SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Advertisements

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI
Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)
BAGIAN SURAT DAN FUNGSINYA
JAMSOSTEK.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
PKB Dalam Hukum Indonesia
HUKUM KETENAGAKERJAAN. JAM KERJA DAN PENGUPAHAN MODUL - 4.
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
HAK LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM KEPERDATAAN DALAM LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN DARI ASPEK KEWARGANEGARAAN Daulat P. Silitonga, S.H.,M.Hum Direktur Perdata.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
e-Klaim (Fast Track Claim) BPJS Ketenagakerjaan
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
PERTEMUAN KE-4 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PPKP)
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
e-Klaim (Fast Track Claim) BPJS Ketenagakerjaan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
Presented by: Cempaka Paramita,
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MANFAAT TAMBAHAN PROGRAM JAMSOSTEK
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
KOMBINASI BISNIS DAN KONSOLIDASI
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Wajib Daftar Perusahaan
VERIFIKASI DAN VALIDASI SATUAN PENDIDIKAN (VERVAL SP)
MATERI SOSIALISASI KLIM OTOMATIS
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Perubahan alamat Perusahaan
KEBIJAKAN Verifikasi dan Validasi Data Pokok Pendidikan
Memilih Bentuk Kepemilikan Usaha Pengantar Bisnis Manajemen, Pertemuan ke 3.
Transcript presentasi:

SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA

PENGERTIAN Her-registrasi adalah pendataan ulang data tenaga kerja peserta Jamsostek aktif sehingga menjadi data lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya /validitasnya yang mempunyai aspek legalitas hukum.

LATAR BELAKANG Data masih sederhana: Nama TK Tanggal/Bulan/Tahun lahir Susunan anggota keluarga (Suami/istri, dan anak) bagi peserta JPK Tidak mempunyai pengamanan (security) Menyulitkan perusahaan dalam distribusi PSJHT Sering terjadi kasus pemalsuan JHT

DASAR PELAKSANAAN Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER/12/VI/2007, bagi tk peserta Jamsostek sebelum Peraturan ini wajib mengisi formulir 1a. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER/12/VI/2007, perubahan formulir Jamsostek ditetapkan oleh badan penyelenggara. Butir 15 Lampiran Keputusan Direksi No: KEP/76/032008 Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: PER-12/Men/VI/2007, pelaksanaan her-registrasi kepesertaan diatur tersendiri melalui Keputusan Direksi.

MAKSUD & TUJUAN Maksud Tujuan Memperoleh data tenaga kerja peserta lengkap Dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan legal. Memenuhi peraturan yang berlaku. Tujuan Melengkapi data TK aktif sebagai database TK lengkap. Meningkatkan pelayanan dan kemanfaatan bagi perusahaan dan TK.

MANFAAT Bagi Perusahaan Mendapatkan pelayanan informasi, administrasi dan jaminan yang lebih baik. Sosialisasi lengkap kepada tenaga kerja. Memudahkan verifikasi dalam perubahan data TK. Kecepatan, ketepatan, keakuratan pengurusan klaim lebih baik

MANFAAT (lanjutan) Bagi Tenaga Kerja Memiliki identitas diri yang tidak sama dengan TK lain Ada kepastian hukum. Mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat. Memudahkan mendapatkan informasi Jamsostek. Kepastian keamanan dana Jamsostek

MANFAAT (lanjutan) Bagi PT. Jamsostek (Persero) Memiliki database peserta yang menjadi asset perusahaan. Database peserta sesuai peraturan perundangan. Pelayanan lebih cepat, tepat dan akurat. Menjamin kepastian hak tenaga kerja. Mendukung pengembangan sistem informasi manajemen. Data TK aktif dan non aktif lebih akurat.

RUANG LINGKUP Informasi data yang diperlukan: No. KPJ (Kartu Peserta Jamsostek). Nama lengkap. Alamat Tenaga Kerja. Nama Ibu Kandung. Tempat /Tanggal Lahir. No Identitas (KTP/Paspor). Susunan Keluarga. Tanda Tangan.

TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan Distribusi dan Collecting Distribusi formulir 1a pre-printed kepada perusahaan peserta mengisi formulir 1a tersebut diisi dengan lengkap. Perusahaan mengirimkan kembali formulir 1a yang telah diisi dan dilengkapi oleh TK ke kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) setempat. Tahapan distribusi dikomunikasikan secara teknis dengan pihak perusahaan sesuai kondisi perusahaan.

TAHAPAN PELAKSANAAN (lanjutan) Tahapan Executing Proses pengolahan F1a dari hard copy menjadi soft copy. Soft copy yg dihasilkan berupa image dan character binary. Hasil tersebut digunakan sebagai transaksi untuk pemutakhiran database.

TAHAPAN PELAKSANAAN (lanjutan) Tahapan Evaluating Kantor Cabang membuat laporan pelaksanaan her-registrasi ke Kantor Wilayah. Kantor Wilayah membuat konsolidasi laporan cabang di wilayah kerjanya untuk dilaporkan ke Kantor Pusat cq Divisi Operasi. Laporan pelaksanaan her-registrasi meliputi : Laporan pelaksanaan sosialisasi. Laporan F1a yang kembali. Laporan F1a kembali yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Kacab. Laporan F1a yang telah dikonversi. Laporan F1a hasil upload ke transaksi perubahan. Laporan F1a yang berhasil diupload ke SIPT

Terima Kasih