KOLABORASI PEMERINTAH DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BANDUNG JUARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Usulan dari Ahyuni (BKPRD unsur Perguruan Tinggi).
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Perencanaan Kota Minggu 8.
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN SUB- BIDANG PERUMAHAN
KONSEP PENGEMBANGAN/ PENATAAN PERMUKIMAN PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK
R. Azizah. Sumber : 1.Maksum, Irfan Ridwan. Pemerintahan Kawasan Perkotaan 1.Yuniarto, Yusuf Desain Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Disampaikan.
No 4/92 1/ LATAR BELAKANG KONDISI PERUMAHAN PADA SAAT PENYUSUNAN UNDANG2 TRANSAKSI 1980.
PLPBK Desa Karamat Mulya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Hotel Royal Kuningan - Jakarta, 28 Agustus 2014
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
PELAKSANAAN TATAGUNA TANAH
PERMUKIMAN.
PERAN KORKOT.
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Kota yang berkelanjutan
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Kemitraan Dalam Pengelolaan Aset Daerah: PPP dan PFI
KESIMPULAN Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Batam, Mei 2016.
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
Undang-Undang bidang puPR
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MENATA KAMPUNG TEPI AIR BEBERAPA ALTERNATIF
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 21 Desember 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
PERUMAHAN MARJINAL IDENTIFIKASI LOKASI KAWASAN KUMUH “KELURAHAN SUANGGA” ANGGOTA ; 1.SYAHRUL HIDAYAT 2.AHMAD RAHARDI RAMELAN 3.MUH.FATURAHMAN 4.MARDIANA.
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
Kebijakan dan Strategi
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
STUDI KASUS KEGIATAN PENANGANAN KUMUH SKALA KAWASAN 2018 – NSUP
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
Transcript presentasi:

KOLABORASI PEMERINTAH DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BANDUNG JUARA

Para Pemangku Kepentingan Peraturan dan Perencanaan yang berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Perumahan dan Permukiman Ramah Lingkungan Lembaga Kemitraan Para Pemangku Kepentingan INOVASI

PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH Kawasan Bandung Utara: pembatasan Bandung Tengah dan barat: pengendalian Bandung Timur: Pengembangan

NOT (always) EXPANDING INTENSIFYING NOT (always) EXPANDING

SMART GROWTH PRINCIPLES Mix land uses Compact Design Create a range of housing opportunities and choices Create walkable neighborhoods Foster distinctive, attractive communities with a strong sense of place Preserve open space, farmland, natural beauty, and critical environmental areas Strengthen and direct development towards existing communities Provide a variety of transportation choices Make development decisions predictable, fair, and cost effective Encourage community and stakeholder collaboration in development decisions SMART GROWTH PRINCIPLES

PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA MBR Berdasar Instruksi Walikota No. 2/2013 dibentuk Pokja Revitalisasi Bandung Revitalisasi Cikapundung tanpa menggusur Bedah Rumah warga miskin Gerakan Membangun tanpa Menggusur Konsep kota lama – kota baru—Revitalisasi Pusat Rumah susun untuk warga miskin Rumah susun untuk guru buruh/honorer

PERENCANAAN DAERAH TERKAIT PENGADAAN LAHAN Dipayungi RTRW langkah yang sedang ditempuh: Penyusunan RDTR 8 SWK Penyusunan database aset tanah Pemkot Pemanfaatan Lahan Pemkot di daerah kumuh untuk Bangunan Vertikal dan RTH Pembelian lahan baru berskala kecil di permukiman kumuh untuk taman skala RW mulai 2014 PRO GRESS

PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN GRESS

PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN GRESS

PERENCANAAN PERATURAN DAERAH YANG SPESIFIK MENGATUR PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Strategi pembangunan untuk 13 Kawasan strategis Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Revitalisasi Kawasan Cikapundung (percontohan Nasional) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)

PROGRESS DALAM PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH Fasilitasi Pengadaan PSU Perumahan Terbit Perda No. 07/2013 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Serah terima pertama setelah 6 tahun berhenti PSU dimanfaatkan sebagai ruang publik/taman aktif RW Pemasangan papan peta penanda PSU PRO GRESS PRO GRESS

PERENCANAAN DAN PERATURAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA MBR Terbit Perwal No. 1058/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghunian dan Penggunaan Rusunawa Aturan pertama terbit sejak Rusunawa pertama dibangun di Kota Bandung Seleksi Penghunian dimulai di Cingised Penghunian untuk masyarakat miskin setempat, buruh dan guru honorer di akhir 2013 ini. PRO GRESS

Institusi Pokja Telah terbit Instruksi Walikota No 002/2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara Dibentuk 23 Pokja diantaranya Pokja Kampung Juara Pokja Revitalisasi Bandung Keanggotaan Pokja terdiri atas 60% pemkot, dan 40% pemangku kepentingan lainnya PRO GRESS

Bedah Rumah Untuk MBR Tuntas Kawasan Diutamakan dalam kondisi darurat Target 2000 unit pertahun Melibatkan Kemenpera, Provinsi, Kota dan Kewilayahan Sedang digagas Bedah Rumah Pola CSR

Rusunawa Penghunian Rusuwana untuk MBR setempat, Guru Honorer, Buruh Melibatkan Kemenpera, KemenPU, Asosiasi Guru Honorer, Buruh, Aparat

Percontohan Taman Permukiman Skala RW di Kel. Arjuna

Penertiban Hunian di Sempadan Sungai Cidurian Sempadan menjadi jalan setapak, ruang publik, taman Penertiban Hunian di Sempadan Sungai Cidurian Melibatkan Aparat Kewilayahan, Komunitas Relawan, Warga, Pemkot

INOVASI Penanganan lingkungan kumuh Pembangunan Hunian Vertikal untuk kawasan kumuh miskin, melibatkan masyarakat pemilik lahan dan bangunan sebagai shareholder. Mulai diterapkan tahun 2014 Mendirikan BUMD Bandung Propertindo, 2014 INOVASI