PRINSIP KERJA SC NATIONAL KELOMPOK 1 Ketua: Andreas Lagimpu Sekretaris: Kadek A. Susi Susanti.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kamar Masyarakat - Dewan Kehutanan Nasional
Advertisements

Tampilan Depan Website
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
IT dalam Praktek Birokrasi
Jakarta, 3 Juli Ali Djajono (Kemenhut) 2. Paramita Iswari (Fasilitator) 3. Madani Mukarom (AsosiasiKPH) 4. Nus Ukru (Masyarakat/ DGM) 5. Sugeng.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
(CLAPP) Gender sosial inklusif
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Perubahan
Referensi Strategi nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
GOOD GOVERNANCE.
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
Pengaruh Pengolahan Terdistribusi Pada Organisasi
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
MEDIA TAYANG SPB 8.1 KONSEP PENDAMPINGAN DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
Good Governance Etika Bisnis.
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M., M.Pd
PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN KEAKSARAAN
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Pertemuan 15 Keuangan Desa.
Kota yang berkelanjutan
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
QUICK PRESENTATION JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah.
Menyusun Program CSR (11) E-Learning
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Pengembangan Masyarakat
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Struktur organisasi himpunan masyarakat hemofilia indonesia
1 AKUNTANSI INTERNASIONAL Modul 8 Pertemuan ke 9 Oleh :
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINSIP- PRINSIP MONEV
STATUS JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS STANDARDISASI
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Prinsip PHB Mendidik Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara.
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
MODEL PERUBAHAN DAN PENINGKATAN KOMUNITAS
DEPARTEMEN NEUROLOGI.
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
Pelatihan SID Kabupaten Bantul
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
Serikat Buruh berbasis Industri
Keuangan Sekolah/Madrasah
Kelompok 3 Noer Amalis Juni Dwi Kurnia Santi Rindha Mareta Kusumawati
Review Jurnal Oleh : Aisyah ( ). Judul Argumentation in Whole-Class Teaching and Science Learning Nama JurnalPSYKHE Volume, Nomor & Halaman Vol.
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEGIATAN BELAJAR 4 Penilaian Kinerja Pegawai  .
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Pengertian Implementasi Strategi : Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

PRINSIP KERJA SC NATIONAL KELOMPOK 1 Ketua: Andreas Lagimpu Sekretaris: Kadek A. Susi Susanti

1. AKSESIBEL MUDAH DI AKSES CEPAT MERESPON TIDAK MEMBUTUHKAN BIAYA TINGGI

2. PARTISIPATIF -KOMPOSISI SC HARUS MELIBATKAN SEMUA PIHAK SEPERTI KELOMPOK MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL (PEREMPUAN DAN PEMUDA)

3. TRANSPARAN -KESELURUHAN PROSES KERJA DILAKUKAN SECARA TERBUKA

4. INDEPENDEN - TERBEBAS DARI PENGARUH MDBs, BADAN PELAKSANA NASIONAL DAN INTERVENSI PEMERINTAH

5. AKUNTABEL -SELURUH TINDAKAN DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN

6. SUKARELA -BEBAS TANPA PAKSAAN

7. EFISIEN - EFISIEN DALAM KERJA

8. INKLUSIF - DALAM MEMBUAT PERENCANAAN, KEPUTUSAN SERTA EVALUASI HARUS DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF.