Reformasi Birokrasi DJP

BIROKRASI

BIROKRASI

Penyakit Birokrasi (Indonesia) Akibat Penyakit Birokrasi : Penyakit Birokrasi (Indonesia) Struktur birokratif Berbelit dan Lamban Tidak Efisien Kompetensi SDM rendah Budaya Dilayani, Bukan Melayani Korup Statis Tidak Transparan Ekonomi Biaya Tinggi Uncompetitive Tingkat Kesejahteraan masyarakat rendah Tidak ada Trust

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Kantor Pajak Secara Umum Key Findings – External Stakeholder Survey PERCEPTION INDICATORS – From the overall respondents; All dimensions are perceived as unsatisfactory, with Tax Refund, Regulations and Tax Audit have the big gaps. Yet, no dimension fall into disappointing category

Persepsi masyarakat tentang pajak Citra Ditjen Pajak Riset KOMPAS, 26 November 2005 Persepsi masyarakat tentang pajak Setuju atau tidak setujukah anda dengan berbagai pernyataan berikut ini Pernyataan Setuju Tidak setuju Tidak tahu Mengurus Pajak Berbelit-belit 49.5 43.6 6.9 100% Perhitungan nilai pajak tidak transparan 58.5 33.4 8.1 100% Aparat Pajak cenderung mencari keuntungan pribadi 55.7 34.3 10.0 100% Aparat Pajak mudah disuap 56.8 33.7 9.5 100% Direktorat Jenderal Pajak November 2006

Pandangan Tentang Pajak ORANG PAJAK MEMPERSULIT MEMERAS KORUPSI URUSAN PANJANG CARI KESALAHAN MASYARAKAT: TIDAK MAU TAHU PAJAK TAKUT MENGHINDAR APRIORI PAJAK: “MENAKUTKAN”

Target Penerimaan Pajak Membiayai 77.2% APBN 2012 1032.6 Triliun

Peran Pajak dalam APBN Penerimaan Pajak termasuk penerimaan Bea dan Cukai dan PPh Migas

Penerimaan Pajak * dalam triliun rupiah

PUBLIC GOODS & SERVICES Fakta: Menikmati Tanpa Berkontribusi NEGARA PUBLIC GOODS & SERVICES BELA NEGARA MEMBAYAR PAJAK PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA

Voluntarily Compliance PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA Voluntarily Compliance TRUST NEGARA

Iklim Yang Mendorong Perubahan Komitmen pimpinan untuk berubah Dorongan perubahan dari internal yang semakin kuat Tekanan dari stakeholders (pemangku kepentingan) Persepsi umum yang masih negatif : Belum tampak upaya nyata DJP untuk membenahi citra pajak/aparat pajak yang bobrok dan korup (KOMPAS, 26-11-2005) Tentang otoritas pajak kita perlu iklim yang lebih fair, lebih business friendly, tidak rumit, dan tidak korup – The Asian Wall Street Journal Pendapat hasil survey di masyarakat DJP menempati posisi kedua setelah DJBC dalam hal korupsi dan KKN (Survey Indeks Persepsi Penyuapan, Transparancy International Indonesia 2005) Direktorat Jenderal Pajak November 2006

DJP harus berubah!!

Sejarah Reformasi Birokrasi Tuntutan Reformasi 1998 : Adili Soeharto dan kroni-kroninya, Laksanakan amandemen UUD 1945, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, Tegakkan supremasi hukum, Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

Sejarah Reformasi Birokrasi administratur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Recently Reformed MA BPK MK KemenPAN dan RB TNI/Polri In Progress Kemenko Kesra, Kemenkopolhukam, Kemendiknas, Kemenkes Kemenkeu DJP

REFORMASI PERPAJAKAN JILID I Tahun 2002 – 2008 17

RUANG LINGKUP 18 Bidang Administrasi Modernisasi Administrasi Perpajakan Bidang Peraturan Amandemen UU Perpajakan Bidang Pengawasan Ekstensifikasi & Intensifikasi 18

Tahapan Modernisasi Kantor DJP Sem II 2008 7 Kanwil luar Jawa dan Bali 88 STO Sem I 2008 2 Kanwil luar Jawa dan Bali 40 STO Peresmian terakhir modernisasi Di Bukit Tinggi, 24-11-2008 Dec-2006 KPDJP, MTO Kanwil (13) ` Dec-2005 MTO Batam 2007 156 STO Jawa dan Bali Dec-2004 STO Jakarta Pusat Agt-2004 PMA (2) BADORA (2) MTO Jakarta Pusat July-2002 LTO (2) May-2006 MTO Denpasar, MTO Tangerang, MTO Bekasi, MTO Pekanbaru, Juni-2005 STO Jakarta Pusat (14) Oct-2004 PMA (4) PMB (1) Dec-2003 BUMN

Kantor Pelayanan Pajak Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah (31 Kantor) Kantor Pelayanan Pajak (331 Kantor) KP2KP (207 Kantor)

REFORMASI PERPAJAKAN JILID II Tahun 2009 --- 21

Sistem dan Manajemen SDM RUANG LINGKUP Sistem dan Manajemen SDM Teknologi Informasi

RUANG LINGKUP Teknologi Informasi

PROJECT FOR INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM PINTAR 24

Latar Belakang Direktorat Jenderal Pajak menyadari masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan dari Reformasi Perpajakan Jilid Satu, sehingga terus diupayakan penyempurnaan dengan membangun sistem administrasi pajak yang efisien dan efektif. Fokus penyempurnaan: Peningkatan kemampuan dalam analisis risiko kepatuhan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum 1 Peningkatan kontrol kualitas dan integritas basis data wajib pajak 2 25

PINTAR merupakan program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan DJP

SISTEM DAN PROSES ADMINISTRASI PERPAJAKAN Komponen PINTAR SISTEM DAN PROSES ADMINISTRASI PERPAJAKAN Manajemen registrasi WP Pengolahan SPT Pengembangan sismtem teknologi yg terintegrasi MANAJEMEN SDM Perbaikan manajemen SDM Program peningkatan kapasitas Perbaikan good governance MANAJEMEN PRUBAHAN Asistensi teknis dalam program change management KEPATUHAN WAJIB PAJAK Pemeriksaan berdasar analisis risiko Pengawasan penagihan, keberatan dan banding

Perbaikan dan Fokus PINTAR Penyempurnaan proses bisnis: Registrasi Wajib Pajak Pengelolaan SPT Pengembangan Rekening (Basis Data) Wajib Pajak Pengembangan Manajemen Dokumen Pengembangan Arsitektur Sistem Informasi yang terintegrasi 28

Perbaikan dan Fokus PINTAR Dalam bidang manajemen sumber daya manusia (SDM), PINTAR akan: Memperbaiki kebijakan SDM serta memodernisir manajemen SDM Memperkuat penerapan good governance dan fungsi internal control Meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial serta profesionalisme pegawai DJP melalui perbaikan program dan kurikulum pelatihan. 29

Sistem dan Manajemen SDM RUANG LINGKUP Sistem dan Manajemen SDM

MANUSIA-DRIVER memberdayakan ALAT-ENABLER untuk mencapai tujuan Goals MANUSIA-DRIVER memberdayakan ALAT-ENABLER untuk mencapai tujuan Apakah mungkin sepeda-ENABLER bisa naik gunung tanpa diberdayakan oleh Manusia sebagai DRIVER Apakah mungkin sepeda-ENABLER bisa naik gunung tanpa diberdayakan oleh Manusia sebagai DRIVER Manusia-DRIVER masih dapat naik gunung tanpa sepeda-ENABLER, walau menjadi jauh lebih lama mencapai tujuan. Driver Manusia-DRIVER masih dapat naik gunung tanpa sepeda-ENABLER, walau menjadi jauh lebih lama mencapai tujuan. Enabler

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Visi : Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi : Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Nilai : Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Teamwork Stakeholder Perspective Masyarakat DPR Pemerintah PJ-1 Penerimaan pajak negara yang optimal PJ-2 Kepercayaan masyarakat yang tinggi Terwujudnya masyarakat sadar dan peduli pajak Wajib Pajak PJ-3 Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan PJ-4 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi Customer Perspective PJ-5 Peningkatan efektivitas pembuatan dan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan PERUMUSAN KEBIJAKAN PJ-6 Peningkatan kualitas pelayanan PJ-7 Peningkatan efektivitas sosialisasi dan kehumasan PELAYANAN PJ-10 Optimalisasi pelaksanaaan penagihan PJ-9 Peningkatan efektivitas pemeriksaan PJ-11 Peningkatan efektivitas penyidikan PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PJ-8 Peningkatan penggalian potensi berbasis mapping, profil dan benchmark Internal Process Perspective PJ-12 Penyempurnaan organisasi sesuai kebutuhan yang dinamis ORGANISASI PJ-13 Pengembangan sistem TIK yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PJ-14 Pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien ANGGARAN PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi SDM Learning & Growth Perspective

Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Visi : Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan Integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi : Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. PJ-15 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi SDM

Kepemimpinan Proses Teknologi NILAI & BUDAYA NILAI & BUDAYA Organisasi SDM Infrastruktur Struktur

PROSES “CASCADING” NILAIBUDAYA VISI MISI NILAI BUDAYA INDIKATOR PERILAKU KAMUS KOMPETENSI KPI Kode Etik PROSES “CASCADING” NILAIBUDAYA

Dulu…. PROFESIONALISME INTEGRITAS TEAM WORK INOVASI

Sekarang…. Nilai-nilai Kementerian Keuangan : - Integritas - Profesionalisme - Sinergi - Pelayanan - Kesempurnaan

Kode Etik Adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari (PMK 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007) Dasar Hukum : PMK Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJP; SE Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tentang Panduan Pelaksanaan KE Pegawai di Lingkungan DJP Tujuan Kode Etik (Pasal 2 ayat 1 PMK 1/PM.3/2007) : Meningkatkan disiplin pegawai Menjamin terpeliharanya tata tertib Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional Meningkatkan citra dan kinerja pegawai

Alert System PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 500200 Kriiing Pajak Pengaduan melalui Kring Pajak 500200

Hasil Reformasi Perpajakan Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui Konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB)

Hasil Reformasi Perpajakan Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui adanya tenaga Account Representative (AR) dengan tugas antara lain : - konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP - mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya - update atas peraturan perpajakan yang terbaru

Hasil Reformasi Perpajakan Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui: Pemanfaatan IT: e-registration, e-SPT, e-filing, otomasi operasional kantor Call Center untuk melayani wajib Pajak : Kring Pajak 500200 SDM yang profesional adanya fit and proper test dan competency mapping pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi) 500200 Kriiing Pajak 43

Hasil Reformasi Perpajakan Rasa keadilan melalui tindakan penegakan hukum, baik itu melalui pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan yang lebih transparan dan profesional yang berbasis analisis resiko. Penerapan dan penegakan GOOD GOVERNANCE di semua lini

Hasil Survey Sumber : Transparancy Internasional Indonesia

Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010 Unit Kerja dengan Nilai PIAK di atas 6,00 Nilai PIAK Ditjen Perbendaharaan (Kemenkeu) 8,99 Ditjen Bea dan Cukai (Kemenkeu) 8,86 Ditjen Anggaran (Kemenkeu) 8,38 Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu) 8,18 Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemda DIY) 7,88 Ditjen Perikanan Budidaya (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 7,77 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Kemenkeu) 7,65 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kemenkeu) 7,23 Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu) 7,16 Sekretariat Jenderal (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 6,69 Ditjen Pengelolaan Utang (Kemenkeu) 6.34 Sekretariat Jenderal (Kementerian Perhubungan) 6,25 Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan ) 6,16 Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 KPK terhadap 183 unit dari 18 Kementerian/Lembaga dan 8 Pemda. Indikator PIAK 2010: 1. KODE ETIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan Pemkot Yogyakarta dengan nilai 9,73. 2. PROMOSI ANTI KORUPSI: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 7 Unit Utama lainnya dan mendapat nilai 9,82. 3. PENINGKATAN AKSES PUBLIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 28 Unit Utama lainnya dan memperoleh nilai 9,62. 4. TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA: DJP berada pada peringkat 4 dengan nilai 9,10. 5. TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM: DJP berada pada peringkat 7 dan mendapat nilai 8,12.

Hasil Survey Survei terkait Penilaian Inisiatif Antikorupsi tahun 2010 - KPK Ditjen Pajak memperoleh nilai 9,73 (skala 10) untuk kode etik dan 9,82 (skala 10) untuk Promosi Antikorupsi Survei Integritas Sektor Publik tahun 2011 – KPK Ditjen Pajak memperoleh nilai 7,65 (dari skala 10) jauh di atas nilai standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0 Survei Indeks Kepuasan Layanan Wajib Pajak tahun 2011– IPB Ditjen Pajak memperoleh skor 3,79 (skala 4)

