1 Doing Business 2008: Pesan Inti 1.Kondisi dunia usaha Indonesia perlahan membaik. Laju perubahan perlu ditingkatkan. 2.Peringkat Indonesia dalam “kemudahan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

Perkeretaapian Khusus Fase III Pendekatan yang diusulkan terhadap perubahan peraturan Jakarta 20 Mei 2011.
MATERI 9 HUKUM PERUSAHAAN
Contoh dari kegiatan Pemulihan Ekonomi Lokal dan Kebijakan PBB untuk penciptaan lapangan kerja pasca konflik Proyek Maluku – Juni 2012.
Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
Aspek bisnis di bidang TI
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
Tugas II klompok dua NAMA ANGGOTA: 1.ERNES ABDILLAH 2009/20012/MAF 2. MUHITBUDIN 2008/20051/MTU 3. YENI LESTARI 2010/20057/MRS 4. IRYAN ISNAENI REGAR.
Anton Apriyantono Institut Pertanian Bogor. Inti Permasalahan Pembiayaan Kurangnya dukungan permodalan (khususnya bagi petani kecil) Skim khusus utk pertanian.
Oleh: M. Ihsanuddin Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Bapepam-LK Departemen Keuangan, Republik Indonesia Jakarta, 24 Oktober 2009.
Public Relations Proposal
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai September 2013
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
Tata cara Penanaman Modal
Doing Business in the United Arab Emirates 2012 Mierta Capaul & Aikaterini Leris Doing Business di Indonesia 2012 Augusto Lopez-Claros Direktur, Global.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
PENERAPAN E-GOVERNMENT
Hukum Pasar Modal.
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
Kredit UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Global Peringatan Hari Koperasi Ke-62 Forum Wartawan Koperasi Hotel Bidakara Jakarta, 28 Juli 2009 A. Tony Prasetiantono.
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
Hukum Pasar Modal.
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
STUDI KELAYAKAN BISNIS
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
SOSIALISASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Hotel Sintesa Peninsula, Manado
INVESTASI.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Perkembangan Perbankan Di Indonesia
Ringkasan Perkembangan Perbankan di Indonesia
MANFAAT INVESTASI DAN KENDALA DALAM INVESTASI
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Perekonomian Indonesia
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
GLOBALISASI dan perEKONOMIan
Indonesia TIK Menghadapi FTA
INVESTASI DI INDONESIA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
BAHAN KULIAH MANAJEMEN STRATEGIK PADA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
MENGEMBANGKAN BISNIS BERINTEGRITAS DI INDONESIA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JENIS, BENTUK KEMITRAAN DALAM KEWIRAUSAHAAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI
PENGEMBANGAN INDUSTRI & STRATEGI INDUSTRIALISASI
DUKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN INVESTASI
Shakila Isnaeni Ramadanty
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
APBN DAN APBD.
ACFTA Asean-China Free Trade Area
PEREKONOMIAN INDONESIA
Iklim Investasi & Ketenagakerjaan pada Negara Demokrasi dan Komunis (Studi komparatif Indonesia dan Vietnam) Disusun oleh : Dodi Santoso Prodi : Magister.
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
ASPEK BISNIS BIDANG TI.
Reformasi kebijakan fiskal dan moneter
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
KELOMPOK III BOWO INDAH DESI RENI ELIZA NOPI FITRA DINA.
ONLINE SINGLE SUBMISSION
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA
PRESENTATION GLOBALISASI DI BIDANG HUKUM. NAMA ANGGOTA 1.PUTRA HANDOYO 2.FEBRY ENDRIANI 3.JONATHAN FAZA 4.ARTHA ZABILHA 5.M.RAJAB 6.MONICA DWI 7.WAHYU.
Transcript presentasi:

1 Doing Business 2008: Pesan Inti 1.Kondisi dunia usaha Indonesia perlahan membaik. Laju perubahan perlu ditingkatkan. 2.Peringkat Indonesia dalam “kemudahan berusaha” meningkat – dari 135 tahun lalu ke 123 tahun ini. 3.Peningkatan ini adalah buah hasil dari: –Pencapaian stabilitas makro. –3 paket kebijakan yang diluncurkan pada –Paket kebijakan sektor riil yang diluncurkan pada Juni –Pengesahan UU Penanaman Modal dan UU Administrasi Pajak. –Kemajuan dalam reformasi Pajak dan Bea Cukai (Restitusi PPN dan waktu untuk memproses impor lebih singkat) –Penyediaan jasa layanan one-stop shop oleh pemerintah- pemerintah lokal

2 Persepsi bisnis terhadap iklim investasi Indonesia membaik Penilaian responden terhadap kendala bisnis (dari moderat hingga sangat parah) Hanya infrastruktur, akses finansial dan perolehan tanah yang memburuk

3 Indonesia pelaku perubahan ke-2 terbesar di Asia

4 Perubahan lebih lanjut masih diperlukan

5 Kendala dan Aksi Kendala-kendala terbesar dimata pelaku bisnis: ketidakstabilan makro, infrastruktur, korupsi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi AKSI UNTUK MENYIKAPI KENDALA-KENDALA: Stabilitas makro harus dipertahankan dengan menekan tingkat inflasi. Infrastruktur: –Prosedur akuisisi lahan perlu diperjelas. –Kerjasama antar-lembaga dalam proyek-proyek infrastruktur perlu ditingkatkan. –Kerangka kerja bagi kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur perlu diperbaiki Ketidakpastian kebijakan ekonomi: sahkan UU pertambangan baru, ubah sistem Kontrak Kerja

6 Langkah Spesifik yang dapat diambil Kurangi birokrasi, termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru: –Kemarin (25/09) pemerintah mengumumkan prakarsa baru yang memungkinkan usaha baru didirikan dalam 25 hari. –Langkah tambahan: hapuskan syarat kepemilikan modal minimum (MCR) bagi perseroan terbatas. Sementara MCR justru dihapuskan di negara- negara kawasan lain (India, Vietnam, Jepang), Indonesia justru meningkatkan MCR lewat UU Perusahaan. –Beralih ke parallel processing (contoh: pengajuan izin usaha dapat dilakukan sebelum legalisasi perusahaan, berdasarkan Akte Pembangunan). Terapkan efisiensi dalam perizinan usaha: –Gabungkan izin-izin yang bersifat overlapping seperti HO, Izin Lokasi dan Izin Prinsip. –Kurangi persyaratan untuk memperoleh izin.

7 Langkah lainnya Terapkan Paket Kebijakan Sektor Riil Juni Sahkan UU Pajak Nilai Tambah dan Pajak Penghasilan. Sahkan UU Cyberlaw (agar persetujuan dan perizinan tidak harus diatas kertas) dan UU Zona Ekonomi Khusus (menurut rencana akan divas DPR pada Nopember 2007) Terbitkan peraturan-peraturan implementasi UU Penanaman Modal (tentang prosedur investasi dan one- stop shop) dan terbitkan prosedur operasi dilevel Kementrian. Terbitkan buku panduan investor untuk daftar hitam investasi Juni 2007 dan perjelas kerancuan terkait grandfathering, UKM dan kemitraan. –Reformasi adalah upaya yang bersifat terus-menerus dan iklimnya harus senantiasa diperbaiki. –Itulah yang dilakukan para kompetitor Indonesia!