BALITBANGDA PROV.KALTIM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
MEKANISME PENYELENGGARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
III. Kenaikan pangkat dan Diklat KenaikanPangkat: Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan Pengabdian. (PP No. 99 tahun 2000) memenuhi persyaratan:
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
510105* PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JABATAN FUNGSIONAL UTAMA
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

BALITBANGDA PROV.KALTIM ANALISIS SITUASI JARINGAN PENELITIAN WILAYAH KALIMANTAN Oleh : BALITBANGDA PROV.KALTIM

PENDAHULUAN Latar Belakang Kalimantan Timur yang terdiri 14 Kab/Kota hanya 3 Kab/Kota yang memiliki Balitbang Balitbangda Prov.Kaltim berdiri tahun 2000, berdasarkan Perda No. 09 Tahun 2000. 3. Tugas Pokok : Balitbangda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penelitian dan pengembangan. 4. Balitbang yang ada di Kaltim : a. Balitbangda Prov.Kaltim b. Kab.Kukar ( Balitbangda ) c. Kab.Kutim ( Balitbang dan Diklat ) d. Kota Samarinda ( Litbang dan Diklat ) 5. Litbang Pusat yang ada di Kaltim : a. BPTP ( Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) b. Balai Besar Dipterokerapa ( Kehutanan ) c. Baristandag ( Balai Riset Standarisasi Perindag)

PERMASALAHAN Struktur Organisasi Kendala SDM Struktur organisasi Balitbangda meskipun sudah didukung oleh seperangkat peraturan dan Undang-Undang seperti UU.no 32/2004. UU no. 18/ 2002 dan terakhir PP N0.79/2005 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah, namun perbedaan persepsi antar berbagai pihak mengakibatkan kelembagaan dan bentuk organisasi masih dalam penataan mencari bentuk yang paling sesuai. Kendala SDM Masalah tenaga peneliti masih dirasakan kurang, baik dari kualitas maupun kuantitas . Permasalahan SDM Litbang di daerah ini mengemuka karena faktor penyebabnya antar lain: Minat menjadi peneliti masih kurang

Kendala Anggaran Anggaran Litbang di daerah relatif belum cukup memadai, jika dilihat dari kebutuhan, meskipun UU.no 18 tahun 2002 pasal 27 yang mengamanatkan agar pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib membiayai kegiatan litbang daerah, Begitu pula Permendagri No. 33 tahun 2007 juga mengharuskan alokasi anggaran litbang. Saat ini anggaran Balitbangda masih dibawah 1% dari APBD yaitu 0,09% – 0, 11% per tahun, Sementara APBD Kaltrim Rp. 6,5 T. ( tetapi TPP bagi peneliti Pertama Rp.2.950.000 – Muda Rp. 3.100.000 –Madya Rp. 3.250.000 - Utama Rp. 3.500.000 – penelitian mandiri Rp. 25 jt/org/thn)

Kendala Eksternal Kendala Jejaring Kerja Jejaring kerja antar lembaga litbang di Kaltim belum efektif, baik itu sesama litbang daerah maupun antara daerah dengan litbang yang berada di pusat (Lintas Sektoral) hal ini dikarenakan antara lain kurangnya sarana dan prasarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kendala Eksternal Belum semua stakeholders memahami tupoksi Balitbang Prov. Kaltim sehingga sering terjadi mispersepsi terhadap badan ini yang mengakibatkan koordinasi menjadi terhambat. Masih dirasakan adanya duplikasi tupoksi antara lembaga Balitbangda dengan lembaga daerah lainnya, sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan sejenis dan kurang intensifnya koordinasi, serta pembinaan kelitbangan yang menjadi tugas pokok Balitbangda.

SITUASI / KONDISI SAAT INI SUMBERDAYA MANUSIA / SUMBERDAYA APARATUR Jumlah PNS Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dan UPTB tercatat sebanyak 104 orang dengan komposisi sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pendidikan Formal sebanyak 104, orang terdiri dari : S3 : 2 orang S2 : 20 orang S1 : 38 orang D1 : 3 orang SD s/d SLTA : 41 orang Jumlah : 104 orang

2. SDM Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dan UPTB, yang menduduki jabatan struktural berjumlah 21 orang, terdiri dari : Eselon II : 1 orang Eselon III : 6 orang Eselon IV : 14 orang Jumlah : 21 orang 3. Jabatan fungsional peneliti sebanyak 18 orang, terdiri dari : Peneliti Madya : 2 orang Peneliti Muda : 3 orang Peneliti Pertama : 3 orang Kandidat Peneliti : 10 orang Jumlah : 18 orang

Sedangkan berdasarkan komposisi pangkat dan golongan sebagai berikut : Pembina Utama Madya IV/d - orang Pembina Utama Muda IV/c 1 orang Pembina Tingkat I IV/b 5 orang Pembina IV/a 8 orang Penata Tingkat I III/d 9 orang Penata III/c 8 orang Penata Muda Tingkat I III/b 18 orang Penata Muda III/a 18 orang Pengatur Tingkat I II/d 2 orang Pengatur II/c 4 orang Pengatur Muda Tk. I II/b - orang Pengatur Muda I/a 22 orang Juru Tingkat I I/d - orang Juru I/c 1 orang Juru Muda Tingkat I I/b - orang Juru Muda I/a - orang Honorer PTT 8 orang Jumlah 104 orang   Secara umum kondisi SDM perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi baik di jenjang struktural maupun fungsional.

