dikenai PPh Pasal 23 apabila berupa... Bunga deposito. Bunga obligasi. Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi Rp 240.000,00 per bulan. Bunga pinjaman.

Bunga pinjaman yang diterima WP OP akan dikenai PPh Pasal 23. Pembahasan 16 Bunga pinjaman yang diterima WP OP akan dikenai PPh Pasal 23. D

Soal 17 Harta yang diperoleh OP akibat warisan akan diakui dengan biaya perolehan sebesar... Nilai wajar saat pengalihan. Nilai sisa buku. Nilai yang ditetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai sisa buku.

Pembahasan 17 Warisan yang diterima WP OP akan diakui senilai nilai sisa buku pewaris. B

Soal 18 Nilai Penghasilan Kena Pajak (PTKP) maksimal yang dipergunakan dalam memperhitungkan PPh terutang dalam SPT adalah... Rp 30.375.000,00 Rp 32.400.000,00 Rp 56.700.000,00 Rp 58.725.000,00

Pembahasan 18 PTKP maksimal dalam SPT PPh Tahunan adalah (K/ I/ 3) senilai Rp 56.700.000,00. C

Soal 19 Nilai PTKP maksimal yang dipergunakan dalam mengurangkan penghasilan karyawati saat pemotongan PPh Pasal 21 adalah... Rp 30.375.000,00 Rp 32.400.000,00 Rp 56.700.000,00 Rp 58.725.000,00

Pembahasan 19 PTKP maksimal saat pemotongan PPh Pasal 21 karyawati adalah (K/ 3) senilai Rp 32.400.000,00. B

Soal 20 Seorang WP menikah pada bulan pertama tahun berjalan dan memiliki keturunan pada bulan keduabelas. Status perpajakan WP tersebut adalah... Dianggap lajang. Dianggap menikah namun belum berketurunan. Dianggap menikah dan telah berketurunan. Dianggap menikah dan telah berketurunan saat melaporkan SPT, namun dianggap lajang saat pemotongan PPh Pasal 21.

Status perpajakan WP ditetapkan berdasarkan kondisi di awal tahun. Pembahasan 20 Status perpajakan WP ditetapkan berdasarkan kondisi di awal tahun. A

Soal 21 Perlakuan perpajakan apabila seorang tanggungan WP meninggal dunia pada pertengahan tahun adalah... Mengurangi PTKP tahun berjalan apabila tanggungan semula tidak melebihi 3 orang. Tidak berpengaruh terhadap PTKP tahun berjalan, apabila terdapat anggota keluarga lain yang dapat dijadikan tanggungan. Tidak berpengaruh terhadap PTKP tahun berjalan. Tidak berpengaruh terhadap PTKP.

Pembahasan 21 Tanggungan WP yang meninggal dunia pada pertengahan tahun tidak berpengaruh terhadap PTKP tahun berjalan. C

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 S diperuntukkan bagi... Soal 22 Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 S diperuntukkan bagi... WP OP yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. WP OP yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, atau penghasilan yang dikenai PPh Final. WP OP yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, atau penghasilan yang dikenai PPh Final. WP OP yang diizinkan menyelenggarakan pencatatan.

B Pembahasan 22 SPT 1770 S diperuntukkan bagi WP OP yang menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, atau penghasilan yang dikenai PPh Final.

Soal 23 Seorang WP menerima bunga tabungan koperasi senilai Rp 480.000,00 setiap bulan. Kas yang akan diterima adalah... Rp 480.000,00 Rp 456.000,00 Rp 432.000,00 Rp 384.000,00

Pembahasan 23 DPP PPh Final = 480.000 – 240.000 = 240.000 PPh Final 10% = 24.000 Kas Diterima = 480.000 – 24.000 = 456.000 B

Soal 24 Seorang WP menerima bunga tabungan bank senilai Rp 6.500.000,00 dan bunga pinjaman kepada tetangga senilai Rp 2.500.000,00 setiap bulan. PPh Final yang dikenakan atas WP tersebut adalah... Rp 1.800.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 900.000,00 Rp 650.000,00

Pembahasan 24 DPP PPh Final = 6.500.000 PPh Final 20% = 1.300.000 B

Soal 25 Seorang buruh tani yang hanya memperoleh penghasilan dari sistem pembagian beras hasil panen yang diterapkan perusahaan akan memiliki pajak terutang sebesar...

Soal 25 Pajak terutang belum tentu bernilai nol, tergantung apakah nilai pasar dari beras tersebut melebihi PTKP. Pajak terutang belum tentu bernilai nol, tergantung apakah sistem bagi hasil diterapkan bagi seluruh buruh tani atau hanya sebagian. Pajak terutang bernilai nol, sebab beras merupakan Barang Kena Pajak Strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak terutang bernilai nol, sebab penghasilan tidak diterima dalam bentuk uang tunai dan diberikan oleh perusahaan berstatus WP.

Pembahasan 25 Beras merupakan natura sehingga bersifat non taxable ketika diberikan oleh perusahaan berstatus WP. Pajak terutang bernilai nol. D

Soal 26 Karyawan ABC berstatus menikah, menanggung 1 anak kandung dan 1 anak angkat, dengan Istri menjalankan usaha di rumah. Besaran PTKP saat penghitungan PPh Pasal 21 adalah... Rp 28.350.000,00 Rp 30.375.000,00 Rp 52.650.000,00 Rp 54.675.000,00

Pembahasan 26 Status PTKP WP adalah (K/ 2) saat pemotongan PPh Pasal 21. PTKP bernilai Rp 30.375.000,00. B

Soal 27 Besaran PTKP bagi ABC saat memperhitungkan PPh dalam SPT Tahunan adalah... Rp 28.350.000,00 Rp 30.375.000,00 Rp 52.650.000,00 Rp 54.675.000,00

Pembahasan 27 Status PTKP WP adalah (K/ I/ 2) dalam SPT PPh Tahunan PTKP bernilai Rp 54.675.000,00. D

WP FGH memiliki informasi penghasilan netto sebagai berikut. Soal 28 WP FGH memiliki informasi penghasilan netto sebagai berikut. Gaji 250.500.000 Penghasilan Usaha 111.150.000 Dividen 10.150.000 Pendapatan Hadiah 40.000.000 Penghasilan Usaha Istri 60.350.000 Penghasilan Royalti Anak Tunggal Belum Dewasa 25.000.000

Total penghasilan netto dalam SPT PPh Tahunan adalah... Soal 28 Total penghasilan netto dalam SPT PPh Tahunan adalah... Rp 497.150.000,00 Rp 487.000.000,00 Rp 426.650.000,00 Rp 401.650.000,00

B Pembahasan 28 Gaji 250.500.000 Penghasilan Usaha 111.150.000 Pendapatan Hadiah 40.000.000 Penghasilan Usaha Istri 60.350.000 Penghasilan Royalti Anak Tunggal Belum Dewasa 25.000.000 Penghasilan Netto 487.000.000 B

Soal 29 Nilai PTKP FGH yang diperhitungkan saat pemotongan PPh Pasal 21 dan pelaporan SPT PPh Tahunan adalah... Rp 28.350.000,00 dan Rp 28.350.000,00 Rp 28.350.000,00 dan Rp 50.625.000,00 Rp 28.350.000,00 dan Rp 52.650.000,00 Rp 50.625.000,00 dan Rp 50.625.000,00

Pembahasan 29 Status PTKP WP adalah (K/ 1) saat pemotongan PPh Pasal 21 dan (K/ I/ 1) dalam SPT PPh Tahunan. PTKP senilai Rp 28.350.000,00 dan Rp 52.650.000,00. C

Nilai pajak terutang FGH dalam SPT PPh Tahunan adalah... Soal 30 Nilai pajak terutang FGH dalam SPT PPh Tahunan adalah... Rp 88.800.000,00 Rp 79.193.750,00 Rp 78.587.500,00 Rp 61.893.750,00

C Pembahasan 30 Penghasilan Netto 487.000.000 PTKP (52.650.000) PKP 434.350.000 PPh Terutang 78.587.500 C

Soal 31 Apabila setiap penghasilan telah dikenai pemotongan pajak sesuai ketentuan, nilai kredit pajak FGH dalam SPT PPh Tahunan adalah... Rp 38.072.500,00 Rp 36.072.500,00 Rp 34.322.500,00 Rp 32.322.500,00

A Pembahasan 31 PPh Pasal 21 Gaji 250.500.000 PTKP (28.350.000) PKP   Gaji 250.500.000 PTKP (28.350.000) PKP 222.150.000 Kredit PPh Pasal 21 28.322.500 PPh Pasal 23 Hadiah 40.000.000 Royalti 25.000.000 DPP PPh Pasal 23 65.000.000 Kredit PPh Pasal 23 9.750.000 Total Kredit Pajak 38.072.500

Nilai PPh Kurang Bayar FGH adalah... Soal 32 Nilai PPh Kurang Bayar FGH adalah... Rp 52.477.500,00 Rp 45.871.250,00 Rp 41.121.250,00 Rp 40.515.000,00

D Pembahasan 32 PPh Terutang 78.587.500 Kredit Pajak (38.072.500) PPh Kurang Bayar 40.515.000 D

