FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Konstitusi dan Rule of Law
Advertisements

BAB VI ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA PADA UUD 1945
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
PANCASILA 5 PENGERTIAN HUKUM DASAR
LOADING PEMBELAJARAN INTER AKTIP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2012.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Otonomi Daerah.
Bab III: SISTEM KETATANEGARAAN RI
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
Hubungan Dasar Negara Dan Konstitusi
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
DASAR NEGARA & KONSTITUSI
Bab 4 Negara dan Konstitusi
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
BAB V KONSTITUSI.
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
RULE OF LAW A. Pengertian
Negara dan Konstitusi Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme? Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya? Apa sistem ketatanegaraan Indonesia.
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
KONSTITUSI.
Substansi Konstitusi Negara
Lanjutan Kuliah HTN ke II
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
FUNGSI DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Materi Ke-14: MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembentukan peraturan perundang-undangan
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
Lembaga Legislatif Indonesia
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
Bahan Kuliah FH UII Yogyakarta 2016.
dalam konteks ketatanegaraan Negara RI
KESADARAN BERKONSTITUSI
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Oleh Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
NEGARA DAN KONSTITUSI.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Sistem Pemerintahan Indonesia
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Oleh : Teori Konstitusi Oleh :
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Perundang-undangan di Indonesia
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
ALIENASI KEKUASAAN MPR DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
SISTEM KONSTITUSI. PENGERTIAN KONSTITUSI  Berasal dari bahasa Prancis (constituer) = Membentuk  Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan.
BAHASA, NORMA, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Transcript presentasi:

FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM Hukum dan peraturan perundang-undangan Prinsip Negara Hukum Fungsi dan Tujuan Peraturan Perundang-undangan Kaitan antara Peraturan perundang-undangan dengan negara hukum

Perbedaan hukum dan peraturan perundang-undangan aturan tertulis dan tidak tertulis bentuknya tertulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenag dengan proses tertentu

Prinsip Negara Hukum Asas pengakuan dan perlindungan HAM Asas peradilan yang bebas dan tidak memaksa Asas legalitas dalam arti hukum Asas kedaulatan rakyat Asas pembagian kekuasaan Asas konstitusional Asas demokrasi

Fungsi dan tujuan Peraturan Perundang-Undangan Penormaan Kekuasaan (Fungsi Normatif) Alat untuk menggunakan kekuasaan (Fungsi instrumental) Alat perlindungan hukum bagi masyarakat (fungsi jaminan)

Tujuan : Tujuan primer : Mengedepankan nilai dan norma yang tidak ada dalam masyarakat Tujuan sekunder : memberi arah kepada perbuatan dalam masyarakat

Fungsi Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia Fungsi UUD adalah sebagai aturan dasar yang mengatur tujuan negara, hubungan negara dengan rakyat, dan susunan ketatanegaraan

Fungsi UU/Perpu Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya Pengaturan lebih lanjut aturan dasar dan pengaturan lain di bidang konstistusi seperti : - Organisasi dan tugas dan susunan lembaga negara - tata hubungan antara negara dan warga negara dan antara warga negara

Fungsi Peraturan Pemerintah Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UU yang dengan tegas menyebutnya Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UU meskipun tidak tegas menyebutnya

Fungsi Peraturan Presiden Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Fungsi Peraturan Daerah Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum berkaitan dengan penyelenggarakan otonomi daerah Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi