IZIN AMATIR RADIO (I.A.R)

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

Advertisements

Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen

PARA PELAMAR YANG LULUS SELEKSI CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2013

Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

UNTUK MENJADI BADAN HUKUM

SEKILAS TENTANG KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 49 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO.

Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.

Dasar Hukum dan Persyaratan Penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis di Lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Jakarta, 28.

SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.

KEBERATAN DAN BANDING.

RESUME RAKERNIS BIDANG OPERASI & TEKNIS

PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,

Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika

BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN

PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

PERUMUSAN KALIMAT PENGATURAN

SOSIALISASI SITU.

Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor

BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016

MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan

SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.

KEBERATAN DAN BANDING.

Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)

SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA

Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI Disusun dan diajukan.

PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)

BUKU SAKU TENTANG VETERAN RI

Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG

Pengangkatan, perpindahan, perpanjangan, pemberhentian Notaris

BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :

Perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk secara Daring

Legal Aspek Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan alamat Perusahaan

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Transcript presentasi:

IZIN AMATIR RADIO (I.A.R) Amatir Radio adalah setiap orang yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan Amatir Radio; Izin Amatir Radio (IAR) adalah hak untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio amatir dan menggunakan frekuensi amatir radio

IZIN AMATIR RADIO (I.A.R)

KEP. MENTERI PERHUBUNGAN KM 49 TAHUN 2002 PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO (1) Kegiatan Amatir radio dilaksanakan berdasarkan Izin Amatir Radio yang selanjutnya disebut IAR; (2) Setiap pemilik IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

KEP. MENTERI PERHUBUNGAN KM 49 TAHUN 2002 PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO IAR dikeluarkan menurut tingkatan sebagai berikut : a. Tingkat Pemula masa berlaku 2 (dua) tahun b. Tingkat Siaga masa berlaku 3 (tiga) tahun c. Tingkat Penggalang masa berlaku 5 (lima) tahun d. Tingkat Penegak masa berlaku 5 (lima) tahun Setiap Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) IAR

KEP. MENTERI PERHUBUNGAN KM 49 TAHUN 2002 PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO Seorang Amatir Radio hanya boleh memiliki sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Stasiun Radio Amatir yang terdiri dari 1 (satu) stasiun tetap, 1 (satu) stasiun bergerak dan 1 (satu) stasiun jinjing. Alamat Stasiun Radio Amatir harus sama dengan alamat pemilik IAR.

KEP. MENTERI PERHUBUNGAN KM 49 TAHUN 2002 PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO Seorang Amatir Radio dapat memiliki jumlah perangkat Radio Amatir sebagai berikut : a. Pemula sebanyak-banyaknya 3 (tiga) perangkat; b. Siaga sebanyak-banyaknya 6 (enam) perangkat; c. Penggalang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) perangkat; d. Penegak sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) perangkat.

Permohonan Izin Amatir Radio setiap orang berumur paling sedikit KEP. MENTERI PERHUBUNGAN KM 49 TAHUN 2002 PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO Permohonan Izin Amatir Radio dapat diajukan oleh setiap orang berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun.

KEP. MENTERI PERHUBUNGAN KM 49 TAHUN 2002 PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO Permohonan IAR diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan : Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya; Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian setempat, c. Rekaman SKKAR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atau ijazah Radio Elektronika dan Operator Radio yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; d. Pas photo terbaru dengan ukuran 2 x 3 sebanyak 5 (lima) lembar; e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua bagi mereka yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun