DIVISI PERTANAHAN Oleh: GMD Pertanahan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEPARTEMEN HUKUM CORPORATE SECRETARY
Advertisements

HAK MILIK.
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PENJUALAN DAN PEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
Overview Divisi Pemasaran & Penjualan
Rumah Susun Di INDONESIA
Rumah Susun Di INDONESIA.
MENURUT HUKUM INDONESIA
A. Pengantar Inggris dan Amerika Joint Property
HAK ATAS TANAH M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BAB V HAK ATAS TANAH.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
HAK GUNA BANGUNAN Kelompok 6: Tri Noprianto Sutanto Sahat Restu Sirait
HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Pertemuan ke – 5 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 7
BUSINESS PROCESS.
KASUS-KASUS PERKREDITAN
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Materi-9 HAK PAKAI DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
FUNGSI TANAH sebagai wadah sebagai faktor produksi
Pertimbangan yang menjadi Prasyarat utama Sesuatu benda Dapat diterima
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL (ASPEK PENGADAAN TANAH
HAK-HAK ATAS TANAH.
Pertemuan ke – 11 HUKUM AGRARIA
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
HAK MILIK.
SEBAGAI JAMINAN HUTANG
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PENGERTIAN & DASAR HUKUM RUMAH SUSUN
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
Sebagai Satu-Satunya Lembaga Hak Jaminan atas Tanah
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
Presented by: Cempaka Paramita,
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
HAK MILIK.
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Presly Prayogo,SH,MH. DUA BENTUK HAK ATAS TANAH HAK PRIMER Hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, yang dapat dimiliki oleh.
Transcript presentasi:

DIVISI PERTANAHAN Oleh: GMD Pertanahan

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Memahami struktur organisasi dan TUPOKSI bidang Pertanahan 2.Mengerti tentang Pemilihan Lokasi dan aspek yg perlu dipertimbangkan 3. Memahami tahapan proses pemilihan lokasi 4. Mengerti tentang pembebasan tanah 5. Memahami tata cara pembebasan tanah 6. Mengerti fungsi sertifikasi tanah 7. Mengerti jenis-jenis hak atas tanah 8. Mengerti kewenangan proses sertifikasi pada Instansi BPN 9. Memahami tahapan proses permohonan hak guna bangunan/hak milik (partial) 10. Memahami tahapan proses sertifikasi Rumah Susun 11. Memahami tahapan proses penanganan klaim tanah

BAGAN ORGANISASI DIREKTUR KORPORASI & PERTANAHAN G M D Pertanahan MD PENGADAAN & PENDAYAGUNAAN TANAH MD. SERTIFIKASI & PENGAMANAN TANAH G M Regional Mgr. CAN-Tan Regional Asman Pertanahan Regional Mgr. Cabang Asman Pertanahan Cabang Kantor Pusat Kantor Regional Kantor Cabang DIVISI PERTANAHAN

MD. PENGADAAN & PENDAYAGUNAAN TANAH MD. SERTIFIKASI & PENGAMANAN TANAH TUGAS POKOK DAN FUNGSI GM.DIVISI PERTANAHAN Pemilihan Lokasi Penggunaan Lahan dan Rencana Bisnis Pengadaan Tanah Pendayagunaan Tanah Sertifikasi Tanah Pengamanan Tanah Penertiban Tanah MD. PENGADAAN & PENDAYAGUNAAN TANAH MD. SERTIFIKASI & PENGAMANAN TANAH DIVISI PERTANAHAN

KEGIATAN BIDANG PERTANAHAN PEMASARAN ( APP ) BIDANG PERTANAHAN PEMILIHAN LOKASI ( SS ) PENGAD. TANAH SERTIF. INDUK SERTIF. HGB PENGAMANAN TANAH PERENCANAAN (BRP) DIVISI PERTANAHAN

SITE SELECTION

A B C SITE SELECTION Lok a s i Site Selection adalah salah satu tahapan pembebasan tanah yang berupa studi, evaluasi dan penilaian layak atau tidaknya suatu lokasi yang akan dibebaskan dilihat dari berbagai aspek. A B C Lok a s i LOKASI TERPILIH LAYAK HUKUM LAYAK TEKNIS LAYAK PASAR LAYAK HARGA Site Survey Kriteria Kualitatif Kuantitatif DIVISI PERTANAHAN

S.O.P KEGIATAN SITE SELECTION Keg. Kantor Regional EVALUASI BUKU APP (oleh div sar ) Laporan APP & SS Regional Lap SS & APP Cabang EVALUASI & SIDANG LOKASI REG EVALUASI BUKU SS (oleh div tan) Persetujuan & Survey awal oleh DIREKSI REKOMENDASI BASTAN DIREKSI SURVEY LOKASI (tim SS pusat) SIDANG LOKASI Di KANTOR PUSAT Rekom. Tim SS Kantor Pusat DIVISI PERTANAHAN

Standard Waktu Keg. SS + 4,5 Bulan / 18 minggu Time Schedule Site Selection Standard Waktu Keg. SS + 4,5 Bulan / 18 minggu

CONTOH KEGIATAN SITE SELECTION LOKASI : CIBINONG, KAB. BOGOR Jalan Raya Bogor KM 46, Cibinong ± 2 KM dari Pusat Kab. Bogor ± 10 KM dari kota Bogor Luas lahan 183.495 M2 Evaluasi : Lokasi strategis Akses jalan mudah Infrastruktur memadai

