Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Pengantar Raker BIDANG SISTEM INOVASI
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
pembinaan penyusunan draft protokol risbinkes 2015
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
D SELAMAT DATANG i Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Dr. Ir. Marzan A. Iskandar KEPALA BPPT
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Konsep Pengembangan Wilayah
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
TEMA PRIORITAS DALAM PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTK) DAN PENULISAN PRAKTIK TERBAIK Isu-Isu Terkini.
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
HIBAH PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)
Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PELAKSANAAN REFORMASI PERIJINAN DI
PENJAMINAN MUTU DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
STANDAR NASIONAL INDONESIA
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Semester VII/Kelas A, B, C
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
TIPS AND TRICK Imas Soemaryani
Administrasi bagi Pembangunan: Manajemen Pembangunan
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
UNIVERSITAS AIRLANGGA
KONSORSIUM DAN INTEGRASI ILMU
TEORI PERENCANAAN 22/09/2018.
1 Oleh : Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS. Disampaikan pada : Program Pasca Sarjana Managemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB IPB) 12 Agustus.
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
PEDOMAN UMUM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI. LATAR BELAKANG Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019: SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN DARI LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc Disampaikan di: Rakor Perencanaan RISTEK dan LPNK Jakarta, 3 Juni 2013

TATA SAJI PRESENTASI CATATAN KECIL JAKSTRANAS 2010-2014 GAGASAN JAKSTRANAS 2015-2019 ISU TERKINI JAKSTRANAS 2015-2019

CATATAN KECIL JAKSTRANAS 2010 - 2014 BAGIAN PERTAMA: Seminar Ilmiah Dies Natalis Ke-60 Universitas Sumatera Utara BAGIAN PERTAMA: CATATAN KECIL JAKSTRANAS 2010 - 2014 Isi Kebijakan Jakstranas 2010 – 2014 Konteks Kebijakan Jakstranas 2010 – 2014 Implementasi dan Capaian LIPI terkait Amanat Jakstranas dan RPJMN 2010 - 2014 “JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019: SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN DARI LIPI”

ISI KEBIJAKAN JAKSTRANAS 2010-2014 PADA PERIODE 2010-2014: JAKSTRANAS DAN RPJMN DIBUAT BERSAMAAN 70% KONTEN JAKSTRANAS DIDUPLIKASI MENJADI RPJMN BIDANG IPTEK LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERPECAH MENJADI DUA KELOMPOK: IMPLIKASINYA IKUT GERBONG RPJMN IKUT GERBONG JAKSTRANAS ASUMSINYA DENGAN IKUT RPJMN MAKA OTOMATIS MENJALANKAN JAKSTRANAS ASUMSINYA DENGAN IKUT JAKSTRANAS MAKA OTOMATIS MENJALANKAN AMANAH RPJMN BIDANG IPTEK JUGA KONDISI INI JELAS TIDAK SEHAT KARENA ADA KEBIJAKAN YANG TERABAIKAN AGAR TIDAK TERJADI LAGI MAKA: Saat ini (tahun 2013), RPJMN sudah dalam proses, sehingga perlu diketahui arahnya dan dikawal prosesnya. Draft Jakstranas 2014-2019 diharapkan selesai bulan September 2013. (KONTEN JAKSTRANAS MERUPAKAN IMPLEMENTASI RPJMN)

KONTEKS KEBIJAKAN JAKSTRANAS 2010-2014 TIDAK TERINTEGRASI SATU DENGAN YANG LAIN, CENDERUNG TERPISAH SATU DENGAN YANG LAIN SEHINGGA TIDAK JELAS KONTEKS PEMBANGUNAN IPTEK YANG DITUJU ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS UTAMA SASARAN KEBIJAKAN FOKUS PEMBANGUNAN IPTEK STRATEGI OPERASIONAL  TIDAK OPERASIONAL INSTRUMEN KEBIJAKAN  KURANG BERHASIL KARENA ARAHNYA TIDAK JELAS INDIKATOR KINERJA  TIDAK JELAS DAN TEGAS INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN STRATEGI OPERASIONAL INSTRUMEN KEBIJAKAN

Konsorsium/Kolaborasi Penelitian IMPLEMENTASI DAN CAPAIAN LIPI TERKAIT AMANAT JAKSTRANAS DAN RPJMN 2010-2014 Konsorsium/Kolaborasi Penelitian 2010 2011 2012 2013 Luar Negeri Spin-Off

Publikasi Sivitas LIPI Periode 2010 - 2013 IMPLEMENTASI DAN CAPAIAN LIPI TERKAIT AMANAT JAKSTRANAS DAN RPJMN 2010-2014 Publikasi Sivitas LIPI Periode 2010 - 2013

