Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Advertisements

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Tujuan Mengetahui Perbandingan antara PP No. 25 tahun 2000 dengan PP No. 38 tahun 2007 Mengetahui dan memahami Aplikasi perubahan wewenang di berbagai.
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kompetensi pengembangan yang dilatih dalam tiap tahap 1 Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan.
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Hubungan Antar Pemerintahan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Dr.Dra.Rochayati Basra,M.Pd
Universitas Negeri Semarang
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM Executive Development Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tantangan Kepemimpinan bagi Pimpinan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Isi: Latar Belakang Model Kepemimpinan yang dipergunakan Rencana Kegiatan untuk pengembangan Kepemimpinan secara sistematis Diskusi

1. Latar Belakang Kepala Dinas Kesehatan dan Permenkes 971-2009 Peningkatan pengaruh politis di daerah Asumsi dasar pengembangan kepemimpinan

Kepala Dinas Kesehatan dan Permenkes 971-2009 Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan strategis Permenkes 971 2009 menetapkan kompetensi Kepala Dinas Kesehatan Belum ada sistem pengembangan kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan secara sistematis

PERAN PUSAT,PROP,KAB-KO Masyarakat Puskesmas , RS , Faskes dll Kab-Ko : Penggerakan ( operasional) Bimdal Lap Monev Lap Prop : Kebijakan operasional Koordinasi Penggerakan BimWasDal Monev Prop Pusat : Kebijakan Nasional Standard (Minimal) Juklak/juknis Monev Nas Chalik Masulili 2011

PEMBAGIAN PERAN: mengarahkan kompetensi manajer KEGIATAN Kebijakan Standard Juklak/juknis BimWasDal Operasional Monev Pusat PROP KAB-KO ***** **bila perlu * bila perlu ***** * bila perlu * bila perlu * *** ** * bila perlu ** ***** * ke Prop ** ke Kab/Ko *** ke Lap Chalik Masulili 2011

Peningkatan pengaruh politik di daerah Sektor Kesehatan terimbas oleh politik daerah Penunjukkan tenaga struktural dapat menjadi penunjukkan yang mempunyai unsur politik Bagaimana mengurangi dampak negatif politik daerah? Apakah pelatihan kepemimpinan ada gunanya?

Asumsi dasar: Akibat negatif politik daerah berkurang. Kepemimpinan secara rasional berlaku Akibat negatif politik tetap ada, namun ada hikmahnya: Mereka yang mendadak menjadi Kepala Dinas atau Direktur RS mempunyai keinginan untuk maju. Tanpa ada asumsi-asumsi ini, yang ada tinggal keputusasaan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang gagal

2. Model Kepemimpinan Ada banyak model kepemimpinan di kepustakaan dan di dunia nyata. Kajian ini menggunakan model dari Ulrich: Result Based Leadership dimana Pemimpin mempunyai ciri-ciri:

(Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) Memberi Arah (Visi masa depan dan Menjawab Tantangan) Merupakan Pribadi yang Berkarakter (Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) ( Memicu Kemampuan Organisasi (Membangun kelompok dan mengelola perubahan) Menggerakkan Komitmen Orang lain (Mendukung orang lain, membagi kekuasaan)

Pembahasan 1:

Memberi Arah (Visi masa depan dan Menjawab Tantangan) Merupakan Pribadi yang Berkarakter (Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) ( Memicu Kemampuan Organisasi (Membangun kelompok dan mengelola perubahan) Menggerakkan Komitmen Orang lain (Mendukung orang lain, membagi kekuasaan)

(Visi mengenai masa depan dan Menjawab Tantangan Memberi Arah (Visi mengenai masa depan dan Menjawab Tantangan Pemimpin mempunyai ciri mampu memberi arah bagi berbagai pihak termasuk yang dipimpinnya. Pemimpin harus punya visi kelembagaan Pemimpin mampu menjawab berbagai tantangan Merupakan ciri yang relatif bersifat teknis Ketiga ciri lain (lebih bersifat politis) akan dibahas pada Pembahasan II

Mampukah Pimpinan DinKes menjawab berbagai tantangan dengan visi yang jelas? Apa saja tantangannya? Tantangan Sistem Kesehatan Tantangan Perubahan Peran Pemerintah Tantangan Pembiayaan Kesehatan Tantangan Mengelola Determinan Sosial; Tantangan kesehatan global Merupakan tantangan yang bersifat teknis, sosial, dan politiks.

