PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A
Advertisements

Pemanfaatan BMN.
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PT (PERSEROAN TERBATAS)
Hukum Perjanjian/kontrak
DIKLAT MANAJEMEN PROYEK
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
M A T R I K S Budi Murtiyasa Jur. Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta Juli /08/20141design by budi murtiyasa 2008.
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
HUKUM PERJANJIAN Oleh : YAS.
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
• Pencapaian sasaran kinerja
9/11/20141 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional 9/11/20141 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
SANGGAHAN BANDING.
14/04/2014 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU.
DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SK PEMBERHENTIAN PNS PEJABAT YBW MENETAPKAN Oleh

SUNSET POLICY.
Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Segi Hukum Kartu Kredit
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
Sumber Perikatan Pacta Sunt Servanda PERIKATAN Ps Kongret
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum
Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pemutusan Kontrak K 6 - Hukum Kontrak UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KONTRAK (“CONTRACT”) Arti :
Kontrak Kontrak adalah :
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
Oleh : N. Pininta Ambuwaru SH.MM.MH.LL.M
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
HUKUM PERDATA.
P R O G R A M S T U D Y I L M U H U K U M
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
Universitas Esa Unggul
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGENDALIAN KONTRAK.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH.,MKn
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
PENGENDALIAN KONTRAK.
ANATOMI KONTRAK To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own.
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
ASPEK HUKUM KONTRAK DAN PERMASALAH HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PENCEGAHAN RISIKO HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
MITIGASI HUKUM PENGADAAN
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Y. SOGAR SIMAMORA (FH UNAIR-SURABAYA) YSS, FHUA, JANUARI 2014

1. PENGERTIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA (KONTRAK) ADLH PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PPK DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA ATAU PELAKSANA SWAKELOLA (PS 1 ANGKA 22 PERPRES 54/2010). YSS, FHUA, JANUARI 2014

2. TUGAS & KEWENANGAN PPK DALAM PROSES KONTRAK TAHAP PRA KONTRAK (PEMILIHAN PENYEDIA) (PS. 11 AYAT (1) a PERPRES 54/2010), DIANTARANYA: MENETAPKAN: SPEKTEK, HPS & RANCANGAN KONTRAK. MENERBITKAN SPPBJ. TAHAP PENANDATANGANAN (PS. 86 PERPRES 54/2010), DIANTARANYA: MENYEMPURNAKAN RANCANGAN KONTRAK PENDAPAT HUKUM UNT YG KOMPLEKS &/> 100 M. TAHAP PELAKSANAAN (PS 87-95 PERPRES 54/2010) MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KONTRAK YSS, FHUA, JANUARI 2014

3. PELAKSANAAN KONTRAK SETELAH KONTRAK DITANDATANGANI BERLAKU BBRP PRINSIP HUKUM, DIANTARANYA: PACTA SUNT SERVANDA (PS 1338 KUH PERDATA). PRIVITY OF CONTRACT (PS 1340 KUH PERDATA). YSS, FHUA, JANUARI 2014

3. PERUBAHAN KONTRAK KONTRAK PENGADAAN HANYA DPT DIUBAH JIKA: TERDAPAT KESEPAKATAN DARI KONTRAKTAN (PS 1338 AYAT 2 KUH PERDATA); DAN, MEMENUHI KETENTUAN PS 87 PERPRES 54/2010 JO PERPRES 70/2012). PERUBAHAN DITUANGKAN DLM ADDENDUM KONTRAK. YSS, FHUA, JANUARI 2014

4. PENGALIHAN KONTRAK PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN PELAKSANAAN PEK UTAMA BERDASARKAN KONTRAK, DENGAN MELAKUKAN SUBKONTRAK KPD PIHAK LAIN, KECUALI SEBAGIAN PEK UTAMA KPD PENYEDIA B/J SPESIALIS. (PS 87 AYAT 3). PELANGGARAN ATAS KETENTUN TSB DIKENANAKAN SANKSI DENDA YG BENTUK & BESARNYA DIATUR DLM DOKUMEN KONTRAK. (?) YSS, FHUA, JANUARI 2014

