DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
Kasus 1 Buat algoritma untuk menghitung gaji pegawai. Gaji pegawai didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Tunjangan.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
08/04/2017 KEUANGAN DAERAH.
Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Oleh: Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc.
Otonomi Daerah.
Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen
ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kasus Newmont, Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal Robert A. Simanjuntak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
KEUANGAN DAERAH 13/04/2017.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
FORMAT HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (HKPD)
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
RENCANA PEMBIAYAAN.
Otonomi Daerah.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
OTONOMI DAERAH.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
Latihan soal Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
Pertemuan 9 DANA ALOKASI UMUM) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH BIDANG KEUANGAN
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
ANALISIS POTENSI EKONOMI DAERAH
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
MEKANISME PENYEIMBANGAN KETIMPANGAN KEMAMPUAN FISKAL
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
Selvia Nurindah Sari JP081280
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Dosen Pembimbing : Mata Kuliah :
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PERHITUNGAN ALOKASI DAU 2018
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS Amir Lukum, MSA.
KEBIJAKAN DAU DALAM APBN TA 2018
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN YANG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTARDAERAH UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI.

UNTUK PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTARDAERAH YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENGURANGI KETIMPANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTARDAERAH MELALUI PENERAPAN FORMULA YANG MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN DAN POTENSI DAERAH TUJUAN DANA ALOKASI UMUM DAU SUATU DAERAH DI TENTUKAN OLEH FISCAL GAP FISCAL NEED FISCAL CAPACITY

FISCAL GAP / CELAH FISKAL : SELISIH ANTARA KEBUTUHAN DAERAH(FISCAL NEED) DENGAN POTENSI DAERAH (FISCAL CAPACITY) ALOKASI DAU BAGI DAERAH YANG POTENSI FISKALNYA BESAR, TETAPI BUBUTUHAN FISCALNYA KECIL AKAN MEMPEROLEH ALOKASI DAU RELATIF KECIL DAERAH YANG POTENSI FICALNYA KECIL, NAMUN KEBUTUHAN FISCALNYA BESAR AKAN MEMPEROLEH ALOKASI DAU RELATIF BESAR.

CF = KEBUTUHAN FIKAL – KAPASITAS FISKAL DAU = CF + AD DAU = AKOLASI DANA UMUM CF = CELAH FISCAL AD = ALOKASI DASAR CF = KEBUTUHAN FIKAL – KAPASITAS FISKAL

KEBUTUHAN FISKAL DAERAH MERUPAKAN KEBUTUHAN PENDANAAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI LAYANAN DASAR UMUM LAYANAN DASAR PUBLIK ANTARA LAIN : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN & PENDIDIKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGENTASAN MASYARAKAT DARI KEMISKINAN

KEBUTUHAN PENDANAAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN LAYANAN DASAR UMUM DIUKUR DENGAN : JUMLAH PENDUDUK. JUMLAH PENDUDUK MERUPAKAN VARIABEL YANG MENCERMINKAN KEBUTUHAN AKAN PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK DI DAERAH. 2. LUAS WILAYAH. LUAS WILAYAH MERUPAKAN VARIABEL YANG MENCERMINKAN KEBUTUHAN ATAS PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PER-SATUAN WILAYAH 3. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI MERUPAKAN CERMINAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS YANG DINILAI BERDASARKAN TINGKAT KEMAHALAN HARGA.

4. PRODUK DOMISTIK REGIONAL BRUTO PER-KAPITA. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MERUPAKAN CERMINAN POTENSI DAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN SUATU DAERAH YANG DIHITUNG BERDASARKAN TOTAL SELURUH OUTPUT PRODUKSI KOTOR DALAM DALAM SUATU WILAYAH. 5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MERIPAKAN BARIABEL YANG MENCERMINKAN TINGKAT PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK ATAS LAYANAN DASAR DIBIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.

KAPASITAS FISKAL DAERAH : MERUPAKAN SUMBER PENDANAAN DAERAH YANG BERASAL DARI PAD DAN DANA BAGI HASIL PROVINSI. ALOKASI DASAR : DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH. GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TERDIRI DARI : 1.GAJI POKOK 2.TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN JABATAN 3.TUNJANGAN BERAS 4.TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN.

KAPASITAS FISKAL = PAD + DANA BAGI HASIL CONTOH : KEBUTUHAN FISKAL = RP 150 MILIAR KAPASITAS FISKAL = RP 100 MILIAR ALOKASI DASAR = RP 50 MILIAR MAKA : CELAH FISKAL = KEBUTUHAN FISKAL – KAPASITAS FISKAL RP 150 MILIAR – RP 100 MILIAR = RP 50 MILIAR DAU = CELAH FISKAL + ALOKASI DASAR = RP 50 MILIAR + RP 50 MILIAR = RP 100 MILIAR