Pembelajaran dari Rencana Pembangunan di bidang Energi Workshop “Upaya Mengentaskan Kemiskinan Energi di Indonesia: Hambatan dan Solusi” Jakarta, 7 Juni.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Advertisements

Strategi Nasional Literasi Keuangan
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Pembelajaran dari Rencana Pembangunan di bidang Energi
Pesan-pesan utama Tingkat kemiskinan meningkat sedikit pada tahun 2005 dan menurun kembali ke tingkat pra-tsunami pada tahun 2006, difasilitasi oleh berakhirnya.
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Masalah dan Isyu Sentral dalam Pembangunan
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
TEORI PENGELUARAN NEGARA
PLANNING AND BUDGETING USING HDI
PAPUA, KEPULAUAN INDONESIA YANG TAK TERPANDANG
FORM PENATAAN FUNGSI DAN STRUKTUR KPPPA
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Pengantar Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Ir. Hary Kristijo, M.Sc PPK Satker Pengelola Hibah MCC BAPPENAS
MASA DEPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERBARUKAN DI INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
Sistem Perumahan Permasalahan umum dan isu-isu terkait pembangunan perumahan di Indonesia.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Deputi Bidang Pengembangan Regional
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Oleh: Dr.Ir. Achmad Suryana Kepala Badan Litbang Pertanian
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Kondisi Kemiskinan.
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
LEMBAGA PEMBIAYAAN BIDANG INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI
Pengantar Ekonomi 2 Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pertumbuhan & Pembangunan
Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar
Ella Ekaristy,S.Pd.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
Definisi dan Arti Penting Agroindustri
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
SISTIM EKONOMI INDONESIA
PEMBANGUNAN EKONOMI & PERTUMBUHAN EKONOMI
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
APBN dan Pembangunan di Indonesia
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
Masalah dan Isyu Sentral dalam Pembangunan
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN NASIONAL STIESS BATANG.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
Masalah dan Isyu Sentral dalam Pembangunan
Problematika dan permasalahan krisis listrik Sumut dan tanggung jawab Pemerintah Medan, November 2013 Presented by: Abdullah Rasyid – Stafsus Menko Perekonomian.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
Dosen Pembimbing : Mata Kuliah :
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Pertemuan 10 Pembangunan Ekonomi Daerah
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

Pembelajaran dari Rencana Pembangunan di bidang Energi Workshop “Upaya Mengentaskan Kemiskinan Energi di Indonesia: Hambatan dan Solusi” Jakarta, 7 Juni 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Energi dan Ekonomi  Energi adalah “mesin” pertumbuhan ekonomi. GDP (agregat) Indonesia sekarang no. 17 di dunia, namun GDP/Capita kita masih relatif rendah.  Agar ekonomi dapat tumbuh (GDP membesar) lebih banyak energi harus disediakan.  Konsumsi energi perkapita Indonesia masih sangat rendah. Untuk mencapai tingkat kemakmuran tertentu (tidak miskin secara ekonomi), dibutuhkan tingkat konsumsi energi per kapita tertentu.

Energi dan Indeks Pembangunan Manusia  Bukan hanya ekonomi yang mengharuskan pasokan energi memadai, tapi juga juga kegiatan pembangunan manusia secara keseluruhan (dicerminkan dalam HDI)  HDI Indonesia sekarang no. 124 di dunia, atau masih sangat buruk. Untuk mencapai tingkat HDI yang lebih baik, Indonesia membutuhkan energi lebih banyak.  Pasokan energi harus diamankan, “kemiskinan energi” dikurangi!

 Konsumsi energi perkapita Indonesia termasuk yang masih sangat rendah ( masih miskin energ i). Ini pun masih terdistribusi secara tidak merata, dengan Jawa memiliki konsumsi energi/kapita terbesar. Banyak wilayah masih sangat miskin energi. Konsumsi Energi/Kapita: Perbandingan By region?

Perencanaan energi INDONESIA: Situasi “Kemarin”  Target “jelas”, relatif mudah dicapai (contoh listrik desa)  Permintaan terhadap energi relatip tidak besar, belum meningkat cepat.  Konflik permintaan DN dan LN tidak besar (contoh gas).  Mengandalkan perencanaan terpusat (sentralisasi).  Perencanaan dan penganggaran terkait erat.  Peranan BUMN Energi sangat besar.  Peranan Pemerintah (Daerah) kecil  Target “jelas”, relatif mudah dicapai (contoh listrik desa)  Permintaan terhadap energi relatip tidak besar, belum meningkat cepat.  Konflik permintaan DN dan LN tidak besar (contoh gas).  Mengandalkan perencanaan terpusat (sentralisasi).  Perencanaan dan penganggaran terkait erat.  Peranan BUMN Energi sangat besar.  Peranan Pemerintah (Daerah) kecil

INDONESIA : Situasi “Sekarang”  Otonomi Daerah: aspirasi terhadap energi meningkat.  Medan makin sulit (pelosok, pulau terpencil), permintaan energi meningkat.  Deregulasi industri energi: UU Energi, UU Listrik, UU Panas Bumi  transformasi menuju ke sistem baru berjalan lambat.  Kaitan perencanaan dan penganggaran melemah.  Peranan Pemda dituntut.  Ada peluang-peluang baru: program-program Poverty, Climate Change, dll.  Otonomi Daerah: aspirasi terhadap energi meningkat.  Medan makin sulit (pelosok, pulau terpencil), permintaan energi meningkat.  Deregulasi industri energi: UU Energi, UU Listrik, UU Panas Bumi  transformasi menuju ke sistem baru berjalan lambat.  Kaitan perencanaan dan penganggaran melemah.  Peranan Pemda dituntut.  Ada peluang-peluang baru: program-program Poverty, Climate Change, dll. Ke depan: Permintaan energi makin meningkat, medan makin sulit, investasi/MTOE makin besar … Perencanaan dan kordinasi makin rumit?

Usulan Solusi (Strategis) Percepat penyusunan RUEN – RUED Perkuat hubungan Pusat-Daerah dalam penyusunan dan implementasi rencana pembangunan energi: Kerja Sama Peningkatan Kapasitas (termasuk masyarakat) Manfaatkan isu-isu strategis yang sedang berkembang di dunia: Climate Change, Poverty, Millenium Development Goals, SEFA (?) Manfaatkan peluang yang ada dalam APBN: DAK CSR untuk pembangunan energi lokal? “Subsidy shifting”: Jawa ke luar Jawa, kaya energi ke miskin energi. APBN: prioritas untuk wilayah miskin energi Prioritas sumber energi lokal.

Discover the wonders of natural gas Terima kasih atas perhatian Anda …