MEWUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS UNTUK RAKYAT Oleh : Drs. M. Afnan Hadikusumo

KONDISI UMUM PENDIDIKAN DI DIY Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan masih merupakan masalah utama dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan persentase penduduk menurut ijazah dan STTB tertinggi yang dimiliki, DIY menduduki peringkat kedua di bawah DKI Jakarta, dengan nilai 33,98% (Susenas 2004).Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan masih merupakan masalah utama dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan persentase penduduk menurut ijazah dan STTB tertinggi yang dimiliki, DIY menduduki peringkat kedua di bawah DKI Jakarta, dengan nilai 33,98% (Susenas 2004).

Daya beli masyarakat mengalami penurunan, Berdasarkan Susenas 2005, jumlah penduduk miskin di DIY masih cukup besar, yaitu sebesar KK (24%).Daya beli masyarakat mengalami penurunan, Berdasarkan Susenas 2005, jumlah penduduk miskin di DIY masih cukup besar, yaitu sebesar KK (24%). Kesejahteraan guru masih belum memadai.Kesejahteraan guru masih belum memadai. Sarana Prasarana sekolah sebagian masih minim.Sarana Prasarana sekolah sebagian masih minim. Mispersepsi tentang konsep MBS di sekolah.Mispersepsi tentang konsep MBS di sekolah. Anggaran pendidikan dalam APBD belum mencapai 20%.Anggaran pendidikan dalam APBD belum mencapai 20%.

Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyeleng- garaan pendidikan di tingkat daerah.Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyeleng- garaan pendidikan di tingkat daerah. Belum diterapkannya asas demokratisasi pendidikan (transparan, demokratis, adil) di sebagian besar sekolah.Belum diterapkannya asas demokratisasi pendidikan (transparan, demokratis, adil) di sebagian besar sekolah. Masih belum berubahnya mentalitas sebagian kalangan birokrat dalam penanganan pendidikan.Masih belum berubahnya mentalitas sebagian kalangan birokrat dalam penanganan pendidikan. Belum optimalnya peran Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.Belum optimalnya peran Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

DAMPAKNYA ADALAH Terjadinya biaya tinggi dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Orang tua siswa hanya menjadi sumber pendanaan dalam tahun ajaran baru. banyak siswa miskin yang berprestasi tidak dapat sekolah di sekolah favorit. Indikasi terjadinya berbagai penyimpangan di satuan pendidikan. Sekolah menjadi ajang bisnis bagi kalangan tertentu.

PENDIDIKAN GRATIS BISAKAH TERWUJUD?

USULAN SOLUSI Pemerintah diminta untuk segera menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah diminta untuk segera menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah diminta untuk memenuhi tuntutan UUD yakni plafon anggaran pendidikan sebesar 20%. Pemerintah diminta untuk memenuhi tuntutan UUD yakni plafon anggaran pendidikan sebesar 20%. Untuk efisiensi harus berani melakukan regrouping sekolah yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan. Untuk efisiensi harus berani melakukan regrouping sekolah yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah harus menjalankan konsep demokratisasi penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah harus menjalankan konsep demokratisasi penyelenggaraan pendidikan. Harus ada sharing dana yg jelas antara Pusat, Propinsi & Kab/Kota. Harus ada sharing dana yg jelas antara Pusat, Propinsi & Kab/Kota.

Komite Sekolah harus faham dan menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Komite Sekolah harus faham dan menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Untuk mengurangi beban orang tua siswa, maka Komite Sekolah harus mencarikan sumber dana alternatif utamanya dari pihak swasta. Untuk mengurangi beban orang tua siswa, maka Komite Sekolah harus mencarikan sumber dana alternatif utamanya dari pihak swasta. Harus ada kejelasan antara direct cost sekolah (misal : formulir pendaftaran, uang gedung, biaya UUB, biaya ekstrakurikuler, biaya komputer, dll) dengan indirect cost (misal : biaya seragam, seragam olah raga, studi wisata, biaya les, dll). Sehingga jelas mana yang ditanggung negara dan mana yang ditanggung siswa. Harus ada kejelasan antara direct cost sekolah (misal : formulir pendaftaran, uang gedung, biaya UUB, biaya ekstrakurikuler, biaya komputer, dll) dengan indirect cost (misal : biaya seragam, seragam olah raga, studi wisata, biaya les, dll). Sehingga jelas mana yang ditanggung negara dan mana yang ditanggung siswa.

PENUTUP Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan bahwa pendidikan gratis adalah sebuah keniscayaan dengan catatan dalam memenuhi Standar Pelayanan Prima, maka biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah yang direct cost, sedangkan indirect cost ditanggung swasta dan siswa. Wallahua’lam bishowab.

Terima Kasih