Testimoni Pelayanan DJP sudah mulai meningkat dan lebih baik. Dimana banyak hal dalam pelayanan pajak meningkat, baik dalam urusan administrasi, pelaporan e-SPT, konsultasi, pemeriksaan. Untuk urusan administrasi Wajib Pajak (WP) sudah tidak kesulitan lagi dalam melaporkan SPT. WP bisa secara langsung melaporkan e-SPT kepada petugas pajak tanpa ada pungutan biaya apapun. Untuk pelaporan e-SPT, DJP sudah menciptakan berbagai aplikasi pajak agar WP tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan SPT Masa dan Tahunan. Dimana aplikasi-aplikasi itu juga banyak mengalami perubahan-perubahan yang semakin mempermudah untuk membuat laporan SPT Masa dan Tahunan. Untuk konsultasi para Account Representative (AR) juga lebih terbuka dalam memberikan informasi-informasi dan hal-hal terbaru mengenai pajak. Dan para AR juga membantu dengan baik bila WP mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak, dalam arti memberikan informasi hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam pajak. Seperti : apa yang menjadi subyek dan obyek pajak. Sedangkan untuk pemeriksaan, para petugas pajak memeriksa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyulitkan kedua belah pihak, demikian diungkapkan oleh Niken Widiastuti dalam wawancara ekslusif kepada Peliputan Berita DJP(Rosarita Niken Widiastuti - Dirut Lembaga Pelayanan Publik Radio Republik Indoensia) Pelayanan di kantor pajak kini lebih cepat dan lebih baik dibanding beberapa tahun lalu (Sulaiman Abdul Manan - Mantan Dubes RI untuk Belgia)

Testimoni Selama ini pelayanan pajak sudah cukup baik, misalnya petugas DJP memberikan pengarahan teknis yang jelas mengenai pengurangan pembayaran PBB setiap tahunnya (Antarini Malik  - Dirut Adam Malik Center) Pelayanan DJP kepada masyarakat masuk dalam peringkat "baik". Terbukti pelayanan di kantor-kantor pajak diarahkan kepada kemudahan bagi WP, bahkan tidak segan menuntun WP dalam pengisian formulir pajak dll (Dewi Pandji Atmasudirja - Mantan wartawan, penulis, sosialita dan pemerhati Kota Bogor) Sudah cukup banyak terobosan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya termasuk pengaduan pajak. Kalau dulu dalam melakukan pelaporan pajak, masyarakat harus datang ke kantor pajak, sekarang sudah bisa dikirimkan melalui pos dan atau dimasukkan pada drop box menjelang batas waktu pelaporan pajak berakhir. Pengaduan pajak bahkan bisa dilakukan melalui berbagai cara, misal via telepon, email, faksimili atau surat langsung diikuti tindak lanjut pengaduan yang juga sudah ditentukan tenggat waktunya ( Ismail Agoes Said - Presiden Direktur Dompet Dhuafa)

Things To Be Consideration………. Monitoring Evaluasi Tindakan Perbaikan Reformasi (re-ulang/ulangi, form/formasi- bentuk/wujud/model) adalah sebuah proses/siklus tanpa henti, bukan suatu program sesaat Langkah-langkah monitor-evaluasi-perbaiki akan terus dan terus dilakukan Adanya kasus-kasus yang muncul bukan berarti reformasi telah gagal karena reformasi di DJP masih terus berjalan

Things To Be Consideration………. Mencuatnya beberapa kasus di tubuh DJP merupakan tanda/bukti bahwa alert system kita sedang berjalan dan berfungsi dengan baik. Jika tidak muncul kasus-kasus tersebut dapat berarti alert system kita tidak berfungsi, pelanggaran-pelanggaran yang ada tidak terdeteksi dan terlaporkan

Challenges pengikut perubahan Ragu-ragu Memilih untuk berubah skeptis Anti perubahan Motor perubahan

Kendala Pada dasarnya tidak ada yang menyukai pajak Menanamkan budaya baru – tidak bisa instant Jumlah pegawai dan kantor yang sangat besar Untuk kasus KKN : WP juga diuntungkan sehingga tidak mau melapor Waskat belum optimal

Filosofi Yin - Yang Pada sisi putih selalu terdapat noktah hitam, pada sisi hitam selalu terdapat noktah putih Pada setiap tempat yang paling bersih pun pasti ada segelintir oknum yang berbuat kerusakan Pada setiap tempat yang paling rusak pun pasti ada segelintir orang bijak/baik DJP akan selalu berusaha menjadi tempat yang bersih dan akan selalu berusaha membuat noktah hitam di sisi putih semakin berkurang/mengecil

Sebagus apapun sistem, integritas manusia dibelakang sistem tersebut dalam memegang nilai-nilai merupakan kuncinya………

Tapi kami tidak putus asa…

Would You? And we count on you to finish it We are commited to start the changes – for “a better Indonesia” And we count on you to finish it Would You?