Kelompok 2 Disusun Oleh : Anne Cindy Aditya Elis Mayangsari Rani Karnita Silvia

Fungsi dan Peran Hukum dalam Masyarakat

Peran Hukum dalam Masyarakat Peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau sebagai sosial control. Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat juga dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat. Apa bila hal ini terwujud yaitu antara masyarakat dan aparat penegak hukum saling membantu dalam proses penegakan hukum maka kami yakin lambat laun tindakan- tindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang.

Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini sangatlah penting karena apabila kesadaran masyarakat akan hukum sudah tumbuh maka secara tidak langsung peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum akan tumbuh dengan sendirinya. Meningkatnya angka kriminal pada saat ini tidak lain di sebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat akan hukum sehingga masih banyak kita temukan pelanggaran di sana-sini, seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan hampir dapat kita temukan setiap hari di koran, televisi, radio dll.

Fungsi Hukum dalam Masyarakat Dilihat dari fungsi hukum sebagai alat politik Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagai negara adi kuasa, Amerika Serikat sangat murah hati dalam membagikan dana-dana bantuan kepada negara-negara berkembang yang memang sangat membutuhkan bantuan dana, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan yang menyangkut nyawa manusia, kesehatan.

Dilihat dari fungsi hukum sebagai social control Sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Roscoe Pound “a tool of social engineering”. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya. Dari segi social control, sebagai negara adi kuasa, Amerika Serikat seakan mengontrol kebebasan negara-negara penerima bantuan dana dari Amerika Serikat untuk melakukan apa yang “diperintahkan” oleh Amerika Serikat

Dilihat dari fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat Untuk mendapatkan kembali pendanaan bagi klinik yang dikelola, organisasi-organisasi penerima bantuan ini harus menyatakan bahwa mereka akan patuh pada aturan yang melarang diskusi mengenai aborsi. Perubahan pada masyarakat sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan ini jelas sekali terlihat. Di Kenya, 5 klinik yang bekerja sama dengan Marie Stopes International (salah satu NGO internasional), ditutup dengan paksa karena dianggap tidak mematuhi aturan. Akibatnya, ribuan pasien tidak terlayani lagi dan kondisi kesehatan memburuk. Di Ethiopia, aborsi diperbolehkan ketika kesehatan atau nyawa seorang ibu dalam keadaan terancam. Para pembentuk Undang- undang masih memperdebatkan mengenai ketentuan aborsi tersebut. Di negara ini, 1 dari 7 perempuan terbukti meninggal karena komplikasi pada kehamilannya. Demi mencegah hal tersebut, NGO internasional memberikan penyuluhan mengenai bahayanya aborsi. Akan tetapi, lagi-lagi akibat memberikan penyuluhan tersebut, beberapa klinik ditutup dengan alasan melanggar ketentuan yang sudah digariskan oleh USAID.

Dilihat dari fungsi hukum sebagai symbol Global Gag Rule adalah symbol kekuasaan Amerika Serikat terhadap dunia terutama negara-negara berkembang penerima bantuan dana kesehatan. USAID memberikan bantuan dana keluarga berencana bagi 60 negara di dunia. Dengan kekuatan keuangannya, Amerika Serikat menjadikan Global Gag Rule sebagai aturan yang tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun.

Dilihat dari fungsi hukumnya sebagai alat integrasi Kebijakan Global Gag Rule sebenarnya adalah kebijakan yang cacat. Dilihat dari fungsi hukumnya untuk merubah masyarakat di negara-negara berkembang dengan membungkam mereka untuk bicara mengenai aborsi walaupun konteksnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang aborsi sendiri. Kebijakan ini dibuat merata, tanpa peduli apakah untuk mencapai tujuan pelaksanaan keluarga berencana yang baik diperlukan kampanye mengenai aborsi yang aman, mengungkap fakta-fakta aborsi yang tidak aman, berpartisipasi dalam debat publik (formal atau tidak formal) yang dapat memberikan akses kepada informasi yang aman mengenai aborsi.