PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
Advertisements

KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
PENERIMAAN NEGARA 1.
Dokumen Sumber : SP2D yang diterbitkan Seksi Perbendaharaan
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Jakarta, Januari 2008 OVERVIEW SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN VERA 2008 DALAM RANGKA USER ACCEPTENCE TEST.
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumber Penerimaan Negara.
BAGAN PERKIRAAN STANDAR (PMK No 13/PMK.06/2005)
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Peraturan Menteri Keuangan
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
PMK NO.91/PMK.05/2007 TANGGAL 30 AGUSTUS 2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (SEBAGAI PENYEMPURNAAN PMK NO.13/PMK.06/2005 TENTANG BPS)
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PETUNJUK MENYUSUN TRNBP
Matriks BHMN, BLU, PTN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
department of public administration
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
SUMBER-SUMBER PENERIMANAN
PENERIMAAN PEMERINTAH
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
A P B N.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
department of public administration
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
Selvia Nurindah Sari JP081280
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
APBNp 2014 dan apbn 2015 “Penerimaan Negara Bukan Pajak”
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
Dit. APK Ditjen Perbendaharaan
A P B N.
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR SOSIALISASI BAS DENGAN pihak perbankan DALAM RANGKA MODUL PENERIMAAN NEGARA JAKARTA, 23 JANUARI 2008.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR SOSIALISASI BAS DENGAN pihak perbankan DALAM RANGKA MODUL PENERIMAAN NEGARA JAKARTA, 23 JANUARI 2008

BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama; Meningkatkan kualitas informasi keuangan; Memudahkan pengawasan keuangan.

KAPAN BAS BERLAKU ? Pasal 3 (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara / Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, mulai Tahun Anggaran 2008.

KLASIFIKASI AKUN KODE NAMA AKUN 1 ASET 2 KEWAJIBAN 3 EKUITAS 4 PENDAPATAN 5 BELANJA 6 TRANSFER KE DAERAH 7 PEMBIAYAAN 8 NON ANGGARAN

PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR TERKAIT DENGAN MODUL PENERIMAAN NEGARA PENGHAPUSAN PENGEMBALIAN PADA AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN PENGELOMPOKKAN JENIS PENDAPATAN SESUAI TRANSAKSINYA PENAMBAHAN AKUN BELANJA PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN

KONSEKUENSI PERUBAHAN PERUBAHAN KODE AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN DIBANDINGKAN DENGAN T.A. 2007 PENGGUNAAN KODE AKUN PADA TAHUN 2007 DIPAKAI DENGAN URAIAN BERBEDA PADA TAHUN 2008 PENGGUNAAN KODE AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN YANG BERSANGKUTAN BILAMANA TERJADI PENGEMBALIAN PEMBEDA PENGGUNAAN KODE AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN SESUAI DOKUMEN SUMBER PERUBAHAN TABEL REFERENSI BANK PERUBAHAN FORMULIR SETORAN MPN SETIAP K/L HARUS MENGETAHUI PENGGUNAAN AKUN SESUAI KODE AKUN DI BAS 7

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAGAN AKUN STANDAR DI BANK BELUM SEMUA K/L MENGETAHUI KODE DAN URAIAN AKUN SESUAI BAS REFERENSI BANK PERLU WAKTU UNTUK PENYESUAIAN (VENDOR BERBEDA SETIAP BANK) PERLU BATASAN WAKTU BAGI K/L DAN BANK SEBAGAI CUT OFF PEMBERLAKUAN BAS PERLU MAPPING AKUN AWAL JANUARI S.D. BATAS CUT OFF PERLU SURAT EDARAN MENGENAI BATASAN WAKTU PENGGUNAAN BPS S.D. PEMBERLAKUAN BAS UNTUK BANK DAN K/L SERTA KONVERSI UNTUK KEPENTINGAN REKONSILIASI

KAPAN CUT OFF DIBERLAKUKAN? PERSIAPAN UNTUK REKONSILIASI DATA MPN DENGAN LAPORAN KEUANGAN SATKER KONVERSI PADA LAPORAN KEUANGAN SESUAI BAS SOSIALISASI KEPADA SATKER: UNTUK SATKER SUDAH MENGETAHUI BAS UNTUK SATKER YANG BELUM MENGETAHUI BAS

GAMBARAN BAGAN AKUN STANDAR (Kelompok Pendapatan) 4 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 41 Penerimaan Perpajakan 411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri 4111 Pendapatan Pajak penghasilan 4112 Pendapatan Pajak pertambahan nilai 4113 Pendapatan Pajak bumi dan bangunan 4114 Pendapatan BPHTB 4115 Pendapatan Cukai 4116 Pendapatan Pajak Lainnya 412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 4121 Pendapatan Bea masuk 4122 Pendapatan Pajak/pungutan ekspor

LANJUTAN GAMBARAN BAGAN AKUN STANDAR (Kelompok Pendapatan) 42 Penerimaan Negara Bukan Pajak 421 Penerimaan Sumber Daya Alam 4211 Pendapatan Minyak bumi 4212 Pendapatan Gas Bumi 4213 Pendapatan Pertambangan Umum 4214 Pendapatan Kehutanan 4215 Pendapatan Perikanan 4216 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 422 Pendapatan Bagian Laba BUMN 4221 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 423 Pendapatan PNBP Lainnya 4231 Pendapatan Penjualan dan Sewa 4232 Pendapatan Jasa 4233 Pendapatan Bunga 4234 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan 4235 Pendapatan Pendidikan 4236 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 4237 Pendapatan Iuran dan Denda 4239 Pendapatan Lain-lain 424 Pendapatan BLU 4241 Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum 4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 4243 Pendapatan Hasil Kerja sama Badan Layanan Umum 43 Penerimaan Hibah 431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri 4311 Pendapatan Hibah Dalam Negeri 4312 Pendapatan Hibah Luar Negeri

ILUSTRASI MAPPING BAGAN AKUN STANDAR (Kelompok Pendapatan) Pendapatan Perpajakan tidak ada perubahan PNBP terjadi perubahan kode untuk uraian yang sama

Terima kasih 13