Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi melalui PENERAPAN PPK-BLU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Advertisements

Oleh : Ramatun Anggraini Kiemas, MSc.
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
PERAN JAKSTRANAS DALAM RENSTRA BATAN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Pengantar Agroindustri Nafi Ananda Utama.
ARAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014

Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS
REKTOR WRS AKADEMIK FAK/SEK WRS SUMBERDAYA SPM SPI WRLM / Ka. LPPM
Pokja. Program ini dimaksudkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan minimal masyarakat maupun stake holders dalam rangka meningkatkan kepercayaan.
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
PENGADAAN BAHAN BAKU Sebelum suatu usaha industri pertanian menginvestasi modal untuk mendirikan pabrik, kegiatan pengadaan bahan baku harus dipelajari.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
OLEH: Fitria Dina Riana, SP, MP
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Analisis Dampak Lalu Lintas
SYSTEM INDUSTRI PERTANIAN Prof.Dr.Ir. Budi Rahardjo, M.Sc. Dr.Ir. Saiful Rochdyanto, MS. Ir. Tri Purwadi, M.Eng. Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi.
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Manajemen Operasional
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
Revitalisasi KELOMPOK PENGKAJI Disampaikan pada :
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Kondisi 11 November 2016 Jakarta, 1 JABATAN KOSONG PELAKSANA TUGAS
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
MATERI KULIAH PASCA UTS Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
DASAR AGRONOMI.
Modul XIII. INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELLING (ISM) 13.1 ISM
BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sekretariat Jenderal (Setjen)
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
Kebijakan Perikanan Budidaya
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
B. Kebijakan dan Program Kerja
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Maria Lusia Hutagalung D1B011024
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI - BPPT
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 24 Desember 2009
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
PUSAT INOVASI STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
1 Oleh : Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS. Disampaikan pada : Program Pasca Sarjana Managemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB IPB) 12 Agustus.
MEMBANGUN USAHA AGRIBISNIS
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Bidang UNGGULAN, TEMA dan TOPIK PENELITIAN UNPAS
Transcript presentasi:

Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi melalui PENERAPAN PPK-BLU Oleh : Y. Sumaryanto Martosudarmo Kepala BPPT Enjiniring 28 Februari 2007

Studi Kasus : BPPT ENJINIRING

Pelaksanaan tugas pokok Pengoptimalan sumberdaya PELAYANAN JASA TEKNOLOGI BPPT : Pelaksanaan tugas pokok Pengoptimalan sumberdaya Penumbuhkembangan kemitraan Peningkatan kreativitas dan inovasi

Perwujudan dari Kebijakan Satu Pintu (one gate policy) LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BPPT ENJINIRING Perwujudan dari Kebijakan Satu Pintu (one gate policy) di BPPT, mengingat : Beragamnya produk / hasil kegiatan Perlu kegiatan pemasaran/sosialisasi produk/hasil kegiatan dan layanan yang terpadu Perlu peningkatan intensitas komunikasi dengan pemakai teknologi Perlu diterapkannya pola pengelolaan keuangan yang lebih leluasa dalam pelayanan teknologi

STRUKTUR ORGANISASI BPPT ENJINIRING DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI K E P A L A PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM AGROINDUSTRI dan BIOTEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, dan MATERIAL INDUSTRI RANCANG BANGUN dan REKAYASA SEKRETARIAT UTAMA PUS. PENGKAJIAN KEBIJKN INOVASI KEBIJAKAN DIFUSI PENINGKATAN DAYA SAING PUS. AUDIT PUS. TEKNOLOGI INVENTARISASI SUMBER DAYA ALAM MINERAL PUS.TEK. SUMBER DAYA LAHAN, WIL. & MITIGASI BENCANA LINGKUNGAN PUSAT PROD. PERTANIAN BIOINDUSTRI PUSAT TEKNOLOGI FARMASI & MEDIKA INFORMASI dan KOMUNIKASI ENERGI KONVERSI dan KONSERVASI MATERIAL PROSES MANUFAKTUR PERTAHANAN dan KEAMANAN PUS.TEK. INDS. TRANSPORTASI dan SISTEM BIRO PERENCANAAN MANUSIA dan ORGANISASI KEUANGAN BIRO UMUM dan HUBUNGAN MASYARAKAT I N S P E K T O R A T PEMBINAAN, PENDIDIKAN dan PELATIHAN PUSAT DATA, INFORMASI STANDARISASI

