Apa Pentingnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)?

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Proses bisnis dalam kerangka e-commerce
Advertisements

SISTEM PENJUALAN KREDIT
Panduan Mengisi Instrumen LGI Bagian I dan II. Bagian I  bertujuan untuk mengukur implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor LULUCF melalui.
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
E-government Komputer Masyarakat.
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
STANDAR 2.
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
Buku Nugroho Widjajanto Bab XVI
Pemrosesan Transaksi Kelompok 5 : Fitri Nur Kholila Gilang Wahyu W
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SIKLUS PENDAPATAN Kuliah ke-4.
Desi Pibriana.
Pertemuan ke-4 Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Sistem Informasi Akuntansi
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
Siklus Pemrosesan Transaksi
Emilia Gustini, SE. M.Si. Ak. CA
PENGANTAR PEMPROSESAN TRANSAKSI
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Nilai dan rekomendasi sakip
Audit Siklus Pendapatan
LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
Sistem informasi manajemen
KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
Sistem Informasi Akuntansi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN & SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
DEPARTEMEN PUBLIC RELATIONS
Supply Chain Management (SCM) E-Business dan Supply Chain
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Formulir Formulir  secarik kertas yg memiliki ruang untuk diisi
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
E-government Pertemuan I
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
SISTEM PENGAWASAN PRODUKSI
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
SIA (Sistem Informasi Akuntansi)
SISTEM INFORMASI PERNJUALAN BATIK BERBASIS WEBSITE PADA RILA BATIK
Pengertian utang Utang adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang/jasa yang dilakukan secara kredit.
Bab 11 Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
Sistem Akuntansi Instansi
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Bab 3. Formulir Formulir  secarik kertas yg memiliki ruang untuk diisi Manfaat penggunaan formulir elektronik: tidak pernah kehabisan formulir tidak pernah.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
SMART CITY Smart Health Smart Education Smart Government Smart Company.
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal Secara Online
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
2 FAKTA Tingkat kemiskinan petani meningkat Perubahan kbj PP di era 1990 an Kinerja Peny. Pert.Menurun Penumbuhkembangan Kel.Tani/ Gapoktan blm sesuai.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Transcript presentasi:

Apa Pentingnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)? Sistem Informasi yang berbasis komputer (computer-based information systems) memungkinkan pendelegasian kegiatan rutin Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data secara lebih akurat dan andal Pembuatan keputusan akan ditunjang dengan pilihan alternatif yg lebih objektif dengan data pendukung yg lengkap Monitoring dan evaluasi memerlukan penyerapan informasi secara cepat dan efisien.

REKAMAN DATA UNTUK PEMANTAUAN Dokumen rencana projek (DPA-SKPD, DIPA, bestek, dsb) Dokumen personil pelaksana program/projek/kegiatan Surat bukti penyelesaian kegiatan Daftar hadir pengawas/pelaksana lapangan Potongan data hasil penelitian Bagan/gambar/foto kemajuan projek Data sirkulasi/pengeluaran barang Daftar perjalanan dinas Surat-surat dari masyarakat/beneficiaries tentang program tertentu Kliping, guntingan koran, buku harian pelaksana program Memo/disposisi internal Surat-surat undangan pertemuan teknis Faktur pembelian barang Salinan order, pemesanan barang/jasa dari rekanan Notulen atau rekaman rapat/pertemuan Pers release, artikel koran, jurnal, dan bahan publikasi lainnya Dokumen penilaian pengawas projek/kegiatan/program.

Data Perencanaan Pembangunan yg Dapat Diotomasi Sistem informasi perencanaan wilayah / spasial (GIS, data SWP, dsb) Perubahan struktur ekonomi masyarakat (PDRB, pertumbuhan ekonomi, sektor andalan, dsb) Perkembangan sumberdaya manusia di daerah (struktur penduduk, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, perubahan okupasi, dsb) Sistem layanan publik (mekanisme perizinan, pajak & retribusi, layanan sosial, dsb)

MONEV DAN E-GOVERNMENT Kegiatan monitoring-evaluasi yg dilakukan secara internal dapat diintegrasikan ke publik dg dukungan e-government E-government akan meningkatkan akuntabilitas program pemerintah Keterlibatan publik melalui dukungan e-government akan meningkatkan kinerja program pemerintah.

Tiga tahapan e-government Informatif; Data ttg kegiatan yg masuk ke website terbatas digunakan untuk melengkapi informasi yg telah disebarkan melalui media lain. Interaktif; Terjadi interaksi timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui media elektronik (website) yg di-update secara teratur. Transaktif; informasi dapat dipertukarkan secara intensif antara masyarakat (pengguna jasa layanan) dengan SKPD sebagai lembaga pelaksana kegiatan pemerintah.