STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA (K3)
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA
STRUKTUR BELANJA DAERAH
MENGGUNAKAN APLIKASI BOSDA BERFORMULA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pertemuan Ke empat… APBD.
STATISTIK KEUANGAN DAERAH
Pengolahan Data. Pengolahan Data Dalam membuat questionare kita harus memperhatikan sistem pengolahannya (apakah dengan manual atau dengan komputer).
Statistik Distribusi dan Jasa
Chapter 07 STANDAR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Department of Business Adminstration Brawijaya University
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
SURVEI CONTOH KADARMANTO.
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
KEUANGAN DAERAH 13/04/2017.
Kuliah ke-8 RANCANGAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
PENGANGGARAN SANITASI
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
AKUNTANSI TRANSFER.
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Inspektorat Kabupaten Sleman
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Selvia Nurindah Sari JP081280
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
2019 AJAR SAKERNAS BAHAN PENCACAHAN BLOK I, II, III
Transcript presentasi:

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PENGOLAHAN DATA STATISTIK KEUANGAN DAERAH

SKEMA PENGOLAHAN DATA EDITING ENTRI TABULASI VALIDASI

EDITING Proses editing data keuangan pemerintah baik realisasi maupun anggaran memiliki perlakuan yang sama. Proses ini mencakup pemeriksaan jumlah total, rincian dan sub rincian. Jika data tidak masuk, maka diperlukan kompilasi data sekunder yang ditransfor-masikan ke kuesioner.

EDITING BLOK I BLOK II BLOK III BLOK IV BLOK V BLOK VI

Blok I Pengenalan Tempat Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang wilayah administrasi yang dicatat. Rincian blok 1 meliputi nama dan kode provinsi/kabupaten/kota, alamat lengkap kantor gubernur/bupati/walikota, dan kantor Biro Keuangannya. Pengisian kode wilayah didasarkan pada master file desa tahun 2007 BACK

Blok II Ringkasan Blok ini digunakan untuk mendapatkan ketera-ngan ringkas tentang data statistik keuangan pe-merintah. Isian blok ini merupakan hasil rekapitulasi data yang terdapat pada blok III dan blok IV. Rincian A (pendapatan daerah) disalin dari isian blok III A (pendapatan daerah). Rincian B (pendapatan daerah) disalin dari isian blok IV B (belanja daerah) dan merupakan jumlah dari blok III B rincian 1 dan 2. LANJUT

Blok II ringkasan (lanjutan) Blok III B rincian 1 disalin dari isian blok IV B rinci-an 1, sedangkan Blok III B rincian 2 disalin dari isi-an blok IV B rincian 2. Blok III C disalin dari isian blok V C (belanja menu-rut fungsi) Rincian D disalin dari isian blok VI D (pembiayaan) dan merupakan jumlah dari blok III D rincian 1, 2 dan 3. Blok III D rincian 1 disalin dari isian blok VI D rin-cian 1, blok III D rincian 2 disalin dari isian blok VI D rincian 2, dan blok III D rincian 3 disalin dari isi-an blok VI D rincian 3. BACK

Blok III Pendapatan Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan ten-tang realisasi pendapatan/ penerimaan pemerintah pro-vinsi/kabupaten/kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana anggaran pendapatan/ penerimaan pemerintah provinsi /kabupaten/kota (untuk APBD-1 dan APBD-2). Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. Total pendapatan daerah merupakan jumlah blok III A1, A2 dan A3. Total pendapatan asli daerah merupakan blok III A1.1, A1.2, A1.3 dan A1.4. Total retribusi daerah merupakan blok III A1.2.1, A1.2.2, dan A1.2.3. Periksa jumlah masing-masing rincian terhadap total rin-ciannya. LANJUT

Blok III Pendapatan (lanjutan) Total dana perimbangan merupakan jumlah dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak , DAU dan DAK (Blok III A2.1, III A2.2, dan III A2.3). Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok III A2.1.1, III A2.1.2, dan III A2.3. DAU (Blok III A2.2) harus terisi. Jika isian kosong, maka diisi sesuai dengan nilai DAU hasil data sekunder Dirjen PKPD. Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. LANJUT

Blok III Pendapatan (lanjutan) Total pendapatan lain yang sah merupakan jumlah dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, ,dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan (Blok III A3.1, III A3.2, III A3.3, III A3.4 dan III A2.5). Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok III A3.1, III A3.2, III A3.3, III A3.4 dan III A2.5. Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya BACK

Blok IV Pendapatan Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan ten-tang realisasi belanja pemerintah provinsi/kabupaten /kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana anggaran belan-ja pemerintah provinsi /kabupaten /kota (untuk APBD-1 dan APBD-2). Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. Total belanja daerah merupakan jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung Total belanja daerah merupakan jumlah belanja pega-wai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belan-ja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga (Blok IV B 1.1, IV B 1.2, IV B 1.3, IV B 1.4, IV B 1.5, IV B 1.6, IV B 1.7, IV B 1.8). LANJUT

Blok IV Pendapatan (lanjutan) Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok IV B 1.1, IV B 1.2, IV B 1.3, IV B 1.4, IV B 1.5, IV B 1.6, IV B 1.7, IV B 1.8. Total belanja langsung merupakan jumlah belanja pega-wai, belanja barang & jasa, dan belanja modal (Blok IV B 2.1, IV B 2.2, dan IV B 2.3). Periksa jumlah masing-masing rincian dari Blok IV B 2.1, IV B 2.2, dan IV B 2.3. Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. BACK

Blok V Belanja Menurut Fungsi Blok ini berisi realisasi belanja pemerintah provinsi/kabu-paten /kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana anggaran belanjanya (untuk APBD-1 dan APBD-2) menurut fungsi pengeluarannya. Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. Total belanja menurut fungsi merupakan jumlah seluruh belanja dari belanja pelayanan umum, ketertiban keama-nan sampai belanja perlindungan sosial. Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung Periksa jumlah masing-masing rincian dari blok V C1, blok V C2 sampai blok V C9 . Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. BACK

Blok VI Pembiayaan Blok ini berisi keterangan tentang realisasi pembiayaan pemerintah provinsi/kabupaten/kota (untuk K-1 dan K-2) atau rencana pembiayaan pemerintah provinsi /kabupaten /kota (untuk APBD-1 dan APBD-2). Pastikan satuan pada isian daftar dalam ribuan rupiah. Total pembiayaan daerah merupakan jumlah peneri-maan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan (pengu-rang) dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Periksa jumlah masing-masing rincian dari blok VI D1, blok VI D2 sampai blok VI D3 . Jika terjadi selisih antara total dan jumlah rincian, maka nilai yang dijadikan pedoman adalah nilai totalnya. BACK SKEMA

ENTRY DATA Proses entry data realisasi keuangan provinsi (K-1) dan anggarannya (APBD-1) dikompilasi dalam 1 lembar kerja atau dalam 1 file. Proses entry data realisasi keuangan kabupaten /kota (K-2) dan anggarannya (APBD-2) dilaku-kan dalam lembar kerja dan file terpisah. Proses entry data mencakup seluruh isian blok I sampai dengan blok VI baik total, rincian dan sub rincian. Jika data rincian tidak ada, maka isian yang dientry sesuai dengan isian daftar yang masuk yaitu nilai sub totalnya. SKEMA LANJUT

SAMPEL ENTRY DATA K-1 & APBD-1 LANJUT

SAMPEL ENTRY DATA K-2 & APBD-2 RINCIAN TERISI LENGKAP RINCIAN TERISI TIDAK LENGKAP SKEMA BACK

VALIDASI Proses entry data dilakukan untuk melihat ada-nya konsistensi jumlah total dan sub total dari rincian. Validasi juga melihat konsistensi jumlah agregat nasional terhadap isian masing-masing daerah dalam periode yang sama. Dalam proses validasi, dilakukan ekstrapolasi rincian yang tidak lengkap isiannya (hanya terisi sub total atau totalnya saja). Ekstrapolasi dilakukan dengan melihat series data tahun-tahun sebelumnya. LANJUT SKEMA

FORMULA EKSTRAPOLASI Penjelasan : Untuk mengestimasi data rincian tahun ke-t, maka digunakan data t-1 dan t-2. Faktor pengali yang dipakai adalah data sub total atau total tahun ke-t. Contoh Data rincian : Pajak Hotel Data sub total : Pajak Daerah SKEMA BACK

TABULASI Proses tabulasi dilakukan setelah validasi datanya clear (konsisten). Sebelum dilakukan tabulasi, nilai hasil penghitungan (formula) diubah menjadi value sehingga data-data tidak berubah ketika dilakukan pemindahan format lembar kerja ke format tabulation plan yang sudah disiapkan. Dengan menggunakan program excel, dilakukan pengisian tabel-tabel yang sudah disiapkan dengan cara link antar sheet maupun antar file. LANJUT SKEMA

CONTOH HASIL TABULASI LANJUT

CONTOH HASIL TABULASI LANJUT

CONTOH HASIL TABULASI LANJUT

CONTOH HASIL TABULASI SKEMA BACK