Nilai angsuran PPh Pasal 25 FGH untuk tahun mendatang adalah... Soal 33 Nilai angsuran PPh Pasal 25 FGH untuk tahun mendatang adalah... Rp 4.373.125,00 Rp 3.822.604,00 Rp 3.426.771,00 Rp 3.376.250,00

D Pembahasan 33 Angsuran PPh Pasal 25 Per Tahun = 40.515.000 Angsuran PPh Pasal 25 Per Bulan = 3.376.250 D

Soal 34 WP KLM, seorang lajang, memiliki informasi penghasilan sebagai berikut. Penghasilan Usaha 615.000.000 Penghasilan Sewa Rumah 140.000.000 Honor Sebagai Penceramah 45.000.000 Royalti Sebagai Penulis Buku 75.500.000 Bunga Deposito 14.500.000 Biaya Usaha 330.000.000 Biaya Penyusutan dan Perawatan Rumah 11.000.000 Biaya Administrasi Bank 1.500.000

Total penghasilan netto dalam SPT Tahunan adalah... Soal 34 Total penghasilan netto dalam SPT Tahunan adalah... Rp 547.500.000,00 Rp 405.500.000,00 Rp 404.000.000,00 Rp 393.000.000,00

B Pembahasan 34 Penghasilan Usaha 615.000.000 Honor Sebagai Penceramah 45.000.000 Royalti Sebagai Penulis Buku 75.500.000 Biaya Usaha (330.000.000) Penghasilan Netto 405.500.000 B

Nilai pajak terutang KLM dalam SPT PPh Tahunan adalah... Soal 35 Nilai pajak terutang KLM dalam SPT PPh Tahunan adalah... Rp 71.375.000,00 Rp 68.250.000,00 Rp 65.300.000,00 Rp 62.175.000,00

C Pembahasan 35 Penghasilan Netto 405.500.000 PTKP (24.300.000) PKP 381.200.000 PPh Terutang 65.300.000 C

Soal 36 Apabila total angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan adalah Rp 15.000.000,00, maka nilai kredit pajak KLM dalam SPT PPh Tahunan adalah... Rp 28.575.000,00 Rp 27.450.000,00 Rp 13.575.000,00 Rp 12.450.000,00

B Pembahasan 36 PPh Pasal 21 Honor 45.000.000 DPP 22.500.000   Honor 45.000.000 DPP 22.500.000 Kredit PPh Pasal 21 1.125.000 PPh Pasal 23 Royalti 75.500.000 Kredit PPh Pasal 23 11.325.000 Kredit PPh Pasal 25 15.000.000 Total Kredit Pajak 27.450.000

Nilai PPh Kurang Bayar KLM adalah... Soal 37 Nilai PPh Kurang Bayar KLM adalah... Rp 37.850.000,00 Rp 36.725.000,00 Rp 34.725.000,00 Rp 33.600.000,00

A Pembahasan 37 PPh Terutang 65.300.000 Kredit Pajak (27.450.000) PPh Kurang Bayar 37.850.000 A

Nilai angsuran PPh Pasal 25 KLM untuk tahun mendatang adalah... Soal 38 Nilai angsuran PPh Pasal 25 KLM untuk tahun mendatang adalah... Rp 4.404.168,00 Rp 4.310.417,00 Rp 3.154.168,00 Rp 3.060.417,00

A Pembahasan 38 PPh Terutang 65.300.000 Kredit Pajak Selain PPh Pasal 25 (12.450.000) Angsuran PPh Pasal 25 per Tahun 52.850.000 Angsuran PPh Pasal 25 per Bulan 4.404.168 A

Soal 39 Apabila Rp 100.000.000,00 dari Penghasilan Usaha bersifat tidak teratur, nilai angsuran PPh Pasal 25 KLM untuk tahun mendatang adalah... Rp 2.827.083,00 Rp 2.320.833,00 Rp 1.577.083,00 Rp 810.833,00

B Pembahasan 39 Penghasilan Netto 305.500.000 PTKP (24.300.000) PKP 281.200.000 PPh Terutang 40.300.000 Kredit Pajak Selain PPh Pasal 25 (12.450.000) Angsuran PPh Pasal 25 per Tahun 27.850.000 Angsuran PPh Pasal 25 per Bulan 4.404.168 B

WP PQR tinggal bersama anggota keluarga berikut. Soal 40 WP PQR tinggal bersama anggota keluarga berikut. Nama Tanggal Lahir Keterangan UVW 15 Januari 1976 Istri, Ibu Rumah Tangga DEF 10 Mei 1999 Anak Kandung IJK 5 Juni 2001 NOP 1 Juli 2013 Anak Angkat STU 10 Oktober 1956 Ibu Mertua, Pensiunan PNS

Di tahun 2013, nilai PTKP yang berhak diperoleh PQR adalah... Soal 40 Di tahun 2013, nilai PTKP yang berhak diperoleh PQR adalah... Rp 26.325.000,00 Rp 28.350.000,00 Rp 30.375.000,00 Rp 32.400.000,00

Pembahasan 40 WP menanggung DEF dan IJK, berstatus (K/ 2). PTKP senilai Rp 30.375.000,00. C

Esai 1 Kemukakan bagaimana kriteria natura yang akan diperhitungkan sebagai penambah penghasilan bagi penerima? Bagaimana pula kriteria natura yang bersifat dapat dikurangkan oleh pemberi kerja, berikut perlakuannya bagi penerima?

Pembahasan Esai 1 Natura yang bersifat taxable bagi penerima meliputi natura yang diberikan oleh pemberi kerja berstatus Bukan WP, WP yang dikenakan pajak Final, serta WP dengan deemed profit. Natura yang bersifat deductible bagi pemberi kerja akan bersifat non taxable bagi penerima, meliputi natura berikut.

Pembahasan Esai 1 Berbentuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil. Diberikan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskan, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal.

Esai 2 XYZ merupakan guru sekolah swasta yang selama tahun 2013 menerima penghasilan dari berbagai sumber sebagai berikut. XYZ menikah di bulan Januari 2013 serta tinggal bersama ibu kandung dan anak tirinya. Tentukan PKP dan PPh yang ditetapkan atas XYZ!

Esai 2

Pembahasan Esai 2 Keterangan : * WP hanya menanggung Ibu Kandung, sebab baru menikah per Januari 2013

Esai 3 AAA memiliki usaha perdagangan alat elektronik, mengajar sebagai dosen tetap di universitas negeri setempat, sekaligus sebagai dosen lepas di akademi teknik setempat. Sebagai dosen tetap, AAA memperoleh gaji per bulan Rp 5.500.000,00. Universitas mengikuti program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Iuran ditanggung oleh universitas sebesar 0,50% dan 0,30%, serta ditanggung dosen sebesar 0,40% dan 0,20%. Universitas menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,70%, sedangkan dosen sendiri sebesar 2,00%. Untuk program pensiun, universitas menanggung iuran per bulan sebesar Rp 150.000,00, sedangkan dosen sendiri sebesar Rp 75.000,00.

Esai 3 BBB, istrinya, bekerja sebagai pegawai tetap perusahaan swasta. AAA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan AAA dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut: BBB (Istri), lahir 14 Februari 1985. CCC (Anak Kandung), lahir tanggal 3 Juli 2009. DDD (Anak Kandung), lahir tanggal 5 Maret 2013. EEE (Adik Ipar), lahir tanggal 24 Mei 1991. Berikut merupakan laporan laba rugi usaha AAA.

Esai 3

Esai 3

Esai 3 Komponen Biaya Lain telah dibebankan sesuai ketentuan fiskal. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2013 AAA juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Dividen sebesar Rp 50.000.000,00 yang diterima atas saham yang dimiliki pada suatu perusahaan dengan kepemilikan sebesar 30%. Honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 5.000.000,00. (Dipotong pajak final karena bersumber dari APBN)

Esai 3 Honor dosen lepas yang diterima sepanjang tahun sebesar Rp 15.000.000, sebelum dipotong Pajak Penghasilan. BBB memperoleh penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 dan membayarkan iuran JHT Rp 100.000,00 per bulan. Di samping itu, BBB memperoleh pula penghasilan royalti penulisan buku senilai Rp 45.000.000,00. Penghasilan dari sewa tanah yang dimiliki oleh AAA Rp 100.000.000,00. Penjualan termasuk tender dari Pemda untuk pengadaan alat elektronik sebesar Rp 250.000.000,00 dengan laba sebesar Rp 100.000.000,00. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun mendatang.

Esai 3 Setiap pihak yang terkait dengan penghasilan AAA sekeluarga telah melaksanakan kewajiban pemotongan PPh. Hitunglah PPh Kurang (Lebih) Bayar AAA di tahun 2013 dan angsuran PPh Pasal 25 bagi tahun 2014!

Pembahasan Esai 3 Penghitungan PPh Pasal 21 AAA

Pembahasan Esai 3 Penghitungan PPh Pasal 21 BBB

Pembahasan Esai 3 Penghitungan Laba Usaha

Pembahasan Esai 3 Penghitungan Laba Usaha

Pembahasan Esai 3 Penghitungan Laba Usaha

Pembahasan Esai 3 Penghitungan PKP dan PPh Terutang

Pembahasan Esai 3 Penghitungan PKP dan PPh Terutang

Pembahasan Esai 3 Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Terima Kasih