EKSTERN KOORDINASI INTERN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta.
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Ketetapan Fiktif Negatif
TUGAS DAN WEWENANG JAM DATUN.
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
SELAMAT DATANG DI DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN R I (REFRESHER COURSE) BAGI PEJABAT ESELON III/KAJARI farchan s. m.
KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK
SELAMAT DATANG.
ETIKA PROFESI JAKSA.
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
GUGATAN TATA USAHA NEGARA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
PENCARI KEADILAN v. WALIKOTA YOGYAKARTA
ACARA BIASA.
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
PRAPERADILAN DAN KONEKSITAS
Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.
KERUGIAN NEGARA VS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA dan TENAGA KESEHATAN DI ERA JKN-BPJS
KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Assalamualaikum wr. wb..
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.
Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi I
Hukum Pembuktian Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Pembuktian
VISUM et REPERTUM.
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
RANCANGAN PERKA KEPALA BKN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Alasan mengajukan gugatan
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV
Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASPEK ETIK & HUKUM TERKAIT DG MANAJEMEN PELAYANAN & ASUHAN KEPERAWATAN
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
PERADILAN Tata Usaha Negara
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA, 27 Agustus 2018
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
ASPEK HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

EKSTERN KOORDINASI INTERN

Pola hubungan kerjasama antara JAM DATUN dengan JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS. Kepja Nomor : Kep – 052/JA/5/1996 tentang Pola Hubungan kerja antar satuan kerja Jam Datun dengan Satuan Kerja Jam Bin, Jam Intel, Jam Pidum, dan Jam Pidsus.

Jam Datun menangani perkara gugatan perdata atau TUN terhadap Kejaksaa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JAM Bin Dg Jam Bin Dg Jam Intel Jam Intel menangani perkara gugatan perdata atau TUN terhadap Kejaksaa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JAM Intel Jam Intel melakukan pul data tentang keadaan Tergugat, alamat, asset, ahli waris dll. Jam Intel melakukan pengamanan sidang perdata dan TUn yang menarik perhatian masyarakat. Jam Intel memberitahukan kepada Jam Datun sehubungan tindakan penyelidikan terhadap pejabat instansi pemerintah/BUMN/BUMD—Jam Datun tolak SKK

Dg Jam Pidum Dg Jam Pidsus Sehubungan dengan SP3 perkara pidum yang menimbulkan kerugian negara. Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh negara dalam tindak pidana umum Sehubungan dengan putusan bebas, lepas dari tunutan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Dg Jam Pidum Dg Jam Pidsus Sehubungan dengan kasus pidsus yang ditangani – Jam Datun tolak SKK Sehubungan dengan pelaksanaan pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971. Sehubungan dengan penangan perkara/kasus yang sama– diutamakan instrumen hukum pidana