IMPLEMENTASI DAN CAPAIAN LIPI TERKAIT AMANAT JAKSTRANAS DAN RPJMN 2010-2014 Paten Sivitas LIPI Periode 2010 - 2013 18 Paten Tersertifikasi 13 Hak Cipta Tersertifikasi 2 Desain Industri Tersertifikasi 5 Perlindungan Varietas Tanaman Terdaftarkan

GAGASAN JAKSTRANAS 2015 - 2019 BAGIAN KEDUA: Seminar Ilmiah Dies Natalis Ke-60 Universitas Sumatera Utara BAGIAN KEDUA: GAGASAN JAKSTRANAS 2015 - 2019 Langkah-langkah yang diperlukan agar Jakstranas punya KEKUATAN Langkah-langkah yang diperlukan agar Jakstranas menjadi ACUAN “JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019: SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN DARI LIPI”

LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN AGAR JAKSTRANAS PUNYA KEKUATAN PERKUAT SUSBTANSI JAKSTRANAS, contoh: meningkatkan peran industri yang dapat dimulai dengan melibatkan BUMN PERKUAT PROSES POLITIK melalui komunikasi dengan Partai Politik atau Calon Presiden

LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN AGAR JAKSTRANAS MENJADI ACUAN CAMPAIGN KEPADA MASYARAKAT IPTEK; mengkomunikasikan berkelanjutan dalam forum iptek resmi ataupun yg tidak resmi, elektronik dan pertemuan tentang pentingnya jakstranas, baik vertikal maupun horizontal. JAKSTRANAS PERLU DIKUATKAN SECARA LEGAL ASPEK, saat ini Iptek secara politik masih lemah. Jakstanas tidak cukup didukung hanya dengan Keputusan Menteri Ristek, seharusnya didukung oleh PP (Peraturan Pemerintah) atau minimum didukung oleh Peraturan Presiden.

LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN AGAR JAKSTRANAS MENJADI ACUAN PENYUSUNAN JAKSTRANAS DIDUKUNG OLEH STUDI MAKRO TENTANG MASA DEPAN INDONESIA, sebagai contoh: penciptaan nilai oleh warganegara dan skenario pembangunan Indonesia kedepan “Indonesia 2025” Bahwa tahapan pembangunan iptek kedepan sangat tergantung dengan penciptaan insan kreatif. Internalisasi nilai kreatif yang mampu menghadapi tantang pragmatis kedalam periode-periode lima tahunan (roadmap) Target capaian jelas di tahun 2025; publikasi ilmiah, HKI; nobel, dll (harus tegas disebutkan) Tahapan-tahapan jalan cerita (skenario) mencapai target 2025, berbasiskan pengkajian ilmiah.

ISU TERKINI JAKSTRANAS 2015 - 2019 BAGIAN KETIGA: Seminar Ilmiah Dies Natalis Ke-60 Universitas Sumatera Utara BAGIAN KETIGA: ISU TERKINI JAKSTRANAS 2015 - 2019 Peranan Badan Litbang Daerah dalam Sejumlah Isu Kebijakan Regulasi mengenai Penelitian “JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019: SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN DARI LIPI”

PERANAN BADAN LITBANG DAERAH DALAM SEJUMLAH ISU KEBIJAKAN Balitbangda seharusnya tidak perlu ada disetiap daerah karena hanya bersifat koordinatif, sementara secara substansi dilakukan oleh universitas-universitas setempat. Semula Balitbangda ditujukan untuk memajukan inovasi daerah, akan tetapi faktanya terkadang dimanfaatkan untuk memenuhi jabatan struktural. Mengingat LIPI punya kewenangan dalam pengangkatan peneliti, maka akan lebih baik jika tenaga peneliti di Balitbangda direkrut dari tenaga baru yang lebih kompeten.

REGULASI MENGENAI PENELITIAN Indonesia perlu memiliki Regulasi Penelitian yang mengatur peran lembaga-lembaga penelitian yang mengatur tentang standar pelaksanaan penelitian yang menjamin keselamatan manusia dan lingkungan, dan kepercayaan masy., dll Perlu diatur batasan yang jelas antara penelitian (dasar, terapan, pengembangan) dengan banyak kegiatan yang bukan penelitian seperti pengkajian (kelayakan rencana/proyek, pelaksanaan program), pengujian (alat, mutu/standard), pemantauan (proyek, kejadian), pengembangan rutin (perangkat lunak, pemecahan masalah), penyelidikan (kasus, kejadian) penyidikaan (kasus, kejadian), pengumpulan (data statistik/indikator, pendapat/pooling). Perlu juga pengaturan terkait Lembaga penelitian: Peneliti; Area penelitian; Norma penelitian; Obyek penelitian; & Hak Kepemilikan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia “Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia yang mendorong terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanis.