II. KETERKAITAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DENGAN KELUARGA BERENCANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis ( )
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Sebagai Media Penyuluhan
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh : dr. Hj. ERNI GUNTARTI Ketua Umum Tim Penggerak PKK
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis ( )
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEREKONOMIAN INDONESIA
N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
SUGENG ENJANG.
PENDAHULUAN KESIMPULAN
S E L A M A T D A T A N G.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
(LAKU SUSI) LATIHAN KUNJUNGAN DAN SUPERVISI MATERI BINTEK DALAM RANGKA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
Evaluasi dan Rencana Kerja
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
-Extension Institutions-
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PENYUSUNAN PROGRAMA TINGKAT DESA/KELURAHAN -Permentan 47 tahun 2016-
Transcript presentasi:

II. KETERKAITAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DENGAN KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA MEMERLUKAN SDM YG TERAMPIL TANGGUH MANDIRI PENGENDALIAN ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK PENYEDIAAN PANGAN YANG CUKUP , SEHAT DAN BERGIZI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PEDESAAN DALAM ASPEK KEPEMIMPINAN, ASPEK MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN MENDORONG DAN MEMFASILITASI KEGIATAN AGRIBISNIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI/KELUARGA. KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA DAN MANDIRI

III. MOU/KESEPAKATAN BERSAMA MOU ANTARA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROV. KALBAR DENGAN DINAS PERTANIAN PROV. KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN DAN SINERGISITAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) –KB-PERTANIAN NOMOR : 080/hk-104/H.5/2008 Nomor : 05 Tahun 2008 Tanggal 4 maret 2008

TUJUAN : Meningkat kan kontribusi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin kecerdasan masyarakat melalui penyuluh bidang pertanian dan keluarga berencana. Meningkatkan cakupan pelayanan Program Keluarga Berencana Nasinal yang meliputi program Pemberdayaan Keluarga, Program Kesehatan Reproduksi Remaja , Program Keluarga Berencana dan Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana

RUANG LINGKUP Kegiatan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Promosi tentang program Pemberdayaan Keluarga , Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Keluarga berencana dan Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana, KI Program Bidang Pertanian. Pendidikan , Pelatihan dan Orientasi bagi pengelola dan Kader Tani serta Penyuluh Pertanian Lapangan Melaksanakan kemitraan dalam upaya peningkatan Ketahanan Keluarga Petani dan Peningkatan Kesejahteraan keluarga petani program pemberdayaan ekonomi keluarga Melaksanakan kemitraan dalam pemantauan dan evaluasi Program Keluarga Berencana Nasional khususnya pada pada masyarakat petani.

PELAKSANAAN Pemberdayaan Penyuluh Pertanian lapangan dalam KIE Program Keluarga erencana Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok MItra Tani kepada Kelompok-kelompok kegiatan KB-KR Pemanfaatan Momentum Strategis Pemanfaatan Sarana KIE

IV. IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2006 (SP3K) 1 DESA 1 ORANG PPL (PEYULUH PERTANIAN LAPANGAN), 1 KECAMATAN 1 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SISTEM KERJA LAKU DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK 3. KELEMBAGAAN PENYULUH YANG SUDAH TERORGANISASI PROVINSI --------- BADAN KOORDINASI PENYULUHAN KABUPATEN --------- BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KECAMATAN --------- BALAI PENYULUHAN PERTANIAN/BPP DESA ---------- POS PENYULUHAN DESA 4. SUPERVISI MONITORING DAN PEMBINAAN YANG BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN

IV.A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPL Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi , produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan.

5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. 6. Menumbuhkembangkan pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan 7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan

IV.B. SISTEM KERJA PENYULUHAN PERTANIAN Berdasarkan Permentan No. 273/kpts/OT.160/4/2007 (Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani) 1. SISTEM KERJA (LAKU) A. KEGIATAN UTAMA LATIHAN di BPP PERIODIK SETIAP 2 MINGGU FASILITATOR (PENYULUH KABUPATEN , PENELITI, PELAKU USAHA) KUNJUNGAN KE KELOMPOK TANI 4 HARI DALAM 1 MINGGU (SENIN-KAMIS) TARGET KELOMPOK 8-16 POK SETIAP KELOMPOK MENDAPAT KUNJUNGAN 2 MINGGU SEKALI

SISTEM PEMBINAAN PENYULUHAN PERTANIAN PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN (PUSBANGLUHTAN) TINGKAT PUSAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN (BAKORLUH) TINGKAT PROVINSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN (BAPELUH) TINGKAT KABUPATEN BALAI PENYULUH PERTANIAN /BPP BALAI PENYULUH PERTANIAN /BPP TINGKAT KABUPATEN POS PENYULUHAN DESA POS PENYULUHAN DESA POS PENYULUHAN DESA POS PENYULUHAN DESA TINGKAT KECAMATAN GAPOKTAN GAPOKTAN GAPOKTAN GAPOKTAN GAPOKTAN GAPOKTAN GAPOKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN POKTAN

B. ASPEK POSITIF DALAM SISTEM LAKU ADA RENCANA KERJA SETAHUN MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK KUNJUNGAN DILAKUKAN SECARA TERATUR , TERCATAT DAN BERLANJUT CEPAT MENGETAHUI MASALAH DILAPANGAN SEHINGGA CEPAT DALAM PEMECAHANNYA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN SELALU BERTAMBAH SUPERVISI DAN PENGAWASAN TERATUR

C. PRINSIP DASAR HUBUNGAN YANG AKRAB ANTARA PENYULUH DENGAN PETANI MATERI PENYULUH AKTUAL , FAKTUAL DAN SESUAI KEBUTUHAN MENINGKATNYA PENGETAHUAN /KETERAMPILAN PENYULUH &PETANI

2. PEMBERDAYAAN KELOMPOK A. GAPOKTAN 1. MERUPAKAN ORGANISASI PETANI YANG KUAT & MANDIRI 2. MEMPUNYAI UNIT USAHA :UNIT USAHATANI, UNIT USAHA PENGOLAHAN HASIL,UNIT USAHA SARANA DAN PRASARANA, UNIT USAHA PEMASAAN, UNIT USAHA KEUANGAN MIKRO. 3. CIRI GAPOKTAN : - PERTEMUAN BERKALA DAN BERKELANJUTAN - MENYUSUN RENCANA KERJA - MEMILIKI ATURAN TERTULIS YANG DISEPAKATI - MELAKUKAN ADMINISTRASI YANG RAPI - MEMFASILITASI KEGIATAN USAHA BERSAMA HULU-HILIR - KOMERSIAL DAN BERORIENTASI PASAR - SUMBER PELAYANAN INFORMASI & EHNOLOGI - KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PIHAK LAIN - PEMUPUKAN MODAL DARI IURAN & HASIL USAHA

B. KELOMPOK TANI CIRI : - DIBENTUK ATAS KEPENTINGAN BERSAMA DAN KEMAUAN PETANI - DIPIMPIN OLEH SEORANG KETUA - ANGGOTANYA 20 – 25 ORANG - ASAS GOTONG ROYONG - MENYUSUN RENCANA KERJA

V. POTRET PETANI SEBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN JUMLAH KK TANI = 1.252.268 KK , GAPOKTAN =786, POKTAN=5.472 PENDIDIKAN : - TIDAK TAMAT SD = 25 % - TAMAT SD = 45 % - TIDAK SEKOLAH = 12 % TINGKAT USIA: - USIA 50 – 59 TAHUN = 76,2 % - USIA 56 TAHUN = 21,46 % PENDAPATAN RATA RATA Rp 2,33 juta/kapita/tahun DOMINASI AKTIVITAS DARI JUMLAH PETANI YANG BERUSAHA TANI 60-80 % ADALAH PEREMPUAN/IBU TANI (SUMBER BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2008)

PERAN WANITA TANI DALAM KEGIATAN AGRIBISNIS PELAKU USAHA TANI = 60 -80 % ON FARM : MENANAM MENYIANG MEMUPUK MEMANEN OFF FARM: PENGOLAHAN HASIL PASCA PANEN

V.A. POTENSI PENYULUH

V.B POTENSI KELOMPOK TANI NO KABUPATEN/KOTA POKTAN GAPOKTAN JIWA TANI 1 SAMBAS 922 144 230,485 2 BENGKAYANG 588 52 147,112 3 PONTIANAK 300 90 90,432 4 LANDAK 362 85 90,215 5 SANGGAU 584 33 14,598 6 KETAPANG 312 83 78,064 7 SEKADAU 244 45 61,002 8 SINTANG 537 31 134,248 9 MELAWI 190 80 47,495 10 KAPUAS HULU 492 79 122,498 11 KOTA PONTIANAK 59 13 14,749 12 KOTA SINGKAWANG 192 22 47,997 KUBU RAYA 490 19 122,476 14 KAYONG UTARA 200 50,897   JUMLAH 5.472 786 1,252,268

Diklat yang harus dipenuhi Standarisasi kredit point dalam jenjang VI. RENCANA DAN HARAPAN Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pembangunan Pertanian karena merupakan ujung tombak maka harus memiliki standard dan kualifikasi yang baku baik mencakup : Diklat yang harus dipenuhi Standarisasi kredit point dalam jenjang karir Sarana/prasarana Penyuluhan

Namun semua itu hanya dalam konteks pertanian dalam arti luas , oleh karena itu sangat diharapkan apabila dukungan PPL terhadap pemberdayaannya dalammendukung program Keluarga Berencana maka diperlukan antara lain: 1. Diklat tentang Pembangunan Kalimantan Barat 2. Kredit Point yang baku dan diakui oleh instansi yang Berwenang 3. Sarana/Prasarana 4. Dukungan mobilitas operasional 5. Supervisi , Monitoring dan Pembinaan yang efesiensi dan efektif