Rekomendasi Balitbangda Prov. Kaltim, diantaranya : A.Yang sudah dilaksanakan : Upah Minimun Regional Prov. Kaltim Wacana Pembentukan Provinsi Kaltara Penggunaan Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH di Kubar Jalan tembus Long Bawan-Long Pesiak-Sabah Penelitian wilayah Perbatasan Subsidi Ongkos Angkut ( SOA) Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Implementasi UU No. 3 Tahun 1997 ttg Pengadilan Anak Tingkat Pelayanan RSUD AWS Samarinda kepada Masyarakat Kalimantan Timur B. Yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 : 1. Green Safety Belt sepanjang garis perbatasan ( 1.038 km) 2. Neraca Sumber Daya Alam di Kaltim 3. Pengembangan Potensi ALKI II di Selat Makassar 4. Agenda Penelitian Aren sebgai bahan Bioetanol 5. Master Plan Kaltim sebagai Lumbung Energi 6. Kebutuhan Hidup Layak 7. Hak Napi Perempuan dalam LAPAS

KONDISI EKSPEKTASI (2013) A. ORGANISASI 1. Balitbangda Prov. Kaltim kedepan diharapkan menjadi lembaga agent of change by knowledge yakni lembaga yang menjadi agen perubahan melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berbasis pada kemampuan nalar dan analisis secara akeademis. Untuk itu lembaga Balitbangda harus bergerak dari struktural yang birokratis bergeser menjadi bersifat fungsional partisipatif. 2. Dengan pemahaman bersama “Perencanaan pembangunan harus diawali oleh suatu penelitian/kajian” maka kedepan Balitbangda di Kalimantan Timur harus sudah terbentuk di Kabupaten/Kota

B. SUMBERDAYA MANUSIA/SUMBERDAYA APARATUR Dukungan SDM Balitbangda sangat mutlak untuk mengembangakan organisasi menjadi agent of change by knowledge . Ketersediaan tenaga baik secara kualitas dan kuantitas masih perlu dibarengi dengan perubahan mindset / pola pikir dari pegawai menunggu komando menjadi SDM yang berinisiatif/ berinovasi tinggi. 2. Keberadaan SDM perlu mendapat renumerasi dan fasilitas kerja serta mengikuti kesempatan diklat untuk peningkatan pengetahuan sikap dan keterampilan serta kesejahteraan yang memadai.

3. Penguatan SDM/SDAP mutlak diperlukan dalam menjalankan misi dan strategi yang telah ditetapkan, oleh karena itu diharapkan ke depan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif jumlah pejabat fungsional peneliti harus ditingkatkan agar lembaga ini menjadi lebih profesional dan proporsional. Beberapa langkah yang diambil adalah : Melakukan upgrading terhadap SDM/SDAP yang ada agar kompeten dan profesional Mengusulkan kepada Pemrov Kaltim untuk merekrut PNS sebagai calon pejabat fungsional peneliti sesuai dengan kebutuhan lembaga ini. Paling tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kemasyarakatan, Kesehatan, Hukum & HAM, Sumberdaya Alam dan Teknologi, Pemerintahan dan Aparatur serta Konstruksi. Balitbangda telah komitmen untuk membuat target merekrut PNS sebanyak 50 orang peneliti sampai tahun 2014 bekerjasama dengan BKD Prov. Kaltim.

KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN 1. Sampai saat ini jejaring penelitian antara Balitbangda dengan Litbang Kemenkes belum terjalin di tingkat lapangan 2. Belum adanya MoU antara Kemenkes ( Balitbangkes ) dengan Pemprov.Kaltim Sejak Berdirinya Balitbangda sampai saat ini baru ada 1 judul penelitian tentang Kesehatan. 4. Kedepan diperlukan kerjasama antara Balitbangkes dengan Balitbangda Prov.Kaltim

B. SARAN 1. Diperlukan Jejaring penelitian lintas sektor baik Litbang Pusat dengan Balitbangda 2. Diharapkan pada tahun 2010 ini sudah ada Mou antara Kemenkes dengan Pemprov.Kaltim. 3. Diharapkan pada tahun 2012 sudah terealisasi kerjasama antara Balitbangkes dengan Balitbangda Prov.Kaltim. 4. Perlunya jejaring penelitian tingkat nasional antara Balitbangkes dengan Balitbangda

SEKIAN TERIMA KASIH endropkbm@gmail.com 0812 5353 9425