STRUKTUR ORGANISASI BPPT Enjiniring KEPALA BIDANG MANAJEMEN PEMASARAN Ir. YBS Sananugraha, KONTRAK & LITIGASI Rubi Rubini, SH PROYEK Ir Wendranirsa, M.Sc KEUANGAN SUBBIDANG PERENCANAAN Ir. Aris Darmansyah, M.Eng PEMASYARAKATAN Ir. Nizam Ghazali, PENERIMAAN Mulyono, SE VERIFIKASI Drs. Tri Wahono Kelompok Jabatan Fungsional PEMBIAYAAN dan PELAPORAN Setyosuko, SE PELAYANAN JASA Najmi Abbas, SE PEMATANGAN USAHA Drs Adim Hadi MONITORING dan EVALUASI Ir. Benny Prasetyo KONTRAK LITIGASI Dra, M.Sc. SUBBAGIAN TATA USAHA SDM : 25 orang (2 S3, 14 S2, 7 S1, 2 S0)

JENIS PELAYANAN JASA TEKNOLOGI DI BPPT Mesin EFI Pengembangan Bibit Unggul Pengembangan Pupuk SRF Pengembangan Obat Herbal Pengembangan WISE 8 Desain PKS Uji coba di BTMP Biodiesel Mesin Lensa RPM Tinggi PLT Ombak Jasa penelitian Jasa pengkajian & penerapan Jasa konsultasi ilmu pengetahuan dan teknologi ( iptek) Jasa pengembangan Jasa rancang bangun dan rekayasa teknologi Jasa pengujian dan kalibrasi Jasa manajemen Jasa pengembangan SDM Jasa pelatihan Jasa audit teknologi Jasa penggunaan sarana dan prasarana.

POSISI BPPT ENJINIRING SAAT INI 22 Pusat Teknologi, 17 UPT/Balai Didukung oleh SDM BPPT sebanyak 2592 orang, dengan komposisi : - S3 = 251 orang - S2 = 881 orang - S1 = 877 orang - <S1 = 583 orang

BADAN LAYANAN UMUM (PP No. 23 Tahun 2005)

Badan Layanan Umum (B L U ) PP No. 23 Tahun 2005 Instansi pemerintah Pelayanan kepada masyarakat Penyediaan barang dan/atau jasa Tidak mengutamakan mencari keuntungan Prinsip efisiensi dan produktivitas

Pola Pengelolaan Keuangan BLU PPK BLU Pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya Keleluasaan praktek bisnis yang sehat Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa

Syarat penerapan PPK BLU: Merupakan Unit Satuan Kerja Persyaratan Substansif Persyaratan Teknis Persyaratan Administratif

Syarat Substantif : Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu Pengelolaan dana khusus

Syarat Teknis : Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan melalui BLU Kinerja keuangan sehat

Syarat Administratif : Kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat Pola tata kelola Rencana strategis bisnis Laporan keuangan pokok Standar pelayanan minimum Laporan audit terakhir Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

Badan Layanan Umum : Pendapatan dapat dikelola langsung Pengelolaan berdasarkan praktek bisnis yang sehat Bisa berhutang atau memberikan piutang Personil bisa non-PNS

SASARAN / TARGET BPPT Enjiniring : Pencapaian pendapatan Pelayanan Jasa Teknologi tahun 2007 sebesar Rp. 35 miliar, tahun 2009 sebesar Rp. 55 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp. 101 miliar.

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU di BPPT Enjiniring akan dapat : Meningkatkan pelayanan kepada publik Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan secara transparan dan ter-audit Mengoptimalkan sumberdaya BPPT Meningkatkan diseminasi pelayanan dan produk BPPT

TERIMA KASIH