BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENGHITUNGAN PER ASPEK DALAM SKP
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI KEGIATAN TUGAS JABATAN
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TATA CARA PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
TATA CARA PENGISIAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Disampaikan pada acara
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS ( PENGGANTI DP3)
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
SASARAN KERJA PEGAWAI.
TATA CARA PENGISIAN PERILAKU KERJA PEGAWAI
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KISI-KISI TPP DAN PENGUKURAN KINERJA.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Tata Cara Pengisian Penilaian Pretasi Kerja (PPK) PNS (Pengganti DP3)
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
EVALUASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
EVALUASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 & Perka BKN No 1 Tahun 2013)
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
1.UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian.
Transcript presentasi:

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PERSIAPAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2011 TERKAIT PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Disampaikan dalam rakor kepegawaian, Bandung 14 s/d 16 Mei 2013 . BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 2013 1

LANDASAN PENYUSUNAN SKP LINGKUP BKIPM 1 LANDASAN PENYUSUNAN SKP LINGKUP BKIPM 1. PP NOMOR 46 TAHUN 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 3. Permen KP Nomor : PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP 4. Permen KP Nomor ; Per.25/PER/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPM 5. Permen KP Nomor PER.15/MEN/2012 Tentang Renstra KKP 6. Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.118/BKIPM/2011 tentang Rencana Strategis BKIPM 7. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKIPM Tahun 2013 8. Penetapan Kinerja BKIPM Tahun 2013

STRUKUTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BKIPM PERMEN KP NOMOR 15/MEN/2010 TUGAS DAN FUNGSI BKIPM Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

FUNGSI BKIPM Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamananan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi : Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; Pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Back

BAGAN ORGANISASI BADAN KARANTINA IKAN , PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEPALA BADAN R. Narmoko Prasmadji, SH, M.MA NIP. 19560531 198211 1 001 SEKRETARIS BADAN Ir. Agus Priyono, M.Si NIP. 19590702 198603 1 005 BAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM & ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM BAGIAN INFORMASI DAN KEHUMASAN SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN SARANA & PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI SUBBAGIAN KERJASAMA SUBBAGIAN JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN SUBBAGIAN HUMAS DAN LAYANAN PENGADUAN KEPALA PUSAT KARANTINA IKAN Ir. Muh. Ridwan, M.M, M.P NIP. 19630306 198603 1 004 KEPALA PUSAT SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Dr. Ir. Nazory Djazuli, M.Sc NIP. 19560813 198003 1 003 KEPALA PUSAT MANAJEMEN MUTU Dra. Budi Susilowati, M.Si NIP. 19580505 198503 2 002 SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU BIDANG TATA OPERASIONAL BIDANG PENGELOLAAN INSTALASI DAN LABORATORIUM BIDANG SISTEM PERKARANTINAAN BIDANG INSPEKSI DAN VERIFIKASI BIDANG AKREDITASI DAN MONITORING BIDANG HARMONISASI DAN PENANGANAN KASUS BIDANG MM PRODUKSI BIDANG MM LAB DAN LEMBAGA INSPEKSI BIDANG BIMBINGAN TEKNIS SUBBIDANG PELAYANAN OPERASIONAL SUBBIDNG TATA LAKSANA INSTALASI SUBBIDANG PENGKAJIAN SISTEM SUBBIDANG INSPEKSI SUBBIDANG AKREDITASI SUBBIDANG HARMONISASI SUBBIDANG MM PRA-PANEN SUBBIDANG MM LABORATORIUM SUBBIDANG BIMTEK PRODUKSI SUBBIDANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN SUBBIDANG TATA LAKSANA LABORATORIUM SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO SUBBIDANG VERIFIKASI & TINDAK LANJUT SUBBIDANG MONITORING SUBBIDANG PENANGANAN KASUS SUBBIDANG MM PASCA PANEN SUBBIDANG MM LEMBAGA INSPEKSI SUBBIDANG BIMTEK LAB DAN LEMBAGA INSPEKSI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 5

TUGAS DAN FUNGSI UPT KIPM PERMEN KP NOMOR 25/MEN/2011 Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK ke/di/keluar wilayah Negara RI; Melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu

FUNGSI UPT KIPM UPT KIPM MENYELENGGARAKAN FUNGSI : Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara RI; Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara RI yang dipersyaratkan Negara tujuan; Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK; pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan; Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan; Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

….Lanjutan Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan; Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan; penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional; pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK; pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SEBARAN UPT BKIPM Lokasi UPT BKIPM (JUMLAH 47 UPT)

Sebaran Pegawai BKIPM NO UNIT KERJA TEKNIS NON JML 1 2 3 4 5 BKIPM Sekretariat Badan 30 43 73 Pusat Karantina Ikan 8 38 Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP 23 11 34 Pusat Manajemen Mutu 26 27 6 Balai Besar KI Soekarno - Hatta 44 25 69 7 Balai Besar KI Hasanuddin - Makassar 56 15 71 Balai KI Kelas I Polonia - Medan 9 32 Balai KI Kelas I SMB II Palembang 24 10 Balai KI Kelas I Juanda - Surabaya 52 13 65 Balai KI Kelas I Ngurah Rai - Denpasar 35 14 49 12 Balai KI Kelas I Selaparang - Mataram 42 Balai KI Kelas I Sepinggan - Balikpapan 48 Balai KI Kelas I Sentani - Jayapura 36

1 2 3 4 5 15 Balai KI Kelas II Sam Ratulangi - Manado 23 12 35 16 Balai KI Kelas II Tanjung Priok 30 8 38 17 Balai KI Kelas II Syamsuddin Noor 33 41 18 Balai KI Kelas II Tj. Emas - Semarang 36 11 47 19 Balai KI Kelas II Tanjung Perak - Surabaya 7 40 20 Balai Uji Standar Karantina Ikan 49 21 SKI Kelas I SSK II Pekanbaru 29 34 22 SKI Kelas I Minangkabau - Padang 24 SKI Kelas I Supadio - Pontianak 10 SKI Kelas I Wolter Monginsidi Kendari 26 31 25 SKI Kelas I Sultan Thaha - Jambi SKI Kelas I El Tari - Kupang 6 28 27 SKI Kelas I Mutiara - Palu SKI Kelas I Panjang - Lampung SKI Kelas I Fatmawati - Bengkulu SKI Kelas I Sultan Iskandar Muda SKI Kelas I Djalaludin Gorontalo 32 SKI Kelas I Depati Amir, Pangkal Pinang

1 2 3 4 5 33 SKI Kelas I Adi Sucipto - Yogyakarta 16 12 28 34 SKI Kelas I Tjilik Riwut Palangkaraya 19 35 SKI Kelas I Pattimura - Ambon 21 6 27 36 SKI Kelas I Babullah - Ternate 18 7 25 37 SKI Kelas I Hang Nadim, Batam 15 17 38 SKI Kelas II Merak, Banten 13 39 SKI Kelas II Mamuju 20 40 SKI Kelas II Belawan, Medan 14 41 SKI Kelas II Entikong 22 42 SKI Kelas II Juata Tarakan 43 SKI Kelas II Tanjung Pinang 44 SKI Kelas II Mopah - Merauke 23 45 SKI Kelas II Jeffman - Sorong 26 46 SKI Kelas II Cirebon 9 30 47 SKI Kelas II Teluk Nibung 48 SKI Kelas II Luwuk Banggai 24 49 SKI Kelas II Bau - Bau, Buton 50 SKI Kelas II Tahuna 51 SKI Kelas II M. Salahuddin - Bima   JUMLAH 1248 418 1.669

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MISI MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKATKAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT VISI

GRAND STRATEGY PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN The Blue Revolution Policies Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional

RENCANA STRATEGIS BKIPM Visi :“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya” Misi : Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya Tujuan : Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistim jaminan kesehatan serta sistim jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan Sasaran : Meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistim jaminan kesehatan serta sistim jaminan mutu dan keamanan hasiLalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistim jaminan kesehatan serta sistim jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan

GRAND STRATEGY PEMBANGUNAN KIPM The Blue Revolution Policies Pengembangan system sertifkasi HACCP Pengembangan penerbitan HC sistem IPI Pengembangan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir Penerapan Online sistem pelayanan sertifikasi Pengendalian hama penyakit ikan karantina melalui penerapan in line inspection

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KIPM Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan PROGRAM Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan PENEMBANGAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM

Indikator Kinerja Utama Pembangunan KIPM Pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Meningkatnya prosentase media pembawa yang memenuhi sistim jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area Puskari Pusat MM Sekretariat Badan UPT BKIPM Outcome Kelancaran Pemasaran (Eksport) (Time of Delivery) Kepercayaan (Pemerintah/Konsumen) Pasar (Trust) (Minimal Inspeksi/uji di port entry dan Citra (Branding)) Peningkatan Daya Saing Volume/Nilai Eksport meningkat Kelestarian sumberdaya kelautan Pusat SM Pusat MM Sekretariat Badan UPT BKIPM LPPMHP (dekonsentrasi) Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra ≤ 10 kasus Meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor Pusat SM Pusat MM Sekretariat Badan UPT BKIPM LPPMHP (dekonsentrasi)

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

CAPAIAN KINERJA UTAMA BKIPM TAHUN 2012 Sasaran Startegis : Meningkatnya jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan No. Indikator Kinerja Utama Target 2012 Realisasi 2012 Capaian (%) 1 Persentase media pembawa hama dan penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas penyakit ikan karantina dan Hama Penyakit Ikan yang dipersyaratkan 94 % 98,48 % 104,77 2 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra *) ≤ 10 100 3 Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu ( sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor 1,105 Sertifikat 1,145 Sertifikat 103,62

PENETAPAN KINERJA BADAN KIPM TAHUN 2013 No Indikator Kinerja Utama Target Tahun 2013 1 Prosentase media pembawa yang memenuhi sistim jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area 96 % 2 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra ≤ 10 3 Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu ( sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor 1,115 Sertifikat

RKT SEKRETARIAT BADAN TAHUN 2013 -1 -2 -3 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan BKIPM Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat 3 Dok Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan dan fasilitasi produk hukum ketatalaksanaan Jumlah sistim pelayanan informasi dan kehumasan dilingkungan BKIPM Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan BKIPM Prosentase media pembawa yang memenuhi sistim jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor, impor dan antar area di wilayah kerjanya 96% Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi 46 Metoda  

RKT PUSAT KARANTINA IKAN TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2013 -1 -2 -3 Meningkatnya implementasi kebijakan operasional perkarantinaan ikan Jumlah SOP yang diimplementasikan pada UPT BKIPM 88 SOP Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi 2 IKIS, 5 Lab

RKT PUSAT SERTIFIKASI MUTU TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2013 -1 -2 -3 Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP 520 UPI, 1115 sertifkat Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi 20 Lokasi 5 Lab 6 Jenis uji  

RKT PUSAT MANAJEMEN MUTU TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2013 -1 -2 -3 Meningkatnya jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jumlah pusat dan lokal otoritas kompeten (unit kerja) yang menerapkan sistem manajemen mutu produksi (pra panen dan pasca panen) 24 Unit kerja Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu 31 Lembaga Inspeksi, 23 Lab

PERSIAPAN IMPLEMENTASI PENYUSUNAN SKP LINGKUP BKIPM Menyelenggarakan Apresiasi PP 46/2011 pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2012 yang diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja lingkup BKIPM Sosialisasi penyusunan SKP kepada para koordinator Jabatan fungsional pada tanggal 10 s/d 13 Oktober 2012 Sosialisasi penyusunan SKP ke beberapa unit kerja lingkup BKIPM

a. Kegiatan Tugas Jabatan UNSUR-UNSUR SKP a. Kegiatan Tugas Jabatan Tugas Jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi serta mengacu pada RKT unit kerja masing-masing b. Angka Kredit Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya.

No Tugas Tambahan Nilai c. Target Setiap pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya (kalau ada pembiayaan). d.Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan akan ditetapkan sebagai tugas tambahan dan/atau kreatifitas dalam pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan. No Tugas Tambahan Nilai 1 1 s/d 3 2 4 s/d 6 3 7 dst…

No Kreatifitas Nilai 1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang di ttd kepala Unit Kerja Setingkat eselon II 3 2 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang di ttd kepala Unit Kerja Setingkat PPK 6 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden 12 CONTOH BEBERAPA HASIL SIMULASI PENYUSUNAN SKP :

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. PEJABAT PENILAI NO I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama Dr.Ir.Agus Priyono, M.Si. Sugiman, APi.,M.Si. 2 NIP 19590702198603 1 005 196203251986031001 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Madya Tk I/IV d Pembina Tk I/IV b 4 Jabatan Sekretaris Badan KIPM Kabag Kep. Hukum dan Organisasi 5 Unit Kerja Sekretariat BKIPM Sekretariat Badan, BKIPM III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK TARGET KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA Menyusun dan menetapkan POK Bagian Kep. Hk. dan Org.   Dok 100 Bln Melaksanakan Baperjakat Lap Melaksanakan kegiatan pemrosesan kenaikan pangkat Membuat rekapitulasi data kehadiran pegawai 12 Melaksanakan penilaian angka kredit 6 Melaksanakan Kegiatan Bintek dan assistensi penyususnan DUPAK 7 Melaksanakan Kegiatan temu Koordinasi Jabatan fungsional 8 Melakukan efaluasi ABK Unit Kerja lingkup BKIPM 80 9 Menyiapkan draft rancangan peraturan perundangan 10 Melaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik Penerapan Peraturan Perundang-undangan 11 Melakukan sosialisasi kepegawaian, hukum dan organisasi 15 Melaksanakan Rapat Koordinasi dan evaluasi Bagian Kep. Hk. & Org. Jakarta, 2 Januari 2013 Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama Riwut Eko Trismiyarto, S.St.Pi Rini Tajuddin 2 NIP 19800918 200312 1 001 19800617 200502 2 001 3 Pangkat/Gol Ruang Penata / III.c Pengatur Muda Tk.I/II.b 4 Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Analis Kepegawaian 5 Unit Kerja Stasiun KIPM Kelas II Tarakan III. KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT/SATUAN KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA Tugas Utama:   Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat PNS lingkup Stasiun KIPM Kelas II Tarakan 10 berkas 100 12 - Menyiapkan bahan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) PNS dilingkup SKIPM Kelas II Tarakan 14 Melakukan Rekapitulasi Absensi Pegawai di Lingkup SKIPM Kelas II Tarakan Menyiapkan bahan permohonan cuti pegawai dilingkup SKIPM Kelas II Tarakan 26 Menyiapkan bahan usulan uang makan dan gaji PNS ke KPPN 72 6 Menyiapkan usulan pembuatan Karis, Karsu dan Askes Pegawai di lingkup SKIPM Kelas II Tarakan 7 Melaksanakan /mencatat surat masuk dan keluar pada buku agenda dan membuat lembar disposisi pada surat masuk 1500 surat 8 Melaksanakan Pengetikan tata naskah dinas 500 9 Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian Total angka kredit Pejabat Penilai

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama Dede Rosmana, A.Pi. M,Si NO I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama Dede Rosmana, A.Pi. M,Si Muhamad Muklis, A.Md   2 NIP 19680810 199303 1 004 19790216 200901 1 003 3 Pangkat/Gol Ruang Penata Tk.I III/d Pengatur / II c 4 Jabatan Kepala Subbag Fungsional Prakom Terampil Pelaksana 5 Unit Kerja Sekretariat BKIPM III. KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT/SATUAN JAM KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA Tugas Utama: Membuat Laporan Operasi Komputer 0.013 0.078 6 Laporan 39 100 12 - Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer 0.048 2.304 48 Dokumen 144 Membuat hasil laporan perekaman data 0.053 0.636 159 Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer / sistem jaringan komputer 0.004 0.120 30 Peralatan Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan jaringan komputer 0.006 0.072 Kerusakan 18 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer 0.084 14 7 Melakukan perekaman data tanpa validasi 0.001 0.050 50 1000 Karakter 8 Melakukan perekaman data dengan validasi 9 Melakukan verifikasi perekaman data 0.012 10 Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer /Perangkat lunak sistim jaringan kopmputer 0.5 4.000 1500 11 Melakukan uji coba sistem operasi komputer 0.126 1.008 sistim Operasi Komputer 378 Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer 0.125 1.000 375 13 Membuat dokumentasi pengelolaan komputer 0.264 0.792 792 Total angka kredit 10.204 3453 Jakarta,02 Januari 2013 Pejabat Penilai 1250 jam PNS Yang Dinilai Pelaksana 0,004

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL N0 I. PEJABAT PENILAI NO   N0 I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama Sarbini, A.Pi Akhiruddin, S.Pi 2 NIP 19740924 200312 1006 19811020 200912 1 001 3 Pangkat/Gol Ruang Penata/III C Penata Muda / III a 4 Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha PHPI Ahli 5 Unit Kerja Stasiun KIPM Kelas II Mamuju III. KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT TARGET KUANT/ OUTPUT/SATUAN JAM KUAL/ MUTU WAKTU BIAYA Tugas Utama: Melakukan perkembangan HPI / HPIK tingkat lapangan 0.020 4.800 240 Laporan 60 100 12 - Melakukan pengambilan sampel ( contoh ) untuk pemeriksaan HPI /HPIK 0.010 480 Pemeriksaan 30 Memeriksa penyakit ikan golongan ( parasit ) dengan cara mikroskopik / morfolosis Pemeriksa penyakit ikan golongan ( parasit ) dengan cara konvensional 0.960 48 Melakukan uji profisiensi 0.040 0.080 40 6 Melakukan pemantauan daerah sebar HPI / HPIK 0.120 7 Menyusun / memuktahiran dokumen sistem manajemen mutu laboratorium 20 Total angka kredit 15.600 270 Mamuju, 02 Januari 2013 Pejabat Penilai PNS Yang Dinilai

SIMULASI PENIALAIAN PRESTASI KERJA PNS Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai Nilai Prestasi Kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut : 91 – ke atas : sangat baik 76 – 90 : baik 61 – 75 : cukup 51 – 60 : kurang 50 ke bawah : buruk

ASPEK PENILAIAN Aspek penilaian SKP : kuantitas, kualitas, waktu, biaya dengan bobot 60 % Aspek penilaian perilaku kerja : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, kepemimpinan ( khusus pej. Struktural) dengan bobot 40 %

Rumus Penilaian Capaian SKP : a. Aspek Kuantitas :  Penilaian SKP (kuan) = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output RO TO

 Penilaian SKP (kual) = X 100 b. Aspek Kualitas :  Penilaian SKP (kual) = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kuallitas RK TK

KRITERIA PENILAIAN ASPEK KUALITAS KRITERIA NILAI KETEANGAN 91-100 Hasil kerja sempurna, tdk ada kesalahan, tdk ada refisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dll. 76 - 90 Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tdk ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standard yang telah ditentukan dll 61 - 75 Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tdk ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tdk cukup memenuhi tandar yang telah ditentukan dll 51 - 60 Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, refisi, pelayanan tdk cukup memenui standar yang telah ditentukan dll 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai kesalahan lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang telah ditentukan dll

c. Aspek Waktu : NT.TW – RW TW  Penilaian SKP (Waktu) = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang = 1,76 TW = Target Waktu RW = Realisasi Waktu NT.TW – RW TW

d. Aspek Biaya : NT.TB – RB TB  Penilaian SKP (Biaya) = X 100 Ket : NT = Nilai Tertimbang = 1,76 TB = Target Biaya RB = Realisasi Biaya NT.TB – RB TB

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Untuk mempermudah monev capaian SKP dan perilaku kerja PNS yang dinilai pejabat penilai akan menggunakan Form catatan perilaku kerja staf masing-masing Nama : NIP : NO Tanggal Uraian Nama/NIP dan Paraf Pej Penilai 1 2 3 4

DAFTAR UNIT KERJA LINGKUP BKIPM YANG SUDAH MENYERAHKAN HASIL SIMULASI PENYUSUNAN SKP KE SEKRETARIAT BKIPM NO UNIT KERJA KET. 1 Pusat Karantina Ikan sudah 2 Pusat Sertifikasi Mutu dan KHP   3 Pusat Manajemen Mutu 4 Balai Besar KIPM Jakarta I 5 Balai Besar KIPM Makassar 6 Balai KIPM Kelas I Medan I 7 Balai KIPM Kelas I Surabaya I 8 Balai KIPM Kelas I Denpasar 9 Balai KIPM Kelas I Balikpapan 10 Balai KIPM Kelas I Jayapura

11 Balai KIPM Kelas I Jakarta II   12 Balai KIPM Kelas I Surabaya II sudah 13 Balai KIPM Kelas II Mataram 14 Balai KIPM Kelas II Manado 15 Balai KIPM Kelas II Palembang 16 Balai KIPM Kelas II Banjarmasin 17 Balai KIPM Kelas II Semarang 18 Balai Uji Standar KIPM Sudah 19 Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru 20 Stasiun KIPM Kelas I Padang 21 Stasiun KIPM Kelas I Pontianak 22 Stasiun KIPM Kelas I Kendari 23 Stasiun KIPM Kelas I Jambi 24 Stasiun KIPM Kelas I Kupang 25 Stasiun KIPM Kelas I Palu

26 Stasiun KIPM Kelas I Lampung sudah 27 Stasiun KIPM Kelas I Aceh 28 Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Sudah 29 Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang 30 Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta 31 Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya 32 Stasiun KIPM Kelas I Ambon   33 Stasiun KIPM Kelas I Ternate 34 Stasiun KIPM Kelas I Batam 35 Stasiun KIPM Kelas I Medan II 36 Stasiun KIPM Kelas I Entikong 37 Stasiun KIPM Kelas II Merak 38 Stasiun KIPM Kelas II Mamuju 39 Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu 40 Stasiun KIPM Kelas II Tarakan

41 Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang sudah 42 Stasiun KIPM Kelas II Merauke 43 Stasiun KIPM Kelas II Sorong 44 Stasiun KIPM Kelas II Cirebon 45 Stasiun KIPM Kls II Tanj. Balai Asahan   46 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai 47 Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau 48 Stasiun KIPM Kelas II Tahuna 49 Stasiun KIPM Kelas II Bima 50 Stasiun KIPM Kelas II Bandung

Terima kasih Atas Perhatiannya