APLIKASI PENYUSUNAN LKKL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
laporan keuangan kEmDIKNAS
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA. 2010
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Pengenalan Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
Aplikasi PPAKP MANAJERIAL 2013 |
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
1 Perencanaan Pencairan Dana (Cash Planning/Forecasting) DIREKTORAL JENDERAL PERBENDAHARAAN Rencana hanya akan menjadi suatu niat baik, kecuali rencana.
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
Pengelolaan BMN (………tempat………, ………tanggal………).
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI WTP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Laporan Manajemen SIMKeu Depdiknas.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TAHUN ANGGARAN Merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi. -Aplikasi SAK terdiri dari 4 level yaitu : a.Aplikasi.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS BERBASIS WEB
Telaah Laporan Keuangan
PENINGKATAN KUALITAS LKPP DAN PERANAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
BIRO KEUANGAN SETJEN DEPDIKNAS
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS PENATAUSAHAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Sistem Akuntansi Instansi
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
PENGELOLAAN APBN DAN LK
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
Transcript presentasi:

APLIKASI PENYUSUNAN LKKL PERENCANAAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

APLIKASI TERKAIT APBN DI K/L PERENCANAAN Aplikasi RKAKL PELAKSANAAN Aplikasi DIPA Aplikasi SPM PERTANGGUNGJAWABAN Aplikasi SAI (SAK/ SIMAK-BMN)

RANCANGAN APLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKASANAAN DIPA PERSEDIAAN PERENCANAAN PELAKASANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DIPA PERSEDIAAN RKAKL SPM SIMAK-BMN SAK

PERTANGGUNGJAWABAN K/L LAPORAN MANAJERIAL LAINNYA LAPORAN BMN NERACA

RANCANGAN APLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN Aplikasi Persediaan BMN Pakai Habis BMN tidak pakai habis diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan kepada masyarakat dalam operasi normal satuan kerja Aplikasi SIMAK BMN Aset Tetap Aset Bersejarah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Aset Tidak Berwujud Ekstrakomptabel Aplikasi SAK DIPA/ Estimasi Pendapatan SPM/ SP2D SSBP, SSP, SSBC Aset Lancar Non Persediaan Aset Tetap Dalam Renovasi Aset Lainnya non Aset Tak Berwujud & Aset Tetap yg dihentikan Hutang

MEKANISME PELAPORAN SAI DJKN UAPB UAPA DJPBN UAPPB-E1 UAPPA-E1 opsional opsional KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPB-W UAPPA-W BLU KPKNL UAKPB UAKPA KPPN