PENELITIAN PETERNAKAN BERBASIS MASYARAKAT (Sinergi Program Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan) Solo, 7 Nopember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN

PENDAHULUAN 1. Walaupun kriteria/Pengelompokan/Pembagian Penelitian itu bervariasi, misalnya menurut Manfred Oepen (1979) yang mengelompokkan penelitian menjadi 3 (tiga), yaitu : 1).Penelitian Academis,2).Penelitian Mengenai Kebijakan 3).Penelitian Mengenai Partisipasi Tetapi secara umum telah terjadi perkembangan tentang domain penelitian-penelitian yang harus dilakukan oleh Pemerintah. 2.Perkembangan menunjukkan bahwa domain dari public good terhadap penelitian telah berkembang. Pada era an penelitian-penelitian banyak dan selalu dilakukan oleh pemerintah. Sekarang, penelitian-penelitian telah banyak dilakukan oleh Lembaga-Lembaga masyarakat, antara lain : R and D yang dikembangkan oleh swasta bahkan oleh kelompok- kelompok masyarakat.

3.Dalam konteks yang seperti ini, kini dipertanyakan peranan dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah, dimana domain public good penelitian pemerintah tersebut. 4.Bukti-bukti menunjukkan bahwa dari 45 Negara yang disurvey ternyata 95 % masih dilakukan oleh pemerintah (Umali et al, 1992). Padahal sebenarnya penelitian-penelitian tersebut dapat saja dilakukan oleh swasta dan masyarakat, tentu saja penelitian tersebut tidak melanggar property right.

Untuk Indonesia pembagian penelitian dapat saja dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 1).Penelitian untuk Kepentingan Pemerintah sendiri dan dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian jenis ini tergolong kebijakan public, artinya dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintah dan bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan-tindakan masyarakat luas. 2).Penelitian untuk Kepentingan Swasta dan Penciptaan Iklim Investasi. Pemerintah dapat mengalokasikan sebagian sumberdayanya untuk berkolaborasi atau bermitra dengan swasta untuk membantu dan mendorong kemajuan investasi 3).Penelitian untuk Kelompok-Kelompok Masyarakat. Penelitian ini seharusnya menjadi porsi paling besar bagi Litbang Pemerintah, kerana penelitian yang ada ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan memecahkan masalah-masalah yang ada di kelompok- kelompok masyarakat Penelitian-penelitian tersebut harus saling bersinergi untuk kepentingan masyarakat

Penelitian untuk Mendukung Investasi/Swasta Penelitian untuk Pemerintah Penelitian untuk Kel. Masyarakat LITBANG

PENELITIAN PEMERINTAH Swakelola Bisa bersifat Penelitian Dasar Penelitian Kebijakan Porsi Pemerintah % SWASTA Kemitraan/Kolaborasi/KSO Bersifat Mendukung “High Tech” Untuk Mendukung Investasi Swasta Porsi Pemerintah 20 – 30 % MASYARAKAT Block Grant Pemec. Masalah di lapang Innovasi Alt. Baru Pemberdayaan Partisipatif Kelembagaan Terapan Porsi Pemerintah 50 – 60 % Sinergi

TOPIK PENELITIAN ISU POKOK : Ketergantungan thd bhn pakan impor Penurunan Mutu kualitas bibit ternak Emerging dan Reemerging Disease Ancaman Produk Peternakan Impor Ancaman Penurunan Populasi Ternak Lemahnya Sumberdaya Internal

Isu Pokok : Ketergantungan thd bahan pakan impor Penurunan Mutu kualitas bibit ternak Emerging dan Re- emerging disease Ancaman Produk Nak Impor Ancaman populasi ternak Lemahnya Sumberdaya Internal Meningkatkan jaminan keamanan pangan melalui : 1. Pengend. Zoonosis 2. Peningkatan ketersediaan pangan hewani yg ASUH 3.Peningkatan Infrastruktur Kesmavet 4. Sosialisasi Kesejahteraan Hewan 1.Peningkatan ketersediaan bibit ternak 2.Peningkatan kualitas bibit ternak 3. Peningkatan ketersediaan bibit unggul (1,2, 3 mrpk SISBITNAS) Perbibitan Keswan Budidaya Kesmavet SDM Meningkatkan pelayanan Prima pd mayarakat : 1. Peningkatan Kapabilitas SDM 2. Pengemb.sistem perencanaan dan pengawasan 3. Pengemb. Sistem informasi dan kelembagaan 4. Peningkatan efektifitas sistem penganggaran 1.Peningkatan populasi dan produktivitas 2.Pengembangan budidaya ternak 3.Peningkatan ketersediaan Pakan (1,2, dan 3 mrpk SISBUDNAS) Meningkatkan dan mempertahankan status Keswan melalui : 1.Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit hewan 2. Fasilitasi perdagangan hewan dan pengawasan obar hewan

PERMASALAHAN PENELITIAN PETERNAKAN 1.Hasil penelitian banyak, tetapi adopsi oleh para pengguna (petani/ peternak) rendah 2.Dapatkah Primatani menjadi terobosan ?. Selama ini Primatani belum banyak menjadi faktor solusi 3.Masyarakat tidak pernah merasa memiliki penelitian 4.Innovasi di tingkat peternak lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri atau pihak swasta. Penelitian dimana ? 5.Program desiminasi penelitian belum berjalan lancar

SARAN PEMECAHAN MASALAH 1.Di Tingkat Masyarakat/Peternak 1). Diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berani mengusulkan topik-topik penelitian sendiri, sehingga para peneliti diharapkan memfasilitasi, agar masyarakat dapat membuat proposal sendiri 2). Apabila masyarakat sudah dapat mengajukan proposal sendiri, berarti masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam arti tanggungjawab hasil penelitian tidak lagi menjadi beban pemerintah 3). Sebaiknya dana-dana penelitian untuk masyarakat diberikan dalam bentuk block grant, sehingga para peneliti dapat melakukan penelitian sesuai permintaan masyarakat. Tercapai kepuasan pelanggan 4). Tentunya proses ini didahului proses-proses pemberdayaan dan perencanaan dari T-2

2. Di Tingkat Penelitian untuk Investasi 1). Dana dapat diberikan dalam bentuk BOT atau “menyewa” para Peneliti sesuai dengan peraturan yang ada, atau sepenuhnya penelitian ini dibiayai oleh swasta melalui dana corporate governance sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat 2).Hasil-hasil penelitian selain bermanfaat bagi perusahaan tersebut juga bermanfaat pada peneliti dan masyarakat. 3). Saat ini penelitian oleh lembaga-lembaga swasta masih sangat minim, sehingga perlu terus didorong. 4). Dana yang dapat dialokasikan dapat berupa dana kemitraan.

3.Penelitian untuk Kepentingan Pemerintah 1). Penelitian ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan dilakukan oleh peneliti pemerintah, namun perencanaannya harus melibatkan Stake holder untuk melihat, misalnya penelitian tentang kebijakan yang merupakan domain public good 2). Penelitian dapat dilakukan secara swakelola. Jenis penelitian bersifat penelitian dasar dan kebijakan, misalnya penelitian tentang pewilayahan sumber bibit, penelitian tentang persilangan ternak atau pembentukan breed baru. 4. Agar Penelitian Efektif Agar dapat dicapai efektifitas penelitian, maka di setiap level penelitian, misalnya pada level penelitian untuk masyarakat perlu dibentuk Komite-komite penelitian