RUANG LINGKUP PERIZINAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Ketetapan Fiktif Negatif
Advertisements

TINDAK PEMERINTAHAN : ( BESTUURS HANDELINGEN _) bisa dilakukan oleh :
TINDAK PEMERINTAHAN : ( BESTUURS HANDELINGEN _) bisa dilakukan oleh :
Prinsip Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengelolaan LH
BAB IV INSTRUMENT PEMERINTAH DEFINISI HAN DEHANN Yuridis Non Yuridis.
 Hukum yang tertulis berbentuk peraturan perundang- undangan  Hukum yang tak tertulis hukum kebiasaan (hukum adat) norma- norma agama atau putusan hakim.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERIHAL WEWENANG PEMERINTAH
KEPUTUSAN/BESCHIKING
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
MENDISKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K3 )
KEWENANGAN.
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
STRUKTUR DAN PENORMAAN PADA PERATURAN
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
PENGERTIAN HAN.
7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Materi HAN Ujian Sisipan I
M. Yusrizal Adi S FAKULTAS HUKUM UMA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.
PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
INSTRUMEN PEMERINTAH Ilmu Pemerintahan
TINDAK/PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURSDAAD)
DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN
ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
By : Koperasi By :
Keselamatan dan kesehatan kerja
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Wewenang dan kewajiban pejabat publik
KETETAPAN ADMINISTRATIF
hukum administrasi (negara)
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
POTRET HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pengertian Hukum Administrasi Negara
N E G A R A.
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
Materi HAN Ujian Sisipan I
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN
POKOK BAHASAN: PENGERTIAN INSTRUMEN PEMERINTAH
By : Koperasi By :
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
Bila Anda Mencintai Hutan
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN PP 24/2018
Pengurus Yayasan.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA. Keputusan Administrasi Negara Perbuatan hukum administrasi negara pada umumnya mencipta hubungan hukum. Hubungan hukum.
Transcript presentasi:

RUANG LINGKUP PERIZINAN BAB 3 b RUANG LINGKUP PERIZINAN DEFINISI / PENGERTIAN UNSUR-UNSUR PERIZINAN TUJUAN OERIZINAN BENTUK DAN ISI IZIN LANDASAN MENERBITKAN IZIN

Perizinan Berkaitan dengan : Kewenangan surat Keputusan Pemerintah perizinan Jabatan

BESCHIKKING : Suatu Keputusan sepihak Menciptakan Hubungan Hukum Ditujukan pada Akibat Hukum

PERIZINAN / Vergunning Merupakan KTUN yang sepihak dari suatu organ pemerintahan yang diberikan atas da- sar “Wewenang” DEFINISI : 1.Menurut Kamus Hukum 2.NM Spelt & JBJM Van berger Kesimpulan 3.Bagir Manan Unsur- unsur

Ad: 1.Perizinan adalah : “Izin / perkenan dari pemerintah berdasar kan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawas -an khusus “

2.NM Spelt & JBM ten Berger : a>Dalam Arti Sempit : “ Pengikatan-pengikatan pada peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk “

B> Dalam Arti Luas : “ Suatu persetujuan dari penguasa berdasar kan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan larangan perundangan “

3.Bagir Manan : “ Suatu persetujuan dari Penguasa berdasar kan Peraturan perundang-undangan untuk nenperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang “

KESIMPULAN : Izin adalah :” “ Unsur – Unsur : 1.Instrumen Yuridis 2.Organ pemerintah 3.Peristiwa konkrit 4.Prosedur & Persyaratan

Bagaimana dengan Perizinan? Bila dikaitkan dengan Beschkking ? Tujuan Perizinan a b.

Tujuan Perizinan : 1,Mencegah bahaya bagi Lingkungan Contoh : 2.Keinginan mengarahkan / mengendalikan Aktivitas-aktivitas tertentu 3.Keinginan melindungi Obyek-obyek tertentu 4.Pengarahan dengan menyelesaiakn orang-orang dan aktivitas-aktivitas,dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu .

KESIMPULAN : PERIZINAN :