5. FORCE MAJEUR & HARDSHIP KEADAAN KAHAR (FM), “SUATU KEADAAN YG TERJADI DILUAR KEHENDAK PARA PIHAK & TDK DPT DIPERKIRAKAN SEBELUMNYA SHG KEWAJIBAN KONTRAKTUAL TDK DPT DIPENUHI”. (PS 91 AYAT 1) FM MENGHAPUSKAN KESALAHAN KARENANYA PENYEDIA TDK BOLEH DIHUKUM. PPK DPT MEMBUAT KESEPAKATAN (ADDENDUM) BERHUBUNG TERJADINYA FM. YSS, FHUA, JANUARI 2014

5. FM & HARDSHIP (LANJUT..) HARDSHIP ADLH KEADAAN YG MENYULITKAN PENYEDIA DLM MEMENUHI KEWAJIBANNYA & AKAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN.(PS 91 AYT 4 ) DLM FM PENYEDIA TERCEGAH SEDANGKAN DLM HARDSHIP PELAKSANAAN DPT DILAKUKAN TETAPI AKAN MERUGIKAN PENYEDIA. HARDSHIP TIDAK MENGHAPUS KESALAHAN PENYEDIA (WANPRESTASI). SANKSI KONTRAK HARUS DITERAPKAN OLEH PPK. YSS, FHUA, JANUARI 2014

6. PEMUTUSAN KONTRAK PEMUTUSAN BERSIFAT SEPIHAK DG MENYIMPANGI PS 1266 KUHPERDATA. JIKA TDK ADA PENYIMPANGAN, PEMUTUSAN HARUS MELALUI PENGADILAN. PEMUTUSAN ADLAH SANKSI YG DIJATUHKAN KARENA PENYEDIA BERSALAH WANPRESTASI. PERPANJANGAN 50 HARI ADLH DISKRESI PPK. DPT JUGA KARENA ADANYA KKN, PEMALSUAN ATAU PERSAINGAN CURANG YG DINYATAKAN OLEH INSTANSI BERWENANG, MIS: KPPU (UU No. 5/1999). YSS, FHUA, JANUARI 2014

6. PEMUTUSAN (LANJUT..) SANKSI LAIN AKIBAT PEMUTUSAN (PS 93 AYAT 2) : JAMINAN PELAKSANAAN DICAIRKAN; SISA UANG MUKA HARUS DILUNASI; MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN; DAN, PENYEDIA DIMASUKKAN DAFTAR HITAM. SANKSI TERSEBUT BERSIFAT KUMULATIF. YSS, FHUA, JANUARI 2014

7. SANKSI BLACK LIST DIATUR DALAM PERKA LKPP NO. 7/2011 DIKENAKAN OLEH PA/KPA SETELAH ADA USULAN DARI PPK/ULP/PJ PENGADAAN. DLM TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK, BLACK LIST DIJATUHKAN PD PENYEDIA YANG WANPRESTASI. SUBJEK YG DIKENAI SANKSI ADLH: ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA DAN INDIVIDU YG MENANDATANGANI KONTRAK. LARANGAN UNT MENGIKUTI KEGIATAN PENGADAAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN KALENDER. YSS, FHUA, JANUARI 2014

8. KLAUSULA DENDA KETERLAMBATAN PENAGIHAN PEMBAYARAN BELUM DIATUR SPESIFIK DLM PERPRES DAPAT DIATUR DALAM KONTRAK SEYOGYANYA SDH DITUANGKAN DALAM DOKUMEN PENGADAAN. PERLU PAYUNG HUKUM PERWALI. YSS, FHUA, JANUARI 2014

TERIMA KASIH SELAMAT BERDISKUSI YSS, FHUA, JANUARI 2014