Tantangan Perkembangan 1: Sistem Kesehatan yang baik Perkembangan Desentralisasi Kesehatan: Memadukan peran Pusat dan Daerah. Memadukan preventif dan kuratif dalam sejarah yang terfragmentasi Menangani masalah kesehatan dari promotif sampai rehabilitatif.

Tantangan khusus: Kebijakan desentralisasi menimbulkan berbagai masalah sistemik: Chain of Command break down Information break down Health human resources problems Little ownership from the local government, except for curative care (free medical services) Becomes a scapegoat (kambing hitam) of Indonesian health system failure

2000-2007: Periode kebingungan dan aneh Indonesia mengalami desentralisasi, tetapi belum efektif Perubahan belum terkoordinasi Kementerian Kesehatan belum medukung penuh pelaksanaannya. Change without significant change Ada perubahan hukum tapi tidak ada perubahan yang signifikan Tidak ada perubahan status kesehatan masyarakat

Permulaan baru kebijakan desentralisasi 2000-2007: Periode transisi 2008 Permulaan baru kebijakan desentralisasi 2011: Peneguhan

Namun masa depan bukan hal pasti Tergantung keseriusan para pemimpin di pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten untuk menjalankan desentralisasi

Tantangan 2: Perkembangan dalam perubahan Peran Pemerintah

Peran yang mengarah ke Operator dan Regulator Memaknai UU 32/2004 PP 38/2007 PP 41/2007

UU 32/2004: diikuti PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000 PP 41 2007, pengganti PP 08/2003 Apakah mungkin terjadi harmonisasi fungsi? Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dan RSD?

Good Governance dalam PP 38 dan PP 41 Menempatkan Dinas Kesehatan sebagai regulator dan pengawas/Pemberi perijinan Menempatkan berbagai lembaga pemerintah sebagai unit pelayanan: RSD sebagai unit pelayanan

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN Rumpun urusan wajib dan urusan pilihan yang diwadahi dalam bentuk Dinas bidang pendidikan, pemuda dan olah raga bidang kesehatan; bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika; bidang kependudukan dan catatan sipil bidang kebudayaan dan pariwisata bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; bidang perekonomian meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; bidang pelayan pertanahan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, ketahanan pangan, peternakan, perikan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan, dan kehutanan; bidang pertambangan dan energi; bidang kelautan dan perikanan. bidang pendapatan 20

bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik; Rumpun urusan wajib dan fungsi pendukung yang akan diwadahi dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik; bidang penelitian dan pengembangan; bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; bidang penanaman modal bidang lingkungan hidup; bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; bidang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa; bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; bidang kepegawaian dan diklat; bidang pengelolaan keuangan dan asset; bidang pengawasan; dan bidang pelayanan kesehatan. 21

Fungsi Dinas Kesehatan Mengelola UKM dan UKP Batas UKM dan UKP diharapkan tidak hitam-putih

Suasana sebelum Desentralisasi DitJen BinKesMas DitJen YanMed Ada kecenderungan pemisahan antara Dinas Kesehatan dan RS RSUP DinKes Propinsi DinKes Kabupaten RSUD

Suasana yang diharapkan setelah Desentralisasi (PP 38 dan PP 41/2007) dan Restrukturisasi Kemenkes DitJen Bina GKIA DitJen Bina UK DinKes Propinsi UKM UKP RSUP, RS Swasta, dll DinKes Kabupaten UKP RSD, RS Swasta, dll UKM

Tantangan terhadap Kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan menjadi semacam “pengawas” sistem kesehatan Pimpinan Kementerian Kesehatan memperkuat sistem pengendalian terhadap pelayanan kuratif Mengurangi dikotomi antara preventif/promotif dan kuratif.

Perkembangan 3: Pembiayaan kesehatan dan pemerataan: Gap antara daerah yang penduduknya dekat dengan RS dan yang tidak. Perkembangan kelompok Swasta dan Pemerintah

Tantangan Perkembangan Pembiayaan: Pengembangan Jaminan Kesehatan Pembiayaan tenaga kesehatan Mengurangi kesenjangan geografis dalam pelayanan kesehatan Diharapkan ada visi baru tentang pembiayaan kesehatan yang dikaitkan dengan mutu pelayanan

Tantangan Perkembangan 4. Determinan sosial kesehatan Status kesehatan dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, kultural, struktural, ekonomi Terkait dengan sektor lain: pangan, ekonomi, pendidikan, perhubungan Mempunyai sifat jaringan

Diharapkan Misal Kenaikan cukai rokok Pengurangan polusi udara Pendidikan kesehatan di sekolah Pangan dan Gizi Surveilans terpadu Sanitasi Umum dan Perumahan .... Pimpinan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan dapat menjadi pendorong sektor lain untuk menyusun kebijakan dan program yang pro-kesehatan

Tantangan Perkembangan 5. Perkembangan Internasional Ancaman penyakit lintas negara, teknologi kedokteran, dan bioterorisme

Tantangan Perkembangan Dunia Menjadi anggota masyarakat kesehatan internasional yang baik, dengan mengurangi konflik yang tidak perlu Memperbaiki sistem manajemen kesehatan termasuk surveilans agar dapat cocok dengan sistem global Mematuhi International Health Regulation Menyiapkan untuk sistem global yang lebih terbuka, termasuk dalam pelayanan kesehatan

Bagaimana ciri-ciri lain seorang pemimpin? Bahasan II: Bagaimana ciri-ciri lain seorang pemimpin?

(Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) Memberi Arah (Visi masa depan dan Menjawab Tantangan) Merupakan Pribadi yang Berkarakter (Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) ( Memicu Kemampuan Organisasi (Membangun kelompok dan mengelola perubahan) Menggerakkan Komitmen Orang lain (Mendukung orang lain, membagi kekuasaan)

Ketiga ciri lain merupakan topik yang subyektif Menjadi bahwan tentang kepemimpinan di berbagai seminar dan workshop Dapat menjadi isu politis yang bersifat likes and dislikes Perlu diterjemahkan secara lebih jelas Perlu langsung dipraktekkan

(Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) Memberi Arah (Visi masa depan dan Menjawab Tantangan) Merupakan Pribadi yang Berkarakter (Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) ( Memicu Kemampuan Organisasi (Membangun kelompok dan mengelola perubahan) Menggerakkan Komitmen Orang lain (Mendukung orang lain, membagi kekuasaan)

(Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) Memberi Arah (Visi masa depan dan Menjawab Tantangan) Merupakan Pribadi yang Berkarakter (Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) ( Memicu Kemampuan Organisasi (Membangun kelompok dan mengelola perubahan) Menggerakkan Komitmen Orang lain (Mendukung orang lain, membagi kekuasaan)

(Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) Memberi Arah (Visi masa depan dan Menjawab Tantangan) Merupakan Pribadi yang Berkarakter (Kebiasaan, Integritas, Dapat dipercaya, Mempunyai Kemampuan Analitis) ( Memicu Kemampuan Organisasi (Membangun kelompok dan mengelola perubahan) Menggerakkan Komitmen Orang lain (Mendukung orang lain, membagi kekuasaan)

Bagaimana Pengembangan Kepemimpinan? Long-life learning Mengandung muatan pengetahuan dan ketrampilan (soft skills) Perlu dikembangkan secara sistematis. Program Pendidikan S2 dalam manajemen dan kebijakan kesehatan Berbagai kursus dalam manajemen dan kebijakan kesehatan Tour of Duty yang baik

Bagaimana Pengembangan Kepemimpinan? Inovasi dalam proses pembelajaran Saat ini sedang dikembangkan oleh PMPK FK UGM bersama dengan Badan PPSDM: website khusus yang berfungsi sebagai Learning Resources

www.manajemen-pelayanankesehatan.net bersama dengan www.kebijakankesehatanindonesia.net www.desentralisasikesehatan.net www.manajemen-rs.net www.kesehatan-ibuanak.net

Penutup Dinas Kesehatan semakin berada dalam situasi yang dinamis dan menantang Diharapkan ada pengembangan kepemimpinan yang sistematis Terimakasih