1 Drs. H.Abd. Hamid Pulungan, SH. MH (AHP) HT PTA Jambi SOSIALISASI SEMA No. 1 TAHUN 2014 PERLUASAN KETENTUAN PENGIRIMAN E-DOKUMEN UNTUK KELENGKAPAN PERKARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta.
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN
Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Karawang, 23 Juni 2014.
PROSES PIDANA DI TINGKAT KEJAKSAAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.. BADILAG MENGADAKAN LOMBA MEMPERINGATI 25 TAHUN UNDANG-UNDANG NO. 7/1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
4/7/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
UPAYA HUKUM EKSEKUSI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR
BANTUAN HUKUM DI lingkungan PERADILAN AGAMA
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
Best Practice PTP Serdos 2008 Kopertis Wilayah III Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA Jakarta, 14 April 2009.
UPAYA HUKUM.
Perihal Kasasi.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Perdamaian DADING M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn.
ACARA BIASA.
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN NIAGA Teddy Anggoro.
PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.
Lanjutan Asas dalam UU PA & Susunan Hierarki PA
Upaya hukum. Prosedur Banding Pts PTUN Ps 122 Permohonan diajukan dlm t.w 14 hr setlh putusan diberitahukan secara sah Panitera mencatat dlm daftar perkara.
Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
UPAYA HUKUM.
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DI PENGADILAN
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
PERMASALAHAN TEKNIS YUSTISIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
UPAYA HUKUM.
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
(sistim Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama)
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.
Materi 13.
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
Perihal Menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi)
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM.
Kunjungan Pengadilan Pajak
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
UPAYA HUKUM.
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
PRAKTEK GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM.
Peradilan Umum Kelompok 6 : Desmanto Naibaho Lufita Fidinillah
OLEH: PARULIAN P ARITONANG SH LLM MPP
BAGAN TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PHI
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

1 Drs. H.Abd. Hamid Pulungan, SH. MH (AHP) HT PTA Jambi SOSIALISASI SEMA No. 1 TAHUN 2014 PERLUASAN KETENTUAN PENGIRIMAN E-DOKUMEN UNTUK KELENGKAPAN PERKARA KASASI & PK

Masalah Implementasi SEMA No. 14 /2010  Belum semua pengadilan mematuhi SEMA No. 14/2010  Pengiriman e-dokumen menggunakan direktori putusan belum maksimal  Pengadilan Agama tertinggal jauh dengan Pengadilan TUN dan Militer dalam menggunakan Direktori Putusan  Compact Disk (CD) menjadi pilihan media pengiriman favorit, tapi syarat dengan masalah 2

 Tidak bisa dibuka, Tidak ada isinya, dll

 Pada mulanya, pembacaan berkas oleh Hakim Agung dilaksanakan secara bergiliran  Cara tersebut diganti dengan membaca berkas secara bersamaan  Untuk efektifitas dan efesiensi, berkas perkara digandakan secara elektronik KMA No. 119/SK/VII/20103

Perkara Kasasi / PK > dokumen elektronik 1.Dokumen elektronik melalui menu upaya hukum Direktori Putusan 2.Dokumen elektronik merupakan kelengkapan bundel B, apabila tidak ada maka dinyatakan berkas perkara tidak lengkap 3.Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas penyediaan dokumen elektronik 4.Ketua Pengadilan membuat SOP agar dokumen elektronik berjalan dengan baik 5.Pengiriman dokumen hanya lewat Direktori Putusan 6. Meminta soft copy memori & kontra memori dr pihak

Dokumen elektronik Kasasi a.Relaas pemberitahuan putusan banding b.Akta permohonan kasasi c.Tanda terima memori kasasi d. Memori kasasi e. Kontra memori kasasi f. Putusan pengadilan tingkat pertama g. Putusan pengadilan tingkat banding

Dokumenen elektronik PK a.Akta permohonan PK b. Berita acara sumpah bukti baru (novum) c. Memori PK d. Kontra memori PK e. Putusan pengadilan tingkat pertama f. Putusan pengadilan tingkat banding g. Putusan tingkat kasasi 7

8 Halaman admin ADP

FUNGSI PUBLIKASI PUTUSAN 9

Sekian Terima Kasih Jambi, 24 April