CONTOH KEGIATAN SITE SELECTION Topografi relatif datar ± 0 - 5% Kondisi existing berupa ladang (palawija) Jaringan PLN & PDAM ada di tepi lokasi Outlet Drainage sungai kecil di lokasi 2m Evaluasi Data topografi sangat minim Pematangan tanah ringan Perbaikan outlet drainage

CONTOH KEGIATAN SITE SELECTION Evaluasi Sertipikat diagunkan ke BCA Tidak ada pembahasan RTRW Tanah kantong akan menghambat pengembangan siteplan Diperlukan Surat Keterangan harga pasaran tanah Status Tanah HGB a/n PT IRMC RTRW perumahan, KDB 50 Terdapat Tanah kantong di dalam lokasi Harga Rp 250.000, NJOP Rp 128.000

Pengadaan tanah

(REKOMENDASI DIREKSI) KEGIATAN PENGADAAN TANAH RKAP HASIL SS (REKOMENDASI DIREKSI) IJIN LOKASI Pem Kab/Pem Kot 1. Tunjuk Batas 4. Ukur Rincik 7. Pembayaran 2. Penyuluhan & Invent. Dok 5. Daftar Nominatif Kepemilikan 8. Surat Pelepasan Hak 3. Musyawarah Ganti rugi Tanah 6. Teliti Dok. & Penyiapan Dana PIHAK TERKAIT PADA PEMBEBASAN TANAH : B P N - Lurah CAMAT (sbg PPAT) - Pemilik Tanah DIVISI PERTANAHAN

KEGIATAN PENGADAAN TANAH Total waktu 160 hari / 5,3 bulan DIVISI PERTANAHAN

sertifikasi

BPN Bukti Tertulis Jaminan Hukum FUNGSI SERTIFIKAT TANAH BPN Bukti Tertulis Jaminan Hukum DIVISI PERTANAHAN

Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai HAK ATAS TANAH Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai Hak Pengelolaan (HPL) DIVISI PERTANAHAN

HAK MILIK HAK GUNA BANGUNAN HAK GUNA USAHA PENGERTIAN HAK ATAS TANAH Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah HAK GUNA BANGUNAN Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun HAK GUNA USAHA Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun

HAK PAKAI HAK PENGELOLAAN (HPL) PENGERTIAN HAK ATAS TANAH Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain HAK PENGELOLAAN (HPL) Hak untuk mengelola lahan yang dikuasai langsung oleh Negara oleh BUMD, BUMN dan Badan Pemerintah lainnya tanpa adanya batas waktu tertentu

KEGIATAN PENERBITAN SERTIFIKAT INDUK PERATURAN MENTERI AGRARIA / KA BPN NO 3 / 1999 Penyuluhan SK HPL/HGB Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Prop BPN (Pusat) SK HGB SK HPL / HGB KEWENANGAN PENGURUSAN SERTIFIKAT Untuk Tanah Perumahan dengan luas : s/d. 0,2 Ha : Ktr. BPN Kota/ Kab s/d. 0,2 – 7.5 Ha : Ktr. Wil BPN Propinsi < 7.5 Ha : Ktr. B P N Pusat DIVISI PERTANAHAN

Penerbitan Sertifikat Penelitian & Pemrosesan BAGAN ALIR SERTIFIKASI HGB/HM (PARSIAL) Peyusunan Data, RAB dan Jangka Waktu Pembangunan Rumah (minimal pondasi) Pengukuran Kavling KPR (Akta Jual Beli ) Penyampaian Berkas Permohonan HGB / HM Penyerahan Sertifikat HGB / HM a/n.Pemilik Penerbitan Sertifikat HGB / HM ( BPN Tk.II ) Penelitian & Pemrosesan Berkas Permohonan HGB / HM Penerbitan SK HGB / HM DIVISI PERTANAHAN

SERTIFIKASI HM SARUSUN / STRATA TITLE PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1985 PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 1988 PENGERTIAN Hak atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah susun, yang meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan dari unit tempat tinggal yang bersangkutan DIVISI PERTANAHAN

PENDAFTARAN PERALIHAN BAGAN ALIR SERTIFIKASI HM SARUSUN / STRATA TITLE ILH (Ijin Layak Huni) HPL PERUM PERUMNAS HGB PENGEMBANG HM SARUSUN a/n. PENGEMBANG HM SARUSUN a/n. PEMBELI PENDAFTARAN PERALIHAN HM SARUSUN a/n. PEMBELI JUAL BELI HM SARUSUN (AKTA PPAT) PIHAK TERKAIT PENGURUSAN SERTIFIKAT PEMKAB / PEMKOT B P N

PERMASALAHAN TANAH

Adanya klaim tertulis oleh masyarakat ALUR PENANGANAN MASALAH KLAIM TANAH Adanya klaim tertulis oleh masyarakat Lokasi? Seluas? 3 Dasar/bukti surat apa? 2 Siapa yang mengklaim? 1 Periksa dokumen Dokumen kepemilikan tanah Perum Perumnas 3 Riwayat tanah? 2 Dokumen yang klaim? 1 Penelitian Penjelasan hasil penelitian (sertifikat HPL, SK HPL&peta ukur, SPH) 1 Pembahasan Bila klaim tanah belum puas 2 Buat surat jawaban tertulis 1 JALUR HUKUM DIVISI PERTANAHAN

TERIMA KASIH