Laksono Trisnantoro dan Dwijo Susilo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN
Advertisements

DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Perkeretaapian Khusus Fase III Pendekatan yang diusulkan terhadap perubahan peraturan Jakarta 20 Mei 2011.
PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
0 IMPLIKASI KURIKULUM 2013 BAHAN DISKUSI 0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 – 3 DESEMBER 2013.
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
UNIVERSITAS GUNADARMA
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
Badan Layanan Umum (BLU)
Dasar-dasar Konsultan Manajemen Rumahsakit
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI.
Kompetensi pengembangan yang dilatih dalam tiap tahap 1 Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan.
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
SR.DEVY MODIFIED BY RIRIS DIANA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
EMPAT PILAR PROSES BELAJAR
Pendidikan Anti-Korupsi
IT untuk Keunggulan Kompetitif
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Andrian Noviardy,SE.,M.Si.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.
PEKERJAAN, PROFESI, DAN PROFESIONAL
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
Konsep Kesehatan Komunitas (Public Health) dan Keperawatan Komunitas
KEBIJAKAN & PENYELENGGARAAN UKM di PUSKESMAS di ERA JKN
Sumber-Sumber Pendanaan Kesehatan
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
Catatan Rapimtas Tentang Kejuruan dan Keterampilan
*) Disampaikan dlm Seminar Healthcare Professional,
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
ILMU KEDOKTERAN KERJA.
Beban fiskal Program Jaminan Kesehatan SJSN
Diskusi: Peran Departemen dalam AHS
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
Oleh: Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM
SJSN.
ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Tenaga Profesional Asuhan Kehamilan
Finalisasi Renstra FK UGM, Indikator Kinerja dan Penyusunan Rencana Operasional Laksono Trisnantoro.
Trend Kebijakan dalam sistem kesehatan: Apa respon kita?
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
PETA PEMBIAYAAN KESEHATAN INDONESIA: CAPAIAN DAN TANTANGAN
Strategi berbasis Skenario
Skenario Pembiayaan Kesehatan
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
Skenario Pembiayaan Kesehatan
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM.
2.Kepemimpinan Kesehatan Masyarakat dan Atributnya
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

Pokok-Pokok Diskusi: Social Determinants of Health dan Anggaran Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro dan Dwijo Susilo Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM Pembahas: Dr. Untung Suseno Mkes, Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan

Pokok Pembahasan Analisis Trend Anggaran: Apakah 5% dari APBN sudah tercapai? Analisis Peran dan Fungsi Kemenkes saat ini dan masa mendatang Analisis mengenai peranan ahli kesehatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan Analisis penggunaan prinsip-prinsip Social Determinants of Health

1. Trend Anggaran Kesehatan

Analisis Trend anggaran Per sektor Lihat naik turunnya. Kementerian dan Badan yang mempunyai kenaikan steady Kementerian dan Badan yang mempunyai kenaikan seperti Roller-coaster Masih belum ada dari HanKam dll Apa artinya? Anggaran yang baiknya roller coaster berarti tidak mempunyai sistem perencanaan yang jelas Jumlah relatif sangat besar Untuk apa saja?

Trend per Sektor

Anggaran Kesehatan melalui K/L Non Kesehatan

Kemkes vs Non Kemkes

Rasio terhadap APBN

Analisis Trend Anggaran Apabila dana-dana Kementerian/Badan lain dimasukkan: Merubah komposisi perbandingan Kuratif versus Promotif yang selama ini dipergunakan Penanganan preventif banyak di Kementerian lain.

2. Peran dan Fungsi Kemenkes Data menunjukkan bahwa Kemenkes memegang kendali hanya pada sebagian anggara (sekitar ….%) Di masa mendatang: Bagaimana pola pembiayaan dan share Kemenkes apabila dana Jamkesmas dipindah ke BPJS, dan di BPJS akan mendapat tambahan dari PT Jamsostek (apa disebut dana pemerintah?) , ASABRI dll Simulasi dana BPJS (sumber dari Jamksesmas, jamsostek, etc)

Anggaran ke Daerah Bagaimana jika dana DAK meningkat terus Dekon dan Tugas Pembatuan dialihkan sebagian ke DAK Apakah semua perkembangan ini akan mengurangi share Kemenkes dalam anggaran bidang kesehatan? Apa peran Kemenkes berikutnya? Bisakah masih berperan kuat tapi tidak mengendalikan langsung anggarannya

3. Peran IAKMI Dengan identifikasi anggaran kesehatan di luar Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan, serta di masyarakat: Peranan IAKMI menjadi lebih besar Anggota IAKMI dapat berada di seluruh Kementerian Catatan: Kementerian Kesehatan satu-satunya Kementerian di Kabinet yang mengurusi kuratif

Diskusi klasik Kesmas bukan profesi tapi gaya berfikir dan gaya hidup yang lintas profesi Contoh: Kesmas untuk profesi Insinyur Sipil Kesmas untuk profesi guru. Kesmas untuk profesi ekonom pembangunan Kesmas untuk dokter-dokter spesialis dll Perlu strategi baru untuk pengembangan cara berfikir kesmas di Kementerian lain Perlu ada beasiswa S2 dan S3 untuk profesi non kesehatan di Kementerian PU, Pendidikan dan Kebudayaan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dll

4. Analisis SDH Program SDH tidak hanya ada di Kemenkes, tapi juga kementrian lain Apakah Kemenkes akan menjadi semacam steering untuk kementrian lainnya disamping ke masyarakat? Apakah masing2 unit di Kemenkes yang berhubungn langsung dengan kementrian lain perlu membahas Social Determinants for Health

Terimakasih