LKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA PARWOTO.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Advertisements

Bab 3 BISNIS : SEBUAH PROFESI ETIS ?
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
JATI DIRI KOPERASI.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
Jurusan Arsitektur FTSP-UMB KODE ETIK Latihan Apresiasi Tentang Kode Etik TPM & Kode etk pekerjaan dari bahan bacaan Pelatihan.
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Masyarakat Sipil sebagai Ruang Publik
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
Filsafat Pancasila.
PEMETAAN SWADAYA.
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
SIKLUS KKN SISDAMAS UIN SGD BANDUNG
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
DEMOKRASI BUKAN MOBOKRASI
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
PEREKONOMIAN INDONESIA
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK
PENGERTIAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
PENGERTIAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Pengertian, Asas dan Prinsip Koperasi
Apa dan Mengapa Demokrasi?
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
PARTAI POLITIK (Kelas B)
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Serikat Buruh berbasis Industri
PPT PKn.
Ketanegaraan Indonesia
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
PENGERTIAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

LKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA PARWOTO

DASAR PEMIKIRAN KEMISKINAN ADALAH HASIL/BUAH DARI KEPUTUSAN YG TIDAK DILANDASI OLEH NILAI-NILAI LUHUR (MEMBELA YG LEMAH, ADIL, JUJUR, KESETARAAN, DSB) PERBAIKAN NASIB KAUM MISKIN HANYA DPT DILAKUKAN MELALUI PERBUATAN BAIK DAN BENAR MANUSIA PADA DASARNYA BAIK DAN SUKA MEMBERI

PNPM SBG GENERATOR PENGEMBANGAN KAPITAL SOSIAL MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN MASYARAKAT WARGA MENGEMBANGAN LKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA

APAKAH ORGANISASI MASYARAKAT WARGA PENGERTIAN ORGANISASI MASYARAKAT WARGA CIRI-CIRI ORGANISASI MASYARAKAT WARGA POSISI ORGANISASI MASYARAKAT WARGA

PENGERTIAN ORGANISASI MASYARAKAT WARGA (OMW) ORGANISASI MASYARAKAT WARGA (OMW) ADALAH TERJEMAHAN UMUM DARI CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO)

CIVIL SOCIETY IS THE TOTALLY OF SELF INITIATING AND SELF REGULATING ORGANIZATIONS, PEACEFULLY PURSUING A COMMON INTEREST, ADVOCATING A COMMON CAUSE, OR EXPRESSING A COMMON PASSION ; RESPECTING THE RIGHT OF OTHERS TO DO THE SAME, AND MAINTAINING THEIR RELATIVE AUTONOMY VIS-A-VIS THE STATE, THE FAMILY, THE TEMPLE, AND THE MARKET (Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996)

CIVIL SOCIETY ADALAH ORGANISASI-ORGANISASI MASYARAKAT WARGA YG DIPRAKARSAI & DIKELOLA SECARA MANDIRI OLEH WARGA, YG SECARA DAMAI BERUPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN/KEPENTINGAN BERSAMA, MEMECAHKAN PERSOALAN BERSAMA ATAU MENYATAKAN KEPEDULIAN BERSAMA DGN TETAP MENGHARGAI HAK ORANG LAIN UNTUK BERBUAT YG SAMA DAN TETAP MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAANNYA (OTONOMI) TERHADAP INSTITUSI NEGARA, KELUARGA, AGAMA DAN PASAR.

SECARA SINGKAT RUMUSAN UMUM CSO ADALAH : CIVIL SOCIETY ADALAH ORGANISASI- ORGANISASI YANG DIPRAKARSAI DAN DIKELOLA OLEH WARGA MASYARAKAT YANG POSISINYA BERADA DIANTARA KELUARGA DAN NEGARA (CIVIL SOCIETY IS GENERALLY DEFINED AS THE SELF INITIATING AND SELF REGULATING ORGANIZATIONS THAT ARE SITUATED BETWEEN THE HOUSEHOLD AND THE STATE)

CIRI UTAMA ORGANISASI MASYARAKAT WARGA  KESETARAAN  PROAKTIF  SUKARELA (VOLITION)  SEMANGAT SALING PERCAYA  KEMITRAAN  KEDAMAIAN  MENGHARGAI KERAGAMAN & HAK AZASI MANUSIA  DEMOKRASI  OTONOMI (MERDEKA)  MANDIRI

POSISI ORGANISASI MASYARAKAT WARGA  DI LUAR INSTITUSI PEMERINTAH  DI LUAR INSTITUSI MILITER  DI LUAR INSTITUSI AGAMA  DI LUAR INSTITUSI PEKERJAAN/USAHA  DI LUAR INSTITUSI KELUARGA

LKM SBG LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF OMW PENGERTIAN LKM KEANGGOTAAN LKM PEMILIHAN ANGGOTA LKM

PENGERTIAN LKM LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF ORGANISASI MASYARAKAT WARGA YG TERDIRI DARI PRIBADI-PRIBADI YG DIPERCAYA WARGA BERDASARKAN KRITERIA NILAI-NILAI LUHUR YG DISEPAKATI BERSAMA DAN DPT MEWAKILI HIMPUNAN WARGA DLM BERBAGAI KEPENTINGAN LEMBAGA PIMPINAN INI BERBENTUK DEWAN DIMANA KEPUTUSAN DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF MELALUI MEKANISME RAPAT ANGGOTA LKM DIMANA MUSYAWARAH MENJADI NORMA UTAMA DLM SELURUH PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

CIRI CIRI LKM BUKAN LEMBAGA YANG DIBENTUK SECARA OTOMATIS KARENA PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN PEMERINTAH TETAPI LEMBAGA YANG PRAKARSA PEMBENTUKAN MAUPUN PENGELOLAANNYA DITENTUKAN OLEH MASYARAKAT. KEKUASAAN/KEWENANGAN DAN LEGITIMASINYA BERSUMBER DARI WARGA MASYARAKAT SETEMPAT BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA KEPIMPINAN KOLEKTIF DAN OLEH KARENANYA JUGA BERPERAN SEBAGAI REPRESENTASI WARGA YANG BERHIMPUN DALAM SUATU HIMPUNAN MASYARAKAT WARGA SETEMPAT YANG BERSIFAT ORGANISASI ANGGOTA ATAU BERTUMPU PADA ANGGOTA, ARTINYA KEPUTUSAN TERTINGGI ADA DI TANGAN ANGGOTA

KRITERIA KEANGGOTAAN LKM PADA DASARNYA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN, SEPERTI ANTARA LAIN; DAPAT DIPERCAYA MASYARAKAT, JUJUR, ADIL, IKHLAS, DSB. FAKTOR PENDIDIKAN, STATUS, PENGALAMAN, KETERAMPILAN, JABATAN DAN KRITERIA-KRITERIA LAIN YANG TIDAK LANGSUNG TERKAIT DENGAN NILAI-NILAI KEPRIBADIAN MANUSIA MERUPAKAN KRITERIA TAMBAHAN SAJA. DIBENTUK SECARA PARTISIPATIF, DEMOKRATIS, DAN INKLUSIF BEKERJA SECARA KOLEKTIF, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL.

MAMPU MEMPERTAHANKAN SIFAT INDEPENDEN DAN OTONOM TERHADAP INSTITUSI PEMERINTAH, POLITIK, MILITER, AGAMA, USAHA DAN KELUARGA MELAKUKAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SECARA KOLEKTIF, DEMOKRATIS DAN PARTISIPATIF. DITERIMA, BERFUNGSI DAN BERAKAR DI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT SETEMPAT (INKLUSIF). MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LKM MELALUI PROSES PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH WARGA MASYARAKAT, TERTULIS, RAHASIA, TANPA PENCALONAN, DAN TANPA KAMPANYE MAUPUN REKAYASA DARI SIAPAPUN.

KEANGGOTAAN LKM PADA DASARNYA ANGGOTA LKM ADALAH DIPILIH DARI WARGA SETEMPAT OLEH WARGA SETEMPAT MEWAKILI SIFAT-SIFAT BAIK MANUSIA (JUJUR, ADIL, TANPA PAMRIH, RENDAH HATI, DSB) RELAWAN-RELAWAN SEJATI YANG AKAN TETAP MEMPERJUANGKAN NILAI-NILAI LUHUR YANG DIYAKINI DAN DITERAPKANNYA DALAM HIDUP SEHARI- HARI ADA ATAU TIDAK ADA PNPM

PEMILIHAN ANGGOTA LKM PENETAPAN KRITERIA YG DISEPAKATI BERSAMA MULAI DR TINGKAT BASIS (JUJUR, ADIL, TANPA PAMRIH, RENDAH HATI, SUKA MELAYANI, DSB) INTINYA YG DIPILIH ADALAH ORANG DGN PERILAKU SESUAI KRITERIA DAN BUKAN JANJI TANPA PENCALONAN DAN KAMPANYE TIAP PEMILIH HARUS MEMILIH 3 S/D 5 NAMA SECARA RAHASIA DGN MENULIS DI KARTU PEMILIHAN CALON SETELAH DIJUMLAH DIPILIH 09 S/D 13 NAMA DGN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DIANTARA YG TERPILIH MEMILIH KOORDINATOR, WAKIL, SEKRETARIS, DSB SESUAI KEMAMPUAN

BKM SEBAGAI LEMBAGA “STEERING” BKM SECARA KONSEP/REALITA ADALAH LEMBAGA PIMPINAN JADI SUDAH SEHARUSNYA MENJADI LEMBAGA EKSEKUTIF YANG MEMANG HARUS MENGEMUDIKAN HIMPUNAN MASYARAKAT WARGA SEKELURAHAN. PERSOALANNYA KITA SERING MENCAMPUR ADUKKAN ANTARA EKSEKUTIF DAN IMPLEMENTATIF EKSEKUTIF DALAM HAL INI ADALAH STEERING (yang mengemudikan himpunan masyarakat warga)