KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA 2011 Jakarta, 10 Mei 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
ASEAN DAN APEC.
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH
ORGANISASAI INTERNASIONAL ILIEN HALINA 1 11/2005 KULIAH KE 10.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Lembaga keuangan Internasional Anggota :
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Persoalan Hak Asasi Manusia
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA 2011 KESIAPAN INDONESIA MENUJU KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN 2015 PERTEMUAN BAKOHUMAS Bandung, 15.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Tentang Keuangan Negara
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Asean & Hubungan internasional masa & pasca perang dingin
16 April INDONESIA IS MY BLOOD...!!! Mr. P. Muntoko, M.Pd NIP Berpikirlah Positif, Orang akan berpikir Positif pada Kita.
Presentasi Pkn Disusun oleh: Guntur Gunawan.A Richo Bagus .M
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
& Globalisasi Pendidikan Pancasila.
SEMINAR NASIONAL VOKASI DAN TEKNOLOGI TIA Kusuma Wardhani, SH,MM.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PROSPEK DAN TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DI ASEAN DAN INDONESIA PASCA PIAGAM ASEAN: PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nandang Sutrisno.
Peran Dewan Komisaris Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean 2015
Seminar Nasional MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER   H.M. Tauchid Noor Pascasarjana Universitas Kanjuruhan Malang.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
Ketahanan Nasional Mahendra P. Utama.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI
GLOBALISASI DAN HUBUNGAN INTERNATIONAL
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Hubungan Internasional
KELOMPOK III SUPARMAN SMAN 17 ZAENAL M SMAN 7 ABDUL HAKIM SMAN 33
"One Vision, One Identity, One Community”
KERANGKA ROADMAP Pendahuluan 2. Tantangan Perekonomian Indonesia
ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP MEA
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KELOMPOK 5 : AGUS MAULANA DHEA PUTRI A HARYANTI NADILLA
ACFTA Asean-China Free Trade Area
Oleh : Setiawan Wakil Ketua DPD KNPI Kota Palangka Raya
Analisis Kebijakan Penggunaan Mata Uang Tunggal di ASEAN
ASEAN Economic Community dan prospeknya
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Ayo Kita Kenali ASEAN Titan sadewo. Apa ASEAN itu? ASEAN itu (singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia.
ORGANISASI INTERNASIONAL. Organisasi Internasional adalah badan hukum yang didirikan oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan.
TEORI CSR.
Seminar Nasional Persaingan Usaha KPPU – FDPU
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
BENTUK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
ASEAN & HUBUNGAN INTERNASIONAL MASA & PASCA PERANG DINGIN.
DINAMIKA ORGANISASI INTERNASIONAL Miftah Hayati Sharfina Fadhilah Sumondang Ruthy Mataya Gultom
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA INDONESIA 2011 Jakarta, 10 Mei 2011

2 Peta ASEAN Source: ASEAN Statistical Yearbook 2008, AEC Chartbook 2009 Union of Myanmar Pop : 58,510 mil GDP : US$ 27,182 mil GDP Per Capita: US$ 456 Thailand Pop : 66,482 mil GDP : US$ 273,666 mil GDP Per Capita: US$ 4,116 Cambodia Pop : 11,082 mil GDP : US$ 8,662 mil GDP Per Capita: US$ 756 Malaysia Pop : 27,863 mil GDP : US$ 222,674 mil GDP Per Capita: US$ 7,992 Singapore Pop : 4,839 mil GDP : US$ 184,120 mil GDP Per Capita: US$ 38,046 Lao PDR Pop : 5,763 mil GDP : US$ 5,289mil GDP Per Capita: US$ 918 INDONESIA Pop : 228,523 mil GDP : US$ 511,174 mil GDP Per Capita: US$ 2,237 Brunei Darussalam Pop : 397,000 GDP : US$ 14,147 mil GDP Per Capita: US$ 35,623 Viet Nam Pop : 86,160 mil GDP : US$ 90,701 mil GDP Per Capita: US$ 1,053 Philippines Pop : 90,457 mil GDP : US$ 166,773 mil GDP Per Capita: US$ 1,844

 ASEAN berdiri di tengah situasi dunia dan kawasan yang tidak stabil akibat pengaruh perang dingin berdasarkan atas Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1967;  Dalam perkembangannya, ASEAN telah mengalami transformasi dan salah satunya dengan ditandatanganinya ASEAN Charter oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN tanggal 20 November 2007 pada KTT ke –13 di Singapura dan mulai diberlakukan tanggal 15 Desember 2008 dengan penyerahan instrumen ratifikasi yang dilakukan oleh Thailand pada tanggal 15 November  Piagam ASEAN merupakan dokumen historis yang mengubah ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (rules-based) dan berorientasi pada kepentingan rakyat (people-centered)  (legal personality)  Implementasi ASEAN Charter sangat penting dalam membawa ASEAN kepada masyarakat Pendahuluan

4 Berlandaskan Hukum dan Berorientasi Kepada Rakyat KOMUNITAS ASEAN 2015 KOMUNITAS POLITIK DAN KEAMANAN ASEAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN KOMUNITAS SOSIAL BUDAYA ASEAN Transformasi ASEAN (1) PiagamASEAN

DEWAN KOORDINASI ASEAN (MENTERI LUAR NEGERI) 5 KTT ASEAN DEWAN KOMUNITAS POLITIK-KEAMANAN ASEAN (Menko Polhukam/ Menlu) DEWAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (Menko Perekonomian/ Mendag) DEWAN KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN (Menko Kesra/ Menteri Terkait) BADAN KEMENTERIAN SEKTORAL ASEAN Sekretariat Nasional ASEAN di Kemlu Pertemuan Pejabat Tinggi Sektoral Garis Pelaporan Garis Koordinasi YAYASAN ASEAN PARA MENTERI LUAR NEGERI ASEAN AICHR Komite Wakil Tetap ASEAN di Jakarta Transformasi ASEAN (2) Pertemuan Pejabat Tinggi Sektoral Sekretaris Jenderal ASEAN / Sekretariat ASEAN

ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint Transformasi ASEAN Bali Concord II Bali Concord I ASEAN COMMUNITY Indonesia merupakan salah satu Founding Fathers dari ASEAN melalui Deklarasi Bangkok 1976 Bali Concord I (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) – Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi ASEAN di tengah konstelasi Perang Dingin Bali Concord II – Indonesia, saat menjadi Ketua, kembali berhasil memberikan landasan yang kuat bagi transformasi ASEAN menjadi “rules- based organization” dan bersifat “people-oriented” serta mengarah pada pembentukan Komunitas ASEAN Vientianne Action Plan The Signing of the ASEAN Charter and Singapore Declaration on the ASEAN Charter 2008 Entry into force of ASEAN Charter; ASEAN Secretariat Jakarta (15 December 2008) Cha-am Hua Hin Declaration on the Road Map for the ASEAN Community Bali Concord III

1967 Bangkok Declaration 1976 Bali Concord 2003 Bali Concord II = ASEAN Community 2011 ASEAN Community in a Global Community of Nations 2011 ASEAN Community in a Global Community of Nations Perspektif Indonesia mengenai Evolusi ASEAN

8  Mendorong pemajuan dan perlindungan HAM dan hak-hak fundamental, pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional, good governance, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan penanggulangan kejahatan, dll.  Komitmen untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif, kelancaran arus barang, jasa, investasi, memfasilitasi pergerakan profesional, bakat dan tenaga kerja serta arus modal yang lebih bebas.  Penguatan/penataan mekanisme, kelembagaan dan struktur organisasi yg mendorong peningkatan koordinasi.  Mendorong interaksi antara berbagai pemangku kepentingan di ASEAN. Arti Penting Piagam ASEAN

9  Mendorong peningkatan kerja sama berbagai kegiatan di tingkat sektoral oleh berbagai pemangku kepentingan serta peningkatan interaksi masyarakat dalam kerja sama politik, ekonomi, sosial dan budaya.  Sebagai organisasi rules-based, komitmen-komitmen yang dihasilkan wajib dilaksanakan oleh pemerintah RI.  Peningkatan interaksi antar masyarakat negara anggota ASEAN dan interaksi antara masyarakat dengan organisasi ASEAN.  Memiliki mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih jelas sehingga mampu menjamin terwujudnya tujuan ASEAN.  Perubahan mekanisme kerja dan struktur organisasi ASEAN yang lebih jelas dan efektif.  Meningkatnya aktivitas pertemuan-pertemuan ASEAN yang diadakan di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai akibat perluasan organisasi seperti pembentukan Komite Perutusan Tetap dan penunjukan Duta Besar negara Mitra Wicara untuk ASEAN. Implikasi Umum Piagam ASEAN di Tataran Domestik

10 Komunitas ASEAN : Komunitas Politik-Keamanan Merupakan inisiatif Indonesia Bertujuan antara lain mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional, dan memasyaratkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi. Merupakan sebuah komunitas yang terbuka, berdasarkan pendekatan kemanan yang komprehensif, serta tidak bertujuan untuk membentuk pakta militer atau kebijakan luar negeri bersama. Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN disahkan di Thailand pada 1 Maret 2009

11 Komunitas ASEAN : Komunitas Politik-Keamanan Karakteristik Komunitas Politik-Keamanan ASEAN : – Komunitas berbasis aturan dengan nilai dan norma yang sama – Sebuah wilayah terpadu, damai, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan menyeluruh – Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung

12 Komunitas ASEAN : Komunitas Ekonomi Cetak Biru tersebut bertujuan menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada 2015 Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN disahkan di Singapura pada 21 November 2007

13 Komunitas ASEAN: Komunitas Ekonomi Empat karakteristik utama Komunitas Ekonomi ASEAN : – Pasar tunggal dan basis produksi – Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi – Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata – Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global

14 Komunitas ASEAN: Komunitas Sosial Budaya Diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (people-centred) serta memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat (we feeling) terhadap ASEAN. Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN disahkan di Thailand pada 1 Maret 2009

15 Komunitas ASEAN : Komunitas Sosial Budaya Karakteristik Komunitas Sosial Budaya ASEAN : – Pembangunan manusia – Kesejahteraan dan perlindungan sosial – Hak-hak dan keadilan sosial – Penjaminan kelestarian lingkungan – Membangun identitas ASEAN – Pengurangan kesenjangan pembangunan

16 1.Memastikan bahwa tahun 2011 akan ditandai oleh kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN, dengan melanjutkan hasil yang telah diraih selama ini dan dengan mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang baru di bawah 3 pilar ASEAN. 2.Memastikan arsitektur kawasan dan lingkungan kawasan yang tetap kondusif bagi pencapaian pembangunan dengan menciptakan dynamic equilibrium dimana ASEAN memiliki peran sentral (khususnya dengan menjabarkan visi Indonesia tentang masa depan East Asia Summit). 3.Menggulirkan pembahasan mengenai perlunya visi “ASEAN pasca 2015” (“ASEAN beyond 2015”), yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN Community in a global community of nations).

17