Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, 10--13 Februari 2013 1 1 TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.
1. TAHUN 2007 MASIH TERDAPAT 3 DAERAH DI PROVINSI JAMBI YG BELUM MENYERAHKAN RAPERDA KE KANWIL TERMASUK KOTA JAMBI.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 38/2007 DAN 41/2007 BIDANG KB DI PROVINSI SULAWESI UTARA KANTOR (3) BADAN (9) DINAS (1) KELEMBAGAAN OPD-KB.
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) A. Zaini Bisri (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi Kurikulum SMA
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS | PLP-BK LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA MELIBATKAN.
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
HASIL SIDANG KOMISI VII
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Tata Kelola Pemerintahan Desa
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 1UNDANG-UNDANG KEBUDAYAAN YANG DAPAT MENGAKOMODIR AKTIVITAS KEBUDAYAAN Masih ada perbedaan persepsi di masyarakat terhadap RUU Kebudayaan (menolak atau menerima) Perlu penyebarluasan materi RUU kepada seluruh pemangku kepentingan dengan berbagai media Belum optimalnya pemangku kepentingan mendapatkan informasi tentang RUU Kebudayaan sehingga masukan untuk RUU Kebudayaan belum maksimal Perlunya dibentuk Tim Nasional yang mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan Pemaknaan tentang kebudayaan masih bervariasi Perlu membentuk tim tentang penyamaan persepsi yang melibatkan akademisi, budayawan, dan Badan Bahasa

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 2TURUNAN UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA DAN PERFILMAN a. RPP Tentang Lembaga Sensor FilmKurangnya sosialisasi RPP ke masyarakat Perlu penyebarluasan materi RPP kepada seluruh pemangku kepentingan dengan berbagai media b. RPP Tentang Register Nasional Cagar Budaya Belum semua cagar budaya tercatatPencatatan cagar budaya dengan melibatkan masyarakat yang sudah bersertifikat c. RPP Tentang Pelestarian Cagar budaya Raperda yang sdh disiapkan oleh sebagian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih tertunda karn PP belum terbit Diperbanyak ruang untuk konsultatif dan advokasi kepada Pemerintah Kab/Kota/Propinsi yang akan menyusun Raperda

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 2d. RPP Tentang Permuseuman Penataan museum belum ditata berdasarkan penataan yang standar Pengelola museum belum berstandar  Menstandarisasikan penataan museum  Melakukan sertifikasi pengelola museum

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 3PENCATATAN WARISAN BUDAYA a. Register Nasional Cagar BudayaBelum adanya peraturan hukum turunan dari UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai petunjuk dan acuan dalam pelaksanaan teknis Register Nasional Cagar Budaya Percepatan penyusunan peraturan yang memayungi register nasional cagar budaya Hampir seluruh Pemerintah Provinsi dan kabupaten Kota belum memiliki Tim Ahli cagar Budaya Percepatan penyusunan modul untuk assesor dan sertifikasi Tim Ahli Kurangnya SDM untuk melaksanakan Register Nasional yang sudah memenuhi kriteria Melakukan pelatihan- pelatihan sistem pencatatan

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 3PENCATATAN WARISAN BUDAYA a. Register Nasional Cagar BudayaBelum terbentuknya Sistem /Teknologi yang mendukung Register Nasional di sebagian besar Provinsi dan Kabupaten/Kota Percepatan pembangunan sistem baik manual dan online Belum tersedianya perangkat dan alokasi dana khusus untuk menjalankan Register Nasional Cagar Budaya baik di tingkat Kab/Kota/Propinsi Koordinasiuntuk komitmen bersama dengan Kab/Kota/Propinsi untuk percepatan dan pengalokasian pendanaan b. Pencatatan Kekayaan Budaya Nasional Belum adanya pembatasan tentang pemaknaan budaya Meredefinisi pemaknaan budaya

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 4FASILITASI SARANA KEBUDAYAANBelum seluruhnya ada peraturan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan fasilitasi sarana kebudayaan Percepatan penyusunan peraturan yang memayungi fasilitasi sarana kebudayaan Kurangnya sosialisasi adanya fasilitasi sarana kebudayaan kepada pemangku kepentingan, masih terbatas informasinya Perlu penyebarluasan tentang informasi fasilitasi sarana kebudayaan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan berbagai media Aksesbilitas yang terbatas di wilayah Indonesia Timur menyebabkan bantuan fasilitasi tidak optimal/sampai kepada pemangku kepentingan Melakukan perbaiikan atau pengadaan aksesbilitas Sistem monitoring belum maksimal dilakukan Perlu segera disusun sistem pelaporan dan monitoring yang mudah digunakan untuk pemantauan dan pelaporan

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 4FASILITASI SARANA KEBUDAYAANSistem pelaporan pelaksanaan kegiataan setelah kegiatan selesai dilaksanakan belum optimal dilakukan Melakukan pelatihan kepada pembuat laporan Perlu disepakati dengan Mekanisme mulai dari perencanaan, penyiapan data dukung, pelaksanaan, dan pelaporan belum optimal UPT, SKPD, dan Instansi terkait tentang mekanisme serta syarat-syarat pengajuan dan pelakasanaan fasilitasi sarana kebudayaan

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 4a. Bantuan Sosial Komunitas BudayaPerlu pemberdayaan SKPD dan penyuluh pamong budaya Non PNS untuk mendampingi komunitas budaya Pelatihan bagi pendamping yang membantu pelaksanaan bansos komunitas budaya Tidak semua komunitas budaya memiliki syarat-syarat untuk dapat menerima bansos seperti NPWP, Akta Organisasi, dan Rek Bank. Sosialisasi melalui berbagai media cetak dan elektronik Belum pahamnya komunitas dalam membuat proposal, pertanggungjwaban, dan pelaporan b. Revitalisasi Desa AdatBelum adanya acuan teknis untuk pelaksanaan revitalisasi desa adat Bekerjasama dengan PU, Perguruan Tinggi, LSM, dan para Tokoh adat untuk menentukan tata cara revitalisasi desa ada

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 4c. Fasilitasi Sarana Kesenian untuk Satuan Pendidikan Fasilitasi belum diikuti dengan pengembangan guru atau pengajar bidang kesenian Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (STSI, ISI, dan IKJ), SMK bidang Seni Budaya, P4TK bidang Kesenian, dan Komunitas/ Maestro/ Tokoh Seni Belum adanya koordinasi antara Dinas yang membidangi kebudayaan dan pendidikan Usulan sarana Kesenian yang akan di ajukan oleh satuan pendidikan mendapatkan masukan dari SKPD bidang Kebudayaan serta, SKPD bidang Kebudayaan juga ikut membantu pengawasan pelaksanaan d. Revitalisasi MuseumPenyiapan dokumen perencanaan belum optimal, harusnya dipersiapkan satu tahun sebelum pelaksanaan, tidak sama tahun anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan Percepatan penyusunan peraturan yang memayungi revitalisasi museum dan cagar budaya

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 4e. Revitalisasi Cagar BudayaPelaporan pelaksanaan perbulan tidak dilakukan oleh SKPD yang mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan Masih adanya perbedaan dalam pengelolaan anggaran antara UPTD dengan SKPD sehingga menghambat dalam pelaksanaannya Persiapan SKPD dalam mengajukan rencana program belum diikuti dengan dokumen perencanaan yang lengkap

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 4f. Revitalisasi Taman BudayaData dan informasi awal kondisi taman budaya saat ini belum lengkap Menentukan taman budaya yang akan direvitalisasi dan meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk pelaksanaan revitalisasi Taman Budaya Belum adanya kepastian kesanggupan SKPD dalam pengelolaan Taman Budaya g. Fasilitasi Mobil Bioskop KelilingBelum jelas pelimpahan aset bila diserahkan kepada SKPD, karena masih merupakan aset BMN Pusat Percepatan penyusunan peraturan yang memayungi fasilitasi Mobil Bioskop Keliling Belum ada koordinasi dengan SKPD bagaimana pemeliharaan dari Mobil Bisokop Keliling tersebut.

HASIL SIDANG KOMISI III (TEMA MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA) NOKondisi Ideal yang DiharapkanPermasalahan Strategi Penuntasan (Solusi) 5PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH BIPADisusun standarisasi BIPA 6TATA KELOLANomenklatur Atase Pendidikan dan Kebudayaan Mengusulkan kepada Kemlu untuk melakukan perubahan nomenklatur Atase Pendidikan menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan Nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi dan Kab/Kota Mengusulkan kepada Kemdagri untuk melakukan perubahan terhadap PP 41 dan 43 terkait kewenangan dan nomenklatur SKPD Bid, Kebudayaan 7PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN Rendahnya kompetensi SDM Kebudayaan Memetakan Kompetensi, kebutuhan