Pendapatan Asli Daerah; Potensi yang Terabaikan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMERINTAH PROVINSI ACEH KEPALA DINAS PENDAPATAN
Advertisements

UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
PENERIMAAN NEGARA 1.
PENERIMAAN PEMERINTAH
BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG
STRUKTUR BELANJA DAERAH
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASSALAMU ‘ALAIKUM Wr. WB. Kelompok - 2 AHMAD WAHYUDIN ( ) NELA NUR AINI M ( ) MUHAMMAD IMADURIDHO ( ) NAJMUL LAILI ( )
ASPEK FINANSIAL Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KEBIJAKAN EKONOMI DI INDONESIA
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
RUJUKAN TESIS : (SOEWARSO KOESOEMOBROTO) EVALUASI KELAYAKAN INVESTASI ANGKUTAN BUS UMUM JURUSAN PURI ANJASMORO (PRPP) – UNDIP – KLIPANG KOTA SEMARANG ANALISIS.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
selayang pandang DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
Oleh: ERISKA NOVITASARI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
P A P A R A N REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RAKORDAL TRIWULAN II TA Drs. H. NURYAKIN, M.Si Kepala Badan.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
Dasar Manajemen Keuangan
Perkembangan dan Masalah Ekonomi Aceh
INVESTASI Rita Tri Yusnita
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Manajemen Keuangan dan Pemasaran
Kebijakan Fiskal Indonesia
department of public administration
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Pengantar Pendapatan Daerah
Pertemuan ke 2 ‘’ Permasalahan Ekonomi ‘’
PELATIHAN KEUANGAN MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Sumber : RPJMD Kab.Samosir
department of public administration
APBN DAN APBD.
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Biaya Modal (Cost of Capital)
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Tabungan, Investasi dan Sistem Keuangan
1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
PERHITUNGAN ALOKASI DAU 2018
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran NAMA:
Peluang dan Tantangan Ekonomi Jawa Tengah Dr. Hardiwinoto, SE., M.Si.
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
BP2D PROVINSI JAWA BARAT
Transcript presentasi:

Pendapatan Asli Daerah; Potensi yang Terabaikan PECAPP Public Expenditure Analysis & Capacity Strengthening Program Pendapatan Asli Daerah; Potensi yang Terabaikan

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah; - Pendapatan Kendaraan Bermotor - BBN- Kendaraan Bermotor - Pajak BBM Retribusi Daerah - Retribusi Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perizinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - Laba Perusahaan Daerah - Laba Lembaga Keuangan Daerah Pendapatan Lainnya - Penjualan Asset - Jasa Giro / Pendapatan Bunga, dst

Aceh telah menerima lebih dari Rp100T dan akan terus meningkat di masa mendatang. Penerimaan dari DBH Migas menurun dengan tajam dan PAD hanya menyumbangkan sebesar 8% dari penerimaan. Sumber: Dinas Pendapatan, Depkeu & PECAPP

Kemalasan Fiskal; Sumber pendanaan terbesar dari transfer pusat, sedangkan PAD cenderung stagnan bahkan menurun. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan PAD dibawah rata-rata, yaitu 10,9%. Bila dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhan PAD per tahunnya yang tertinggi adalah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 30,7%, lalu diikuti oleh Provinsi Lampung yaitu sebesar 29,5%, dan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 29,4%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD yang terendah yaitu di bawah 11% terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di kisaran 2,0%, Provinsi Bengkulu sebesar 7,0%, Provinsi Aceh sebesar 10,9%. Sumber: Dinas Keuangan, Depkeu & PECAPP

PAD secara riil cenderung menurun, PAD tahun 2013 hampir sama dengan 2008 (riil) Pajak daerah memiliki porsi yang lebih besar, akan tetapi terlihat berfluktuatif

Rasio pajak terhadap PDRB Aceh antara yang terendah secara nasional; (Aceh 1 % dari PDRB & Nasional 2,1 % dari PDRB) Sumber: Depkeu & PECAPP

Kepemilikan Kendaraan Bermotor akan terus meningkat; Low Cost Car; PKB; Rp.1,5 juta / tahun, perlu dipertimbangkan pajak progresive ?

Insentif pembebasan BBN-KB terlihat efektif, akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut. Pergub 14/2007 Bebas BBN-KB

Portfolio pemerintah perlu ditinjau ulang; pendapatan dari BUMD dan BPD cenderung stagnan

Zakat merupakan sumber penerimaan potensial bagi PAD. Sumber: Dinas Pendapatan &PECAPP

Kesimpulan & Rekomendasi; Diversifikasi dan Intensifikasi pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan Berbagai kebijakan peningkatan pendapatan mesti dengan seksama dikaji sehingga tidak menjadi disinsentif ekonomi. Meninjau kembali portofolio investasi pemerintah serta pola dan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban.