PEMBEKALAN KKN undip KONDISI, POTENSI DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL Oleh: NURSALIM, SH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

SELAMAT DATANG DI SAKTI ALAM KERINCI
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PENGENALAN WILAYAH dan POTENSI LOKAL
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disampaikan dalam rangka persiapan KKN UNDIP
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PETA WILAYAH KECAMATAN WONOSALAM
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
PEMBENTUKAN POSDAYA LPM UNIVERSITAS JEMBER Disampaikan pada
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH KEC. BANDAR
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
“SURVEI EKONOMI PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA DONOWARIH, KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG Kelas E.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Analisis kemiskinan di kabupaten magetan
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Transcript presentasi:

PEMBEKALAN KKN undip KONDISI, POTENSI DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL Oleh: NURSALIM, SH

Dasar Pelaksanaan Tugas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perda Kab. Kendal No. 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal Peraturan Bupati Kendal No. 103 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Peraturan Bupati Kendal No. 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja

Tugas Pokok Camat Pasal 3 Perbup Kdl No. 37 Th. 2008 MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN OLEH BUPATI UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum; Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Geografis Ketinggian 250-600 m dpl Suhu udara ± 27° C Luas wilayah 51.43 km² Batas-batas wilayah Utara : Kec. Weleri Selatan : Kec. Sukorejo Barat : Kec. Plantungan Timur : Kec. Patean

Administratif No Desa Dusun/ Dukuh Rukun Warga Rukun Tetangga 01 Gondoharum 4 3 19 02 Getas Blawong 5 13 03 Parakan Sebaran 20 04 Petung 10 05 Krikil 6 06 Puncakwangi 21 07 Pageruyung 08 Tambahrejo 09 Gebangan 17 Surokonto Wetan 7 11 Bangunsari 40 12 Kebon Gembong 8 29 Surokonto Kulon 15 14 Pager Gunung Jumlah 72 75 274 Kecamatan Pageruyung merupakan wilayah perdesaan terdiri dari 14 Desa, meliputi 72 Dusun/Dukuh, 75 RW dan 274 RT

Potensi Lahan (km²)

Penduduk ‚ ƒ

Produksi Hasil Pertanian Durian 22.5000 buah/tahun Jambu Biji Getas Merah 175 ton/tahun Kacang tanah 4.484,75 ton Kelapa 166.319 butir Kapok 973.167 kwintal Ikan lele 37,50 ton Padi 10.280,70 ton Jagung 13.747 ton Ubi kayu 2.808 ton Ubi jalar 195,05 ton Ikan rucah 49,50 ton Telur ayam ras 175.484 Kg Telur ayam buras 21.525 Kg Telur itik 6.256 Kg

Prioritas Program Pembangunan Pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan musrenbangdes. TUJUAN Tertib administrasi pemerintahan desa SASARAN Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa HASIL YANG DIHARAPKAN Partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat

Prioritas Program Pembangunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan TUJUAN Penyediaan produk unggulan sesuai dengan potensi SASARAN Tersedianya produk perkebunan unggulan HASIL YANG DIHARAPKAN Berkembangnya produk unggulan di wilayah kecamatan pageruyung

Prioritas Program Pembangunan Pembinaan dan pengembangan perikanan air tawar TUJUAN Berkembangnya budidaya perikanan air tawar SASARAN Meningkatnya budidaya perikanan air tawar HASIL YANG DIHARAPKAN Petani mampu membudidayakan perikanan yang berorientasi pasar

Prioritas Program Pembangunan Sosialisasi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa TUJUAN Peningkatan SDM pengelola keuangan desa SASARAN Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa HASIL YANG DIHARAPKAN Setiap desa mampu menyusun pedoman pengelolaan keuangan desa.

Prioritas Program Pembangunan Pengendalian keamanan lingkungan TUJUAN Terciptanya suasana yang nyaman dan rasa aman di kecamatan Pageruyung SASARAN Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di kecamatan Pageruyung HASIL YANG DIHARAPKAN Terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Pageruyung

Prioritas Program Pembangunan Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil TUJUAN Mengurangi resiko kematian ibu hamil dan balita SASARAN Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kurang mampu HASIL YANG DIHARAPKAN Terciptanya kesehatan ibu hamil dan balita terutama keluarga kurang mampu.

Terima kasih atas perhatiannya Selamat ber-KKN di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Semoga